Harakatuna.com – Dalam realitas sosial-politik Indonesia hari ini, kita menghadapi ironi yang semakin menohok akal sehat. Di satu sisi, rakyat diperas oleh berbagai kebijakan fiskal yang kian mencekik pajak dinaikkan, pungutan diberlakukan.
Sementara di sisi lain, korupsi justru masih merajalela, termasuk dalam hal-hal yang seharusnya sakral, seperti kuota haji. Seolah penderitaan masyarakat adalah komoditas yang bisa dinegosiasikan, diperdagangkan, bahkan dipoles agar tampak “damai” di permukaan.
Ketika rakyat berunjuk rasa menuntut keadilan, kita menyaksikan tragedi: seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, kehilangan nyawa karena terlindas kendaraan taktis Brimob. Polisi, yang seharusnya menjadi pengayom, justru tampil sebagai alat represif. Presiden hadir memberikan klarifikasi, tetapi tanpa permintaan maaf, tanpa langkah tegas kepada aparat yang bersalah. Sebuah kekosongan moral yang menyesakkan.
Di tengah krisis ini, bukannya pemerintah melakukan refleksi mendalam, mereka justru memilih jalur kosmetik: menggelontorkan dana besar untuk membayar buzzer dengan iming-iming Rp150 juta per kolom konten demi mencitrakan “Aksi Damai Indonesia”.
Tawaran ini bocor ke publik melalui akun Jerome Polin, dan sontak memicu gelombang kemarahan baru. Bagaimana mungkin, di tengah keterpurukan ekonomi bangsa, negara menghamburkan uang untuk membayar propaganda digital? Apakah damai bisa dibeli dengan tarif yang mahal?
Filsafat Moral: Menggugat Nurani yang Tertidur
Mari kita tinjau persoalan ini melalui kacamata filsafat moral. Immanuel Kant, dalam etika deontologisnya, menekankan bahwa tindakan bermoral bukanlah soal hasil, melainkan soal niat yang lahir dari kewajiban moral.
Jika seorang influencer menerima tawaran buzzer demi mengamankan kepentingan penguasa, ia sedang menempatkan nilai uang diatas kewajiban moral untuk berbicara jujur. Dalam istilah Kant, itu berarti memperlakukan rakyat bukan sebagai tujuan, tetapi sekadar sarana.
Friedrich Nietzsche mungkin akan berkata bahwa fenomena ini adalah cermin nihilisme moral: ketika kebenaran tak lagi punya nilai, dan semua yang tersisa hanyalah permainan kekuasaan. Namun, apakah kita mau menjadi bangsa yang menormalisasi nihilisme ini? Di sinilah peran akal sehat harus berdiri tegak.
Influencer bukan sekadar pencipta konten; mereka adalah pembentuk opini publik. Ketika suara mereka diperdagangkan, mereka bukan hanya mengkhianati profesinya, tetapi juga ikut membunuh daya kritis bangsa.
BNPT dan Ketahanan Ideologi: Nasionalisme yang Rasional
BNPT sering mengingatkan tentang pentingnya menjaga ketahanan ideologi dan menghindari narasi destruktif yang memecah belah bangsa. Namun, pertanyaannya: apakah menerima uang untuk menutupi luka sosial bangsa adalah bentuk ketahanan atau justru pengkhianatan terhadap nilai nasionalisme?
Nasionalisme sejati bukan sekadar jargon yang dijual di media sosial. Nasionalisme sejati adalah keberanian untuk mengatakan yang benar demi kebaikan bersama, meskipun itu berarti berhadapan dengan kekuasaan.
Para influencer yang memiliki jutaan pengikut seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga keutuhan bangsa bukan dengan menciptakan ilusi damai, melainkan dengan mengajak publik berpikir kritis, menemukan solusi substantif, dan menuntut keadilan tanpa kekerasan.
Empati sebagai Landasan Etika Publik
Mengutip filsuf Emmanuel Levinas, inti kemanusiaan terletak pada “wajah yang lain”, tanggung jawab terhadap sesama. Setiap influencer yang hendak menerima tawaran buzzer sebaiknya menatap wajah para ojol yang memeras keringat demi sesuap nasi, wajah para buruh yang dirumahkan, wajah para petani yang kehilangan lahan.
Adakah ruang empati yang tersisa ketika jari-jari mereka menandatangani kontrak Rp150 juta? Atau semua wajah itu telah diganti oleh angka-angka nominal yang memabukkan?
Empati bukan sekadar rasa kasihan; ia adalah kesadaran moral bahwa kita hidup bersama, dan setiap keputusan kita memengaruhi yang lain. Jika influencer tunduk pada logika uang, maka mereka bukan sekadar kehilangan integritas, tetapi juga memperdalam luka sosial yang sudah menganga.
Ajakan untuk Berpikir Kritis dan Tetap Nasionalis
Kepada para influencer, inilah seruan: jangan biarkan nurani Anda dipasung oleh kontrak dan angka. Anda memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar endorsement. Anda punya kesempatan mencatat sejarah: sebagai pihak yang menolak menjadi alat kosmetik politik, dan memilih berdiri di sisi kebenaran.
Kepada masyarakat Indonesia, mari kita belajar dari situasi ini. Kritis bukan berarti anarkis. Kritis berarti berani bertanya: Mengapa kita diminta diam ketika ketidakadilan terjadi? Mengapa uang rakyat dipakai untuk menutupi suara rakyat sendiri? Jadilah warga negara yang berani bersuara, tetapi tetap mengedepankan akal sehat, dialog, dan semangat persatuan.
Akal Sehat sebagai Benteng Terakhir
Negara ini tak akan runtuh karena perbedaan pendapat, tetapi ia akan hancur jika kita kehilangan akal sehat. Tawaran buzzer Rp150 juta bukan sekadar transaksi ekonomi, ia adalah ujian moral, ujian nasionalisme, ujian kemanusiaan. Influencer yang menolaknya bukan hanya menjaga martabat dirinya, tetapi juga menjaga martabat bangsa.
Di hadapan sejarah, kita akan ditanya: Apakah Anda ikut memperdagangkan kebenaran, atau Anda memilih berdiri di sisi yang benar? Jawaban itu, bukan hanya soal reputasi, melainkan soal siapa kita sebagai manusia dan sebagai bangsa.
Leave a Comment