Harakatuna.com – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan menapaki satu tahun kepemimpinan. Bagi sebagian warga kota besar, ini menjadi penanda sejauh mana janji perubahan benar-benar dirasakan dalam kehidupan bangsa. Di tengah kegelisahan global, krisis bahan pangan, dan gejolak harga komoditas, rakyat menaruh harap bahwa era Prabowo-Gibran membawa fondasi baru bagi bangsa Indonesia.
Dalam rentang setahun ini, sejumlah ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada kuartal II 2025, menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Inflasi juga berhasil dijaga terkendali di kisaran 2-3 persen, sementara neraca perdagangan mencatat lonjakan surplus beruntun selama puluhan bulan. Data-data tersebut meresahkan skeptisisme sekaligus menjadi titik pijak evaluasi makna kedaulatan ekonomi di pentas domestik-global.
Tentu, stabilitas angka-angka besar tidak pun secara otomatis diterjemahkan ke dalam rasa aman ekonomi bagi keluarga di desa, petani kecil, atau pekerja di sektor informal. Kritik mulai muncul, “Pertumbuhan kok tinggi, tapi di lapangan kok kantong saya tetap tipis?,” ujar seorang warga. Di situlah kepemimpinan diuji dalam menyusun kebijakan besar sekaligus dalam menjembatani antara realitas mikro dan grand narrative nasional.
Di balik sorotan terhadap angka ekonomi, pemerintah juga mengklaim kemajuan reformasi birokrasi: tumpuan tak terpisahkan dari visi ketahanan nasional. Keppres No. 1 Th. 2025 tentang Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi jadi simbol penting bahwa pembangunan ekonomi tak boleh bergantung hanya pada ekstraksi bahan mentah. Di sisi lain, Kementerian PAN-RB menyatakan fokus reformasi diarahkan pada percepatan kebijakan, pemberantasan korupsi, transformasi digital, dan koordinasi antarlembaga.
Alih-alih menyajikan capaian sebagai trofi final, publik diajak menyimak catatan Mensesneg Prasetyo Hadi, bahwa prestasi memang dibukukan, tetapi bukan tanpa cela. “Ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita,” katanya. Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa narasi satu tahun bukan cerita kemenangan mutlak, melainkan pencarian keseimbangan antara optimisme dan kesadaran kritis.
Kini, setelah memasuki tahun kedua masa pemerintahan, pertanyaannya tidak lagi sekadar ‘apa yang sudah dicapai?’, tetapi ‘sejauh mana capaian itu menumbuhkan kepercayaan dan daya tahan bangsa?’. Di situlah titik temu antara kedaulatan ekonomi dan ketahanan nasional, yakni ketika wacana besar pemerintah mesti dirasakan di meja makan keluarga, di pasar desa, di kantor imigrasi, hingga di pelosok pelosok terluar negeri.
Kedaulatan Ekonomi Lewat Hilirisasi
Dalam pandangan pemerintahan Prabowo-Gibran, kedaulatan ekonomi bisa dicapai di antaranya lewat ekspor bahan mentah atau impor barang jadi. Hilirisasi SDA jadi instrumen strategis agar nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Sejak awal masa jabatan, pemerintah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak & gas, kelautan, perikanan, serta komoditas strategis lainnya.
Seperti disinggung sebelumnya, langkah landmark adalah Keppres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satgas Hilirisasi. Satgas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki mandat koordinasi antarkementerian/lembaga serta Pemda. Tugasnya mencakup pemetaan wilayah usaha yang potensial, pengusulan prioritas regulasi, serta mekanisme debottlenecking untuk mengatasi hambatan investasi dan perizinan.
Hasilnya mulai tampak. Realisasi investasi hilirisasi tercatat meningkat signifikan. Salah satu laporan menyebut investasi hilirisasi naik 79% dan mencapai Rp136 triliun pada Kuartal I 2025. Di sektor pertambangan mineral dan logam dasar, komoditas nikel jadi sorotan utama, mengingat Indonesia kaya cadangan nikel dan potensi pemrosesan produk bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik.
Pemerintahan juga merancang 21 proyek strategis sebagai bagian dari paket percepatan hilirisasi nasional. Proyek-proyek dimaksudkan untuk menguatkan infrastruktur pengolahan dan sinergi industri pengolahan dengan hilir produksi bahan baku lokal. Namun demikian, kritikus lingkungan dan ormas sipil telah memperingatkan bahwa percepatan hilirisasi perlu diimbangi prinsip keberlanjutan ekologi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Wajib.
Tantangannya besar: medan hukum, perizinan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah, konflik lahan, aspek lingkungan hidup, dan kapasitas industri hilir lokal masih akan diuji. Tetapi jalur hilirisasi telah ditempuh dengan pijakan kebijakan yang jelas dan terstruktur, menjadikan satu tahun pertama sebagai fase transisi dari pengumpulan bahan mentah menuju penguatan kapasitas industri domestik yang mandiri.
Ketahanan Nasional Lewat Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi di pemerintahan Prabowo-Gibran tak dirancang sebagai slogan kosong, melainkan infrastruktur fondasi ketahanan nasional. Ketika negara menghadapi tekanan global, sistem pemerintahan yang transparan, adaptif, dan responsif jadi pertahanan non-militer yang krusial. Birokrasi menjadi salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan pelayanan publik di tengah krisis.
Langkah konkret selama setahun ini adalah penerbitan Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 6/2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi, sebagai panduan-pengikat prinsip bagi instansi pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi selama fase penyiapan dokumen-dokumen utama. Lima sasaran utama direpresentasikan: birokrasi yang akuntabel, kapabel, pelayanan publik prima, serta birokrasi adaptif dan inovatif.
Transformasi kelembagaan juga diterjemahkan lewat penataan struktur internal dan regulasi baru. Misalnya, Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2025 mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian PAN-RB agar modular dan responsif terhadap tuntutan perubahan birokrasi. Selain itu, Permen PAN-RB No. 4 Tahun 2025 memberikan kerangka bagi pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel untuk mendukung layanan publik di lingkungan pemerintah.
Dalam aspek layanan publik, pemerintahan juga menyuntik elemen kontrol dan akuntabilitas melalui Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2025 yang mengatur sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Regulasi tersbeut memungkinkan masyarakat punya saluran resmi untuk menyampaikan keluhan, sekaligus menjadi tolok ukur responsivitas birokrasi terhadap aspirasi publik.
Tentu saja, capaian regulasi tersebut perlu diuji dalam praktik. Tanpa penguatan budaya kerja, sistem merit, dan komitmen etis, birokrasi bisa kembali stagnan. Kini, reformasi birokrasi berdiri sebagai pilar penguatan ketahanan institusional, menjaga legitimasi pemerintah, serta memastikan bahwa kedaulatan ekonomi yang dibangun melalui hilirisasi tidak rapuh karena birokrasi yang kendor. Mari apresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment