Harakatuna.com – Menjelang momen peralihan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, 20 Oktober 2024, dinamika politik di tingkat elite menghangat. Partai-partai elite saling melirik pandang dan melakukan pergerakan yang menarik. Pertai-partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sudah masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang kemudian menjadi KIM Plus.
Tampaknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tak lama lagi masuk dalam lubang yang sama. Dengan demikian, lengkaplah sudah pemerintahan Prabowo ini memiliki kekuatan yang tangguh tanpa menyisakan satu kerikil sedikit pun. Kendati dalam perjalanan pemerintahannya akan satu poros tanpa hambatan jika nanti tidak retak. Pemerintahan ini dalam komposisi kuat.
Apa artinya pemerintahan tanpa oposisi? Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak lagi butuh oposisi. Menurutnya, Pak Prabowo perlu merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan, dan agar gampang check & balance. Jika ada apa-apa terkait salah kebijakan bisa dibicarakan dari hati ke hati, katanya.
Apa harapan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan yang tanpa oposisi? Kita tahu, pemerintahan tanpa oposisi pasti akan menghilangkan cek dan kritik, khususnya kritik dari luar. Kritik dari luar bisa membuahkan pandangan alternatif terhadap kebijakan pemerintah yang kiranya bermasalah. Namun jika tanpa oposisi, maka hanya suara rakyat kecillah yang tersisa, dan tanpa ada kekuatan lain yang bisa meninjaunya. Yang terjadi, pemerintah akan menjadi korup, otoriter, dan sewenang-wenang, dan demokrasi hanya akan jadi formalitas ala Orde Baru (Yohanes Sulaiman, 2024).
Selain kekhawatiran tersebut, tentu saja residu masa lalu dan isu-isu keretakan pun muncul. Bahkan tak jarang kita melihat narasi-narasi negatif yang dihembuskan oleh kelompok kanan. Menurut saya, hal ini kontraproduktif dengan target menuju Indonesia Emas. Harusnya, kita harus fokus melihat ke depan ketimbang melihat ke masa lalu di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Berjibun Masalah Indonesia
Jujur kita membutuhkan pemimpin yang kompak mengarahkan gerak langkah bangsa, bukan yang jalan sendiri-sendiri. Tetapi langkah ini seturut dengan niat untuk memperbaiki nasib bangsa, bukan sekadar memperbaiki nasib keluarga sendiri.
Karena, masalah Indonesia sungguh sangat menumpuk. Perekonomian tengah lesu. Pekerja hidup dalam bayang-bayang PHK. Rakyat parau dalam arus ekonomi yang sekarat. Dan dalam tingkat yang lebih luas, tingkat pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% pun tidak cukup kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Maju pada 2045 (Media Indonesia, 2024).
Masalah lain adalah tingkat korupsi masih begitu kuat mengakar dalam penyelenggaraan negara hingga di masyarakat. Mengutip Media Indonesia, dari skor 0 sampai 100, angka 0 berarti sangat korup dan 100 paling bersih, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 34, atau ada di peringkat ke-115 di antara negara-negara di dunia. Dengan skor IPK tersebut, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand.
Jika boleh menambah masalah, Indonesia masih berada dalam bayang-bayang radikalisme dan terorisme. Indeks Potensi Radikalisme pada 2022 saja masih sebesar 10 persen atau turun 2,2 persen, dari 12,2 persen. Sementara pada 2024 hanya bergeser pada posisi kategori low impacted setelah sebelumnya masih dalam posisi medium impacted pada 2023.
Artinya, Indonesia masih menumpuk segudang masalah. Karena itu, seharusnya, hari ini kita fokus untuk memperbaiki bangsa ini ke depan. Situasi baik ini hendaknya terus dijaga dan itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Momentum pergantian presiden hendaknya kita jadikan perbaikan holistik untuk menentukan arah masa depan bangsa yang lebih cerah dan baik. Mari kawal pemerintahan ini sebaik mungkin dengan rasa persatuan dan kesatuan. Itu.
Leave a Comment