RKUHP: Otoritarianisme atau Meminimalisir Hate Speech?
Harakatuna.com – Pemerintah kembali mengatur rumusan norma pasal penghinaan terhadap presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2021. Padahal 2006 silam, pasal
by
10/06/2021
