Harakatuna.com – Geliat aktivisme kiri sepertinya semakin menemukan tempatnya di hati masyarakat. Ferry Irwandi, influencer yang namanya sedang santer dibicarakan melegasi pengaruh kuat, yang kemudian juga didorong para NGO, KontraS misalnya, atau aktivis lain yang menyuarakan posisi biner dengan rezim. ‘September Hitam’ pun menjadi kendaraan paling seksi, sekaligus menjadi stimulus propaganda hari-hari ini di tanah air.
Kata kunci yang tren di linimasa menjelma sebagai alat politik. Ketika tagar ‘September Hitam’ memuncak di medsos, yang bekerja ialah mekanik naratif yang sengaja dihidupkan: pengikatan trauma sejarah dengan peristiwa terkini sehingga persepsi publik bisa dipindahkan dari soal fakta ke soal simbol. Ini sebenarnya sudah diulas pada artikel sebelumnya. Hari ini, banyak sekali fakta menyusut dan propaganda justru terglorifikasi.
Beberapa hari terakhir, tagar tadi tidak muncul secara kebetulan. Ia bersanding dengan gelombang protes, tuntutan viral dari gerakan 17+8, dan berita penangkapan tokoh advokasi yang kemudian menjadi titik api wacana. Hanya dengan membaca relasi simbol, momentum, dan aktor, bisa dipahami mengapa narasi tersebut cepat laku dan berbahaya bila dibiarkan. Ia bertolak dari sisi-sisi idealisme kebangsaan, sekalipun rentan jadi sarana propaganda.
Memang, permukaan ceritanya tampak sederhana: rakyat marah, mahasiswa bergerak, beberapa titik berubah ricuh, aparat turun tangan. Tetapi lapisan berikutnya memperlihatkan koneksi yang disengaja antara ingatan kolektif, yakni Tragedi 1965, Tanjung Priok, Semanggi, dan Munir, dengan citra korban masa kini saat demo besar kemarin. Perlu diketahui banyak aktivis yang hilang kemarin, dan protes pun tak terbendung.
Sayangnya, protes yang dimaksud menjelas jadi konstruksi retoris yang mengalihfokuskan diskursus dari ‘apa yang terjadi?’ menjadi ‘siapa yang bersalah secara moral?’ Narasi ‘September Hitam’ bak token yang bisa dipakai untuk menukar simpati menjadi tekanan politik. Tuntutan-tuntutan lain lewat inisiatif viral seperti tuntutan 17+8 juga memberi kerangka mobilisasi propaganda untuk memetakan sentimen publik.
Fakta Riil dan Pengalihan Isu
Pada titik praktis, tuduhan-tuduhan tadi menemukan bukti yang mudah dimaknai: unggahan, seruan di medsos, atau video amatir di lokasi kerusuhan. Kasus yang paling konkret baru-baru ini ialah penetapan Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Lokataru, sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan yang memicu tindakan anarkis—penetapan yang menurut polisi berakar pada penyelidikan sejak demo 25 Agustus.
Penangkapan dan pasal yang dikenakan, yakni penghasutan, penyebaran informasi yang menyebabkan kerusuhan, hingga pasal perlindungan anak, masuk ke ranah hukum yang riil dan mudah dikontekstualisasi sebagai bukti oleh mereka yang ingin membingkai narasi: negara menindak, korban adalah aktivis.
Sisi lain narasi bahkan menampilkan kronologi penjemputan paksa dan klaim prosedur cacat dari pihak Lokataru dan LBH—poin yang kemudian dipakai untuk mengklaim kriminalisasi advokasi. Fakta-fakta mengenai penetapan tersangka, kronologi penjemputan, klaim prosedur tercatat luas di media nasional yang dampaknya paradoks: mengaburkan fakta rill dan mengalihkan keaslian isu.
Itulah inti problem propaganda hari-hari ini. Para propagandis tidak perlu berbohong besar, cukup memilih framing dan menumpuk potongan fakta yang mendukungnya. Ketika organisasi HAM mengumbar kronologi yang menekankan penjemputan paksa, foto kantor yang digeledah, atau anak-anak yang konon terlibat, sentimen publik secara otomatis bergeser dari menyorot “apa yang memicu kerusuhan” menjadi “seberapa kejam negara menindak”.
Sebaliknya, ketika aparat menekankan bukti provokasi, penyelidikan sejak demo pertama, dan ancaman keselamatan publik, itu dipotong-potong menjadi “alibi keamanan”. Kedua sisi mengambil potongan fakta yang menguatkan narasinya dan itulah propaganda paling efektif. Propaganda ‘September Hitam’ tidak memproduksi kebenaran baru, melainkan mereduksi realitas yang kompleks ke dalam klise emosional yang manipulatif.
Namun itu belum seberapa. Yang lebih mengerikan lagi ialah pola aktornya. Jaringan NGO advokasi, adik-adik mahasiswa yang masih polos, influencer, dan beberapa figur publik punya kapasitas amplifikasi signifikan. Artinya, ketika mereka bergerak serentak, pesan menjadi trending dan memberi kesan ‘konsensus moral’ di ruang publik. Pada saat bersamaan, aktor-aktor penyaring narasi kalah telak dari segi kecepatan dan eksposur.
Maklum. Kecepatan platform memprioritaskan viralitas, bukan verifikasi. Saat token emosional seperti ‘September Hitam’ dikombinasikan dengan bukti yang seolah-olah riil padahal pengalihan isu, efeknya seperti bom memori: publik bereaksi berdasarkan kemarahan, bukan analisis. Karena itu, propaganda hari-hari ini berbahaya: ia menjemput dukungan instan publik sekaligus menutup ruang penyelidikan obyektif.
Cerdaslah, Anak-anak Muda!
Ada lagi yang perlu diwaspadai, taktik yang lebih licik daripada sekadar menyebar tagar #SeptemberHitam. Pertama, moral shortcut, yakni penggantian argumen politis dengan penilaian moral tunggal tentang aparat jahat vs korban. Moral shortcut mematikan kapasitas publik untuk menimbang fakta hukum dan konteks sosial yang kompleks.
Kedua, child-proxy tactic, yakni klaim bahwa anak-anak dilibatkan menjadi alat moral untuk mempercepat simpati. Tuduhan melibatkan pelajar atau anak di bawah umur mudah membangkitkan kemarahan dan mempercepat klaim pelanggaran HAM tanpa menunggu verifikasi. Keduanya, moral shortcut dan child-proxy, merupakan komoditas emosional yang selalu siap mengerosi kemampuan masyarakat mendapatkan kebenaran.
Konsekuensi politik dari menerima propaganda tersebut secara mentah-mentah sangat nyata. Pertama, delegitimasi institusi. Ketika penegakan hukum dibaca sebagai represi, maka institusi negara kehilangan kapasitas dasar untuk bertindak, padahal mereka bertanggung jawab menjaga ketertiban publik.
Kedua, polarisasi memori kolektif. Mengikat beragam tragedi masa lalu ke sebuah narasi tunggal membuat sejarah jadi senjata politik yang bisa dipakai ulang terus-menerus. Akibatnya, masyarakat tidak belajar dari sejarah, melainkan dimanipulasi olehnya. Ketiga, campur-aduk agenda. Wacana HAM jadi ruang perebutan pengaruh politik, di mana kebenaran korban dipakai sebagai bantalan legitimasi bagi agenda politis belaka.
Lantas, apa yang idealnya dilakukan oleh publik yang cerdas (smart people) khususnya anak-anak muda? Pertama, belajarlah membedakan antara rangkaian fakta dan framing. Satu video viral bukanlah kronologi lengkap. Satu unggahan yang menyatakan kriminalisasi bukanlah pengganti berkas penyidikan. Selidiki kalau ada informasi apa pun, jangan menelan mentah-mentah segala hal yang didapat dari medsos.
Kedua, tuntutlah transparansi proses hukum, bukan simpati instan dari orang awam. Bila ada bukti bahwa aparat melanggar prosedur, tuntut pemulihan dan akuntabilitas. Bila ada bukti provokasi yang disengaja, tuntut penegakan hukum yang tegas.
Ketiga, hindari menukar sejarah jadi amunisi politik tiap kali ada dinamika. Sejarah harus dilindungi dari instrumentaliasi. Jika tidak, maka itu sama halnya memberi ruang bagi para propagandis untuk memanen korban demokrasi yang kehilangan kemampuan membedakan narasi dari fakta—realitas dan glorifikasi isu. Dan yang pasti, untuk semua tujuan itu, bekalnya hanya satu: cerdaslah!
Propaganda September Hitam efektif karena memanfaatkan dua kelemahan masyarakat: empati yang sah terhadap korban dan kemalasan kognitif menilai klaim cepat. Keduanya manusiawi, memang, namun kebijakan publik dan keberlangsungan institusi menuntut agar rasa kasih-sayang tidak ditunggangi jadi alat delegitimasi. Benahi negara dengan ide yang brilian, bukan dengan anarki dan segala pengejawantahan kekerasan.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment