Harakatuna.com. Jakarta— Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menyatakan kesiapan untuk menyediakan tempat evakuasi bagi warga Palestina yang terdampak konflik di Gaza. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap rencana kemanusiaan Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyampaikan komitmen Indonesia dalam membantu warga sipil Palestina.
“Kita tentu mendukung apa yang menjadi keputusan presiden. Dan kita persiapkan tempat evakuasi,” ujar Saifullah Yusuf kepada awak media di Jakarta, Kamis (18/4).
Mensos menyampaikan bahwa beberapa lokasi telah disiapkan, salah satunya berada di Pangkal Pinang. Namun, pelaksanaan teknis masih menunggu instruksi resmi dari Presiden Prabowo. “Salah satunya nanti di Pangkal Pinang. Tapi kita siap lah. Kita sudah persiapkan jika memang ada arahan dari presiden,” jelasnya.
Langkah ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa Indonesia siap mengevakuasi sekitar 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza, khususnya mereka yang terluka, mengalami trauma psikologis, serta anak-anak yatim piatu. Evakuasi tersebut direncanakan bersifat sementara, untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan perawatan medis hingga situasi di Gaza memungkinkan mereka kembali.
Sementara itu, Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Mutiah Setiawati, memberikan pandangan akademis terkait rencana ini. Ia menyebut bahwa secara prinsip, penerimaan pengungsi dari wilayah konflik tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, selama tidak mengganggu ketertiban dan keamanan dalam negeri. “Penerimaan pengungsi dari wilayah perang tidak melanggar prinsip politik luar negeri selama tidak mengganggu keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat,” ujar Siti Mutiah.
Namun demikian, menurutnya, Indonesia juga perlu mempertimbangkan efektivitas bantuan. Ia menyarankan bahwa meningkatkan kontribusi kepada UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina) bisa menjadi alternatif yang lebih praktis dan berdampak luas. “Pihak Indonesia bisa lebih meningkatkan kontribusinya untuk UNRWA,” ucapnya.
Siti Mutiah juga menekankan bahwa negara-negara tetangga Palestina seperti Mesir dan Yordania seharusnya menjadi pihak utama yang diminta untuk menerima pengungsi, mengingat kedekatan geografis serta kesamaan etnis, budaya, dan bahasa. “Bahkan jarak yang dekat antar kedua negara ini secara teknis akan lebih mudah dibandingkan dikirim ke Indonesia,” pungkasnya.
Dengan rencana ini, Indonesia memperlihatkan peran aktifnya dalam diplomasi kemanusiaan global. Namun, tantangan logistik dan sosial menjadi pertimbangan penting dalam implementasinya. Pemerintah kini menunggu koordinasi lanjutan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut secara konkret.
Leave a Comment