Harakatuna.com. Jakarta — Direktur Eksekutif Sentra Keadilan dan Ketahanan (Sekata) Institute, Andri Frediansyah, mengutuk keras serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para pendulang emas di Yahukimo, Papua. Insiden berdarah yang terjadi antara tanggal 5 hingga 8 April 2025 itu menewaskan sedikitnya 13 warga sipil.
“Ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan aksi terorisme yang dirancang secara sistematis dan menyasar warga sipil yang tidak bersenjata serta sedang berusaha mencari nafkah,” tegas Andri dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (13/4).
Menurut laporan dari Satuan Tugas Damai Cartenz, para korban mengalami luka akibat tembakan, tusukan senjata tajam, dan serangan dengan senjata tradisional seperti panah. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 35 orang berhasil menyelamatkan diri dan kini berada dalam perlindungan aparat, sementara delapan lainnya masih dinyatakan hilang dan dua orang diduga disandera oleh kelompok bersenjata.
Andri juga menanggapi klaim OPM yang menyebut bahwa para korban merupakan anggota militer yang menyamar sebagai penambang emas. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah dibantah secara resmi oleh pihak pemerintah.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para korban adalah warga sipil murni. Tidak ada keterlibatan anggota militer dalam aktivitas penambangan ilegal seperti yang diklaim oleh OPM. Apa pun alasan mereka, tindakan membunuh warga sipil tidak bisa dibenarkan,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Andri menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Mereka menggunakan kekerasan sebagai alat utama perjuangan, menolak dialog, menyebarkan teror dan propaganda menyesatkan, serta menjadikan warga sipil sebagai target. Semua ini merupakan ciri-ciri klasik dari kelompok teroris,” jelasnya.
Melihat eskalasi kekerasan yang terus terjadi, Sekata Institute mendesak pemerintah untuk segera menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Selain itu, lembaga tersebut juga meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan intensitas operasi guna menumpas aktivitas kelompok bersenjata di Papua.
“Kita tidak boleh membiarkan aksi-aksi teror semacam ini terus berlangsung dan merenggut nyawa warga negara. Negara harus menunjukkan kehadirannya dan bertindak tegas demi melindungi rakyat,” pungkas Andri.
Leave a Comment