Harakatuna.com. Jakarta — Menyikapi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG UI), menyelenggarakan webinar bertajuk “Dinamika Timur Tengah dan Terorisme Pasca Transisi Politik Suriah”. Acara ini menjadi forum diskusi multidisipliner yang mempertemukan akademisi, jurnalis, pengamat terorisme, hingga aparat penegak hukum.
Kepala Program Studi Kajian Terorisme UI, Muhamad Syauqillah, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya memahami lanskap politik Timur Tengah secara mendalam, terutama dalam konteks pasca-konflik Suriah. Ia menyoroti bahwa fokus dunia terhadap isu transisi politik Suriah turut membuat perjuangan Palestina makin terpinggirkan.
“Webinar ini kami selenggarakan untuk menggali dinamika politik Timur Tengah pasca-transisi di Suriah, dan bagaimana hal tersebut berdampak pada pola-pola terorisme. Sayangnya, dinamika ini juga membuat isu Palestina kian terpinggirkan,” ungkap Syauqillah.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya:
- Prof. Yon Machmudi (Kepala Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam UI).
- Dr. Najih Arromadloni (pengamat terorisme).
- Faisal Assegaf (jurnalis Al Balad).
- AKBP Mayndra Eka Wardhana (perwakilan Densus 88 AT Polri).
- Para Wijayanto (mantan Amir Jemaah Islamiyah).
Prof. Yon Machmudi membahas pergeseran ideologi dan relasi sosial pasca-transisi politik di Suriah. Ia menilai, narasi sektarian yang diarahkan terhadap pemerintah Suriah, khususnya tuduhan Syiah, lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda politik.
“Labelisasi Syiah terhadap pemerintah Suriah cenderung bersifat propaganda. Faktanya, kompleksitas sosial di sana jauh lebih besar dari sekadar sektarianisme,” paparnya.
Senada dengan Prof. Yon, Dr. Najih Arromadloni menyoroti manipulasi narasi sektarian sebagai alat untuk memperkeruh konflik. Ia menyebut, kekerasan di Suriah terus terjadi dan mencatat lebih dari 9.000 eksekusi di luar hukum sejak kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) menguasai wilayah tertentu.
“Tidak ada bukti konkret bahwa pemerintah Suriah adalah Syiah. Narasi itu digunakan untuk membelah masyarakat,” tegas Najih.
Faisal Assegaf, jurnalis yang pernah meliput langsung di Suriah, menambahkan perspektif lapangan. Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Ahmad Hussein al-Sharaa menunjukkan sikap inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kabinet.
“Pemerintahannya melibatkan perempuan, warga Kristen, Kurdi, dan bahkan Syiah. Ini sangat kontras dengan masa lalu al-Sharaa saat terlibat dalam kelompok ekstrem seperti JN dan ISIS. Kini Suriah tampil lebih moderat, mirip dengan Indonesia dalam soal kesetaraan gender,” ujar Faisal.
Membawa konteks ke dalam negeri, Para Wijayanto, mantan Amir Jemaah Islamiyah, menyampaikan pandangannya bahwa konflik Timur Tengah tidak semata persoalan agama, melainkan arena perebutan kepentingan global.
“Kita perlu berhenti melihat konflik di Timur Tengah dengan kacamata hitam-putih. Di sana, banyak kepentingan besar yang bermain. Jalan keluar adalah kembali ke nilai Islam yang moderat,” tuturnya.
Diskusi ditutup oleh paparan dari AKBP Mayndra Eka Wardhana dari Densus 88 AT Polri yang menekankan pentingnya pendekatan humanistik dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
“Penegakan hukum tetap penting, tetapi harus menjadi jalan terakhir. Pencegahan dan deradikalisasi adalah kunci utama dalam memutus mata rantai terorisme,” jelasnya.
Webinar ini merupakan bagian dari komitmen Prodi Kajian Terorisme UI untuk menyediakan ruang dialog kritis lintas disiplin dalam memahami terorisme sebagai fenomena dinamis yang terus berkembang seiring perubahan geopolitik global.
Leave a Comment