Harakatuna.com. Jakarta – Wahid Foundation menilai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) memiliki peran strategis dalam membangun daya tahan masyarakat terhadap ideologi ekstremisme kekerasan. Plh. Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Siti Kholisoh, menyampaikan bahwa kehadiran RAN PE menjadi pedoman penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman terorisme.
“Tujuan utama dari RAN PE adalah membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremisme kekerasan. Ini dilakukan melalui pendekatan keadilan sosial, penguatan peran komunitas, serta tata kelola pencegahan yang inklusif,” ujar Siti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/4).
Sebagai informasi, RAN PE mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2021 sebagai bagian dari kebijakan nasional penanggulangan terorisme. Siti menjelaskan bahwa kebijakan ini dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil.
RAN PE terdiri atas tiga pilar utama, yakni pilar pencegahan (yang mencakup kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi), pilar penegakan hukum dan perlindungan saksi/korban serta penguatan legislasi, dan pilar kemitraan serta kerja sama internasional. “Wahid Foundation bersama organisasi masyarakat sipil lainnya berperan aktif dalam pilar ketiga, yakni membangun kemitraan dan kerja sama, termasuk di tingkat internasional,” tambah Siti.
Selama pelaksanaan fase pertama RAN PE pada 2021–2024, Wahid Foundation telah menjalankan sejumlah program strategis, antara lain penguatan komunitas melalui inisiatif Desa Damai dan pendidikan pencegahan ekstremisme kekerasan di sekolah melalui program Sekolah Damai. “Program-program ini kami desain untuk memperkuat ketahanan sosial terhadap narasi ekstremisme, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Wahid Foundation juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun panduan implementasi RAN PE di tingkat daerah. “Kami mendorong daerah agar lebih aktif dan efektif dalam menjalankan RAN PE. Pelibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pencegahan dilakukan secara menyeluruh,” kata Siti.
Menjelang pelaksanaan fase kedua RAN PE (2025–2029), Wahid Foundation menekankan pentingnya pendekatan yang berkeadilan dan inklusif. Siti menyebutkan bahwa prioritas ke depan adalah membangun ekosistem yang kuat dan damai dengan melibatkan masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda, serta mengintegrasikan pendekatan tersebut dengan agenda pembangunan lainnya, seperti kesetaraan gender, pendidikan, dan keadilan sosial.
“Salah satu hal krusial dalam fase kedua nanti adalah penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, serta pelaporan publik yang transparan mengenai capaian dan tantangan implementasi RAN PE,” ujarnya.
“Aspek inklusivitas, khususnya yang berbasis gender, juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendekatan ini,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat dua program utama dalam fase kedua RAN PE, yakni deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional. Menurutnya, kedua program tersebut sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“RPJMN merupakan wujud konkret dari visi dan misi Presiden. Salah satu poin utamanya adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam mencegah serta menangani aksi terorisme. RAN PE menjadi bagian dari upaya itu,” jelas Eddy.
Leave a Comment