Harakatuna.com – Membaca berita kericuhan di ajang job fair Bekasi beberapa hari lalu menyisakan rasa ironi yang amat dalam. Langkah-langkah lesu para pencari kerja muda dan ekonomi nasional yang tak menentu menyisakan satu pertanyaan: sesuram apa negara-bangsa ke depan? Anak-anak bangsa datang membawa CV, berbalut pakaian rapi dan wajah penuh harap, namun selalu pulang dengan penolakan, ketidakpastian, dan rasa kecewa.
Indonesia dibentangkan di antara deretan ijazah yang tak terpakai dan mimpi-mimpi yang mulai lapuk dan frustrasi ekonomi. Pada saat yang sama, konflik ijazah palsu tak kelar-kelar, jadi sirkus politik ‘keluarga nepotis Solo’ yang semakin meresahkan. Namun, apakah itu saja masalahnya? Ternyata tidak. Ada sumbu radikal-terorisme di tengah itu semua. Pengangguran menyemarak, dan ancaman pun semakin merebak.
Menarik dicatat bahwa, fenomena pengangguran terdidik merupakan simtom dari kegagalan struktur modernitas dan sistem pendidikan tinggi yang tak selaras dengan kebutuhan industri, atau tentang negara yang tidak tanggap terhadap krisis eksistensial generasi mudanya. Laporan terbaru BPS menyebutkan, hingga awal 2025, tercatat ada lebih dari 842 ribu penganggur berlatar belakang sarjana. Akankah ada tawaran ideologi tandingan?
Radikal-teroris boleh jadi telah merencanakan strategi. Satu hal yang kerap luput dari analisis pemerintah ialah bahwa ekstremisme itu dari ketimpangan dan kekecewaan atas ekspektasi ideologis suatu bangsa. Misal, Pancasila menjajikan kesetaraan dan keadilan, namun pejabat korup mengkhianatinya. Itu peluang politik bagi radikal-terorisme. Kemarahan laten berakar dari situ—kemarahan yang senyap, namun terus mengendap, menunggu pemantik.
Kelompok radikal jelas paham benar celah tersebut. Selain menyasar generasi bangsa yang teralienasi secara ekonomi, mereka juga menyasar generasi yang tercerabut dari makna sosialnya. Anak-anak muda yang terdidik namun tersisih, yang melek teknologi namun tertutup jalur aktualisasi, menjadi lahan rekrutmen paling potensial para radikal-teroris. Propagandanya mudah, yaitu soal mimpi kehidupan sejahtera di bawa sistem ‘khilafah’.
Realitas yang memilukan itu tidak bisa dilawan dengan sekadar pidato semangat nasionalisme atau jargon bonus demografi. Justru, jargon-jargon itulah yang makin terasa sinis di telinga para lulusan muda yang terus gagal menembus lapangan kerja. Negara terlalu sering hadir sebagai ‘omon-omon’ moral belaka, tidak sebagai penjamin kesejahteraan anak muda. Negara lamban dan acuh atas maraknya ‘generasi penganggur yang riskan’.
Sementara itu, perubahan struktur ekonomi global tak memberi waktu tunggu. Disrupsi digital menghapus banyak pekerjaan tradisional dan menciptakan sektor baru yang menuntut keterampilan non-konvensional. Tapi alih-alih melakukan reformasi sistemik, banyak universitas masih sibuk memburu akreditasi administratif atau melanggengkan mata kuliah normatif. Bencana pengangguran pun semakin memperbesar peluang radikalisasi.
Sebab, dalam kondisi seperti itu, ketegangan sosial mudah terkomodifikasi. Ekstremisme, baik yang berwujud kekerasan fisik maupun ideologis, bukanlah ancaman abstrak. Ia adalah respons logis dari orang yang merasa tertolak oleh sistem yang seharusnya melindunginya. Maka jangan heran jika wajah-wajah pelaku teror ke depan boleh jadi lulusan universitas, aktif di medsos, atau pernah menapaki dunia kerja sebelum didepak oleh ketidakpastian. Dengan kata lain, teroris masa depan adalah produk dari sistem yang gagal hari ini.
Sementara itu, pemerintah kerap merespons radikalisasi dengan pendekatan keamanan: penangkapan, pelatihan deradikalisasi, atau pelarangan organisasi yang semuanya hanya mengurusi gejala, bukan sebab. Jika akar kekecewaan struktural dan alienasi sosial tak disentuh, maka api akan terus menyala di bawah permukaan. Tidak butuh banyak ayat dan hadis bagi radikal-teroris untuk melakukan indoktrinasi bagi generasi pengangguran itu.
Dengan demikian, mesti disadari bersama, bahwa Indonesia berada dalam momen kritis. Bonus demografi bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung sejauh mana negara mampu mendekatkan harapan generasi bangsa dengan kenyataan yang mereka alami.
Jika pendidikan tinggi tak direformasi, jika sektor kerja formal terus menyempit, dan jika narasi kebangsaan tak bisa menjawab kekosongan makna hidup anak muda, maka negara (baca: pemerintah) tengah menciptakan generasi radikal masa depan yang amat berbahaya. Sumbu radikal-terorisme telah terpasang sepenuhnya di kalangan generasi muda, dan hanya butuh sedikit hasutan oleh para radikal-teroris untuk meledakkannya.
Karena itu, jika negara ingin meredam sumbu radikal sebelum menyala, maka ia harus hadir secara riil mengatasi semarak pengangguran. Negara perlu jadi aktor nyata dalam menciptakan harapan baru generasi bangsa melalui lapangan kerja yang merata, sistem pendidikan yang aktual, dan jaring sosial yang menjamin bahwa tak satu pun anak bangsa dibiarkan kecewa. Satu hal yang wajib dicatat: kekecewaan selalu menjadi pangkal terorisme. []
Leave a Comment