Harakatuna.com. Brussels – Uni Eropa dikabarkan tengah menyusun sejumlah opsi sanksi terhadap Israel sebagai respons atas tindakan militernya di Gaza. Meski demikian, perpecahan di antara negara-negara anggota dinilai akan menjadi penghalang utama dalam pengambilan keputusan tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Euractiv dan laporan dari Anadolu Agency, tinjauan internal Uni Eropa terhadap perjanjian asosiasi dagang dengan Israel menemukan adanya “indikasi pelanggaran” terhadap komitmen hak asasi manusia yang termuat dalam kesepakatan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Layanan Aksi Luar Negeri Eropa (European External Action Service/EEAS)—lembaga diplomatik Uni Eropa—dilaporkan sedang menyiapkan dokumen formal berisi lima opsi sanksi. Dokumen ini dijadwalkan akan diajukan kepada para duta besar Uni Eropa pada Rabu pekan depan.
Lima opsi yang dimaksud antara lain:
- Penangguhan penuh atau sebagian dari perjanjian asosiasi Uni Eropa–Israel;
- Pengenaan sanksi individual terhadap pejabat pemerintah Israel, personel militer, atau pemukim ekstremis;
- Pembatasan perdagangan;
- Embargo senjata;
- Penangguhan kerja sama ilmiah.
Seorang pejabat Uni Eropa yang mengetahui proses tersebut menyatakan bahwa meskipun sebagian besar opsi telah dibahas secara informal selama beberapa bulan terakhir, ini adalah kali pertama langkah-langkah tersebut diformalkan dalam dokumen tertulis.
“Tujuan pertama adalah untuk mendorong perubahan nyata di lapangan. Jika tidak ada perbaikan dalam situasi, barulah kami dapat mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut,” ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam pernyataan sebelumnya bulan lalu.
Rencana tindakan ini akan dibahas secara resmi oleh para menteri luar negeri Uni Eropa dalam pertemuan di Brussels pada 15 Juli mendatang. Pertemuan ini juga dipandang sebagai batas waktu informal bagi Israel untuk menunjukkan kemajuan dalam penanganan situasi kemanusiaan di Gaza.
Sebagai bagian dari upaya diplomasi, delegasi teknis Uni Eropa yang dipimpin oleh utusan Timur Tengah, Christophe Bigot, telah melakukan kunjungan ke Israel baru-baru ini. Namun, beberapa pejabat menyatakan pesimis terhadap kemungkinan dicapainya kesepakatan yang substansial.
Pemerintah Israel merespons tinjauan Uni Eropa dengan keras. Dalam pernyataannya, Israel menyebut penilaian tersebut sebagai “keterlaluan” dan “penuh kekurangan metodologis”.
Meski Brussels menyatakan bahwa proses ini bertujuan untuk meringankan penderitaan warga sipil di Gaza, konsensus di antara 27 negara anggota tetap menjadi tantangan. Penangguhan perjanjian asosiasi memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota, namun beberapa negara seperti Jerman, Ceko, dan Hungaria disebut menolak langkah tersebut.
Komisi Eropa, yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan, juga dilaporkan enggan mendukung tindakan ekonomi berskala besar. Embargo senjata pun dipandang tidak realistis, mengingat posisi Jerman sebagai pemasok senjata utama Israel di Eropa.
Di sisi lain, sanksi individual terhadap tokoh-tokoh tertentu dinilai sebagai opsi paling memungkinkan secara politik. Sejumlah diplomat Eropa mencatat bahwa negara-negara seperti Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa terhadap entitas atau individu yang terkait konflik di Gaza.
Leave a Comment