Harakatuna.com. Moskow – Pemerintah Rusia mengecam kebijakan terbaru Amerika Serikat yang menambah tekanan ekonomi terhadap Kuba, menilai langkah tersebut sebagai upaya “pencekikan ekonomi” terhadap negara berdaulat tanpa dukungan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam reaksi resmi atas langkah Washington yang memperluas sanksi terhadap Havana.
Komentar Zakharova muncul setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Kamis (29/1), yang menyatakan status darurat nasional dan membuka jalan bagi pemberlakuan tarif terhadap barang–barang dari negara yang menjual atau memasok minyak ke Kuba. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat embargo ekonomi yang telah berlangsung sejak dekade 1960-an, sekaligus menekan pasokan bahan bakar ke pulau tersebut.
Dalam pernyataannya Sabtu (31/1), Zakharova menilai kebijakan AS sebagai bentuk “tekanan maksimum” yang bertujuan “mencekik perekonomian Kuba”. Ia menekankan bahwa sanksi sepihak semacam itu melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip kedaulatan negara merdeka. “Kami mengutuk keras langkah pelarangan secara tidak sah terhadap Havana serta tekanan kepada pemimpin dan rakyat Kuba,” ujar Zakharova, seraya menyatakan keyakinannya bahwa Kuba akan mampu mempertahankan hubungan ekonomi luar negerinya meski menghadapi hambatan dari luar.
Rusia juga menolak keras pencantuman negaranya, bersama beberapa mitra lain seperti China dan Iran, dalam daftar yang disebut Washington sebagai “hostile” atau bermusuhan, dengan alasan itu tidak membantu stabilisasi dialog antara Rusia dan AS. Zakharova menegaskan bahwa kerja sama antara Moskow dan Havana bukan ditujukan kepada negara ketiga, dan Rusia berkomitmen untuk terus mengembangkan hubungan bilateral demi kepentingan kedua negara serta stabilitas internasional.
Ketegangan Meningkat di Luar Rusia dan AS
Kebijakan Trump tidak hanya menuai kecaman dari Rusia. Pemerintah Kuba juga menyatakan penolakan kuat atas tindakan AS tersebut. Pemerintah Kuba menyebut langkah tarif baru Washington sebagai “tindakan agresi brutal” yang memperparah blokade ekonomi paling panjang dalam sejarah terhadap negara tersebut. Menteri Luar Negeri Kuba mengatakan kebijakan itu akan menciptakan kondisi kehidupan ekstrem bagi rakyat pulau itu.
Tidak hanya itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memperingatkan bahwa ancaman tarif AS terhadap negara-negara pengekspor minyak ke Kuba dapat memicu krisis kemanusiaan di kawasan. Ia menyatakan negaranya akan terus mencari jalur diplomatik untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Kuba.
Sementara itu, Presiden AS sendiri melalui kebijakan darurat nasionalnya menyebut bahwa Kuba merupakan ancaman “luar biasa” terhadap keamanan nasional AS sebagai dasar untuk memberlakukan tarif tersebut. Langkah ini mengancam mengubah hubungan ekonomi antara Kuba dan mitra energi utamanya — termasuk Meksiko dan negara lain yang selama ini memasok minyak ke pulau tersebut.
Akibat langkah baru AS ini, Kuba menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan energinya. Pasokan minyak dari sekutu tradisional seperti Venezuela telah terganggu setelah pemimpin Venezuela ditangkap oleh pasukan AS awal Januari, sedangkan tekanan terhadap pemasok minyak lain dapat memperparah krisis energi di negara itu.
Para analis memperkirakan cadangan minyak Kuba hanya cukup untuk beberapa minggu saja jika pasokan dari luar terus menurun, yang dapat memperburuk keadaan ekonomi dan sosial di negara yang selama ini sangat bergantung pada suplai energi dari luar negeri.
Leave a Comment