Harakatuna.com – Tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Artinya, satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dari istana, narasi besar yang dikedepankan adalah optimisme: capaian konkret, langkah cepat, dan tekad mempercepat kesejahteraan. Dari jalanan, suara yang terdengar justru beragam. Ada yang kagum pada ketegasan, ada juga yang sebaliknya. Apa yang terjadi sebenarnya?
Apakah Indonesia benar membaik? Atau justru tengah melaju di jalur yang licin antara stabilitas dan otoritarianisme baru? Survei Poltracking Indonesia yang dirilis 19 Oktober 2025 memperlihatkan angka yang mencolok: 78,1% masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertamanya. Hanya 19,3% yang menyatakan tidak puas, dan 2,6% memilih diam atau tak tahu.
Angka ini tidak bisa diremehkan. Dalam sejarah politik pasca-Reformasi, hanya sedikit presiden yang mampu menembus tingkat kepuasan publik di atas 75% pada tahun pertama. Ini menandakan keberhasilan Prabowo-Gibran dalam menyentuh hal-hal yang kasat mata bagi publik. Program sosial, bantuan langsung, dan citra kepemimpinan yang tegas.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, menyebutkan alasan utama kepuasan publik antara lain: kepemimpinan tegas dan berwibawa, program bantuan yang terasa, makan bergizi gratis, dan jaminan layanan kesehatan. Di sisi lain, ketidakpuasan muncul dari hal-hal klasik: ekonomi yang belum stabil, harga kebutuhan pokok yang tinggi, dan lapangan kerja yang sempit. Dengan kata lain, publik mengapresiasi “ketampakan hasil”. Tetapi, belum sepenuhnya merasakan kestabilan yang berkelanjutan.
Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, memang menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah membawa “banyak langkah konkret” yang langsung dirasakan rakyat.
Salah satu yang paling menonjol adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp30 triliun yang menyasar 35,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)—setara dengan hampir 140 juta jiwa penduduk Indonesia. Pemerintah mengklaim dana ini hasil dari efisiensi anggaran, bukan utang baru, dan menjadi bukti kemampuan birokrasi untuk bekerja cepat dan adaptif.
Bagi banyak warga, bantuan ini nyata. Di pasar-pasar kecil, di kampung-kampung yang terpencil, atau di daerah yang lama terpinggirkan, BLT menjadi semacam “tanda kehadiran negara.” Dalam situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, program seperti ini menjadi perekat politik yang kuat: rakyat melihat dan merasakan langsung tangan negara. Namun, di balik narasi keberhasilan ini, muncul pertanyaan besar: apakah kesejahteraan yang dijanjikan juga berjalan beriring dengan kualitas demokrasi dan akuntabilitas?
Demokrasi Menurun, Benarkah?
Sejumlah lembaga internasional memberikan sinyal alarm yang tak bisa diabaikan. Global State of Democracy Indices (GSoD), Freedom House, dan Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat penurunan skor demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir. Tren yang berlanjut setelah peralihan kekuasaan ke Prabowo-Gibran.
Menurut laporan GSoD, skor keterwakilan politik Indonesia turun dari 0,64 menjadi 0,6, sementara aspek lain seperti hak-hak sipil, supremasi hukum, dan partisipasi politik juga menurun. Dengan kata lain, demokrasi kita sedang melorot bukan karena kudeta atau pembatasan besar-besaran, melainkan melalui proses yang lebih senyap: melemahnya institusi pengawasan, menurunnya independensi peradilan, dan meningkatnya kontrol terhadap ruang publik.
Pascakerusuhan demonstrasi Agustus lalu, Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Langkah ini disebut sebagai upaya memperbaiki korps Bhayangkara dan membangun rasa keadilan baru. Menteri HAM, Natalius Pigai, bahkan menyebut langkah itu sebagai “harapan baru akan adanya keadilan.”
Namun, di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian menilai langkah ini sebatas kosmetik. “Omong kosong,” kata mereka, ketika justru di saat bersamaan Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 04/2025 yang memperluas kewenangannya. Ironi tersebut membuat publik bertanya: apakah reformasi yang dijanjikan benar-benar menuju perbaikan, atau sekadar menata wajah lama dengan bingkai baru?
Pada saat yang sama, angka kepuasan publik sebesar 78,1% jelas mengesankan, tapi angka itu juga bisa menipu jika dibaca tanpa konteks. Kepuasan publik sering kali lahir dari rasa aman dan nyaman yang disediakan negara, bukan dari kesadaran politik. Program bantuan, ketegasan simbolik, dan retorika kebangsaan yang kuat memang memberi efek euforia, tapi euforia itu bisa menjadi kabut yang menutupi persoalan mendasar: demokrasi yang merosot, hukum yang selektif, dan ruang kritik yang menyempit.
Kita pernah mengalami hal serupa. Di masa lalu, ketika pembangunan ekonomi dipuji, rakyat menikmati subsidi, dan angka kepuasan publik tinggi. Tapi di bawah permukaannya, kebebasan dipangkas, dan kekuasaan dikonsolidasikan dengan rapi.
Kini, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan perasaan yang ambigu: antara kebanggaan dan kewaspadaan. Kebanggaan karena negara tampak hadir dan bergerak cepat. Kewaspadaan karena demokrasi bisa saja tergerus tanpa terasa. Perlahan, tapi pasti. Jadi, pertanyaan “Apakah Indonesia membaik?” tidak bisa dijawab dengan satu angka survei, atau satu program bantuan. Ia harus dijawab dengan keseimbangan antara dua hal: efektivitas pemerintahan dan integritas demokrasi.
Indonesia membaik dalam banyak hal: efisiensi anggaran meningkat, program sosial menyentuh lebih banyak warga, dan kepemimpinan tampil kuat di tengah krisis global. Tapi dalam hal lain, Indonesia juga sedang menurun: ruang publik yang mengecil, kebebasan sipil yang menurun, dan supremasi hukum yang masih rapuh.
Kita sedang berdiri di simpang jalan antara pemerintahan yang efektif dan demokrasi yang substantif. Jika keduanya tidak dijaga seimbang, maka yang kita dapat hanya “efektivitas tanpa kebebasan” dan sejarah telah berkali-kali mengajarkan, itu bukan arah yang aman.
Sudahi Nyinyiran, Bangkit Bersama
Ada titik di mana bangsa ini harus berhenti saling mencemooh, berhenti memaki di kolom komentar, dan berhenti menuduh semua hal sebagai konspirasi atau pencitraan. Satu tahun sudah pemerintahan baru berjalan. Belum sempurna, tentu saja. Tapi tak ada pemerintahan yang tumbuh dari caci maki, dan tak ada demokrasi yang pulih dari rasa curiga tanpa batas.
Kita sering terlalu cepat menilai, terlalu rajin menuduh, tapi terlalu malas memahami. Sebagian menatap Prabowo-Gibran dengan harapan yang nyaris religius; sebagian lain dengan sinisme yang nyaris dogmatis. Padahal, di antara keduanya, ada ruang sunyi tempat rakyat bekerja, menabung, membayar sewa, menahan harga bahan pokok, dan tetap berdoa agar esok tidak lebih berat dari hari ini. Di sanalah politik seharusnya kembali berpijak. Pada kehidupan nyata, bukan sekadar perang narasi di dunia maya.
Kritik itu perlu, bahkan wajib. Tapi kritik tanpa arah sama saja seperti berteriak ke langit: keras, tapi tak membawa perubahan. Yang kita butuhkan sekarang bukan nyinyiran, melainkan daya tahan. Bukan sinisme, melainkan keberanian untuk memperbaiki. Jika pemerintah salah, koreksi dengan jernih. Jika pemerintah benar, dukung dengan sadar.
Bangsa ini sudah terlalu sering retak oleh perbedaan tafsir atas satu hal yang sama: cinta pada negeri. Mungkin kini saatnya kita belajar mencintai Indonesia dengan cara yang lebih dewasa. Tentu tidak dengan meniadakan kritik, tapi juga tidak dengan menelanjangi setiap langkah hanya untuk membuktikan kebencian.
Siapa pun yang berkuasa hanya akan sekuat dukungan rakyatnya. Dan rakyat hanya akan sekuat keyakinannya pada masa depan. Jadi, mari sudahi nyinyiran yang tak perlu. Mari mulai kembali bekerja, menanam kepercayaan sedikit demi sedikit. Bukan untuk Prabowo, bukan untuk Gibran. Tapi untuk rumah besar bernama Indonesia, yang terlalu berharga untuk terus kita perdebatkan tanpa arah. Majulah Indonesia!
Leave a Comment