Harakatuna.com. Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan siap mengambil peran strategis dalam merespons potensi dampak konflik Iran-Israel terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Jakarta pada Kamis (26/6).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta agar kementerian dan lembaga terkait menyusun langkah-langkah konkret menghadapi perkembangan situasi di Timur Tengah yang dinilai bisa memengaruhi keamanan dan ketertiban nasional. Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam) Lodewijk Freidrich Paulus, dan dihadiri sejumlah perwakilan dari instansi terkait, termasuk Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemensos, BIN, BNPT, dan TNI-Polri.
Dalam forum tersebut, Wamenag menegaskan bahwa konflik antara Iran dan Israel berpotensi memicu polarisasi sosial di Indonesia apabila dipahami sebagai isu keagamaan. Oleh karena itu, menurutnya, Kemenag harus hadir secara aktif dalam upaya menjaga harmoni di tengah masyarakat.
“Isu ini sudah bergeser menjadi isu agama, dan yang paling terdampak adalah ormas keagamaan, para tokoh agama, serta pemuda. Maka Kementerian Agama perlu terlibat langsung dan menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Romo Syafi’i.
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap arahan Presiden Prabowo yang mendorong pelibatan aktif Kemenag dalam menangani potensi ancaman radikalisme sebagai imbas konflik global tersebut. Menurutnya, penanganan terhadap paham radikal harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan penuh kelembutan.
“Jika tidak ditangani dengan cara yang bijak, situasi ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi harus bersifat dialogis, merangkul, bukan konfrontatif,” jelasnya.
Romo Syafi’i juga menekankan pentingnya memperkuat program moderasi beragama sebagai langkah kunci dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia menyatakan bahwa Kemenag akan hadir untuk memfasilitasi umat serta mendorong narasi kebangsaan yang damai dan inklusif, termasuk di ranah digital.
“Kita perlu aktif hadir di tengah masyarakat dan di ruang-ruang digital untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang damai, terbuka, dan inklusif,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga, antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Siber dan Sandi Negara, Kantor Staf Presiden, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Markas Besar TNI, dan Markas Besar Polri.
Leave a Comment