Harakatuna.com – Apakah setiap gagasan yang berbicara tentang perubahan mendasar harus selalu dicurigai sebagai ancaman? Ataukah kecurigaan itu justru menandai kemunduran nalar publik kita dalam membedakan antara keberanian berpikir kritis dengan fanatisme yang membeku?
Pertanyaan ini menurut saya masih sangat relevan untuk saya pertanyakan. Masih ada istilah “radikal” yang kian sering dipakai secara serampangan, direduksi maknanya, dan dilekatkan secara otomatis pada ekstremisme agama, seolah-olah keduanya adalah satu paket yang tak terpisahkan.
Kekeliruan dalam memahami istilah radikal telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Dalam berbagai percakapan publik, media, hingga kebijakan, radikal hampir selalu diposisikan sebagai sesuatu yang berbahaya, identik dengan kekerasan, intoleransi, dan fanatisme agama. Padahal, penyempitan makna ini tidak hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berisiko mematikan tradisi berpikir kritis yang justru sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokratis dan bernegara.
Secara etimologis, radikal berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal dimaknai sebagai sesuatu yang mendasar, sampai ke hal yang prinsipil. Jika pengertian ini diterapkan secara jujur, radikal justru menunjuk pada cara berpikir yang berupaya menembus permukaan persoalan, menggali sebab-sebab struktural, dan memahami realitas secara menyeluruh. Dalam konteks ini, radikal bukanlah lawan dari rasionalitas, melainkan justru bentuk tertingginya.
Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat, hampir semua lompatan besar lahir dari cara berpikir radikal. Para ilmuwan dan filsuf tidak puas dengan jawaban dangkal atau penjelasan setengah-setengah. Mereka berani mempertanyakan asumsi lama, menggugat kemapanan yang tidak lagi relevan, dan mencari penjelasan sampai ke akar persoalan. Tanpa sikap radikal semacam ini, sains akan mandek dan peradaban akan berhenti bergerak.
Dalam terminologi politik, radikalisme merujuk pada upaya memperjuangkan perubahan sosial dan sistem politik secara mendasar. Radikalisme politik muncul ketika ketidakadilan tidak lagi dapat diselesaikan dengan perbaikan kosmetik. Dalam situasi ketimpangan ekonomi, korupsi struktural, dan dominasi oligarki, tuntutan perubahan radikal justru menjadi ekspresi dari kesadaran kritis warga negara. Karena itu, menyamakan radikalisme dengan kekerasan atau fanatisme adalah kekeliruan serius yang mengaburkan masalah sebenarnya.
Sejarah Indonesia sendiri memberikan pelajaran yang jelas. Para pendiri bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka adalah tokoh-tokoh yang berpikir radikal. Mereka tidak hanya menolak kolonialisme secara moral, tetapi juga membongkar akar-akar struktural penindasan melalui analisis politik, ekonomi, dan budaya. Radikalisme mereka bersumber dari bacaan luas, dialog dengan gagasan dunia, dan pemahaman mendalam atas kondisi masyarakat Indonesia.
Radikal dalam pengertian para pendiri bangsa bukanlah fanatisme sempit. Mereka tidak mengklaim kebenaran tunggal, apalagi menutup ruang dialog. Sebaliknya, mereka justru membuka perdebatan, merawat perbedaan, dan membangun visi kebangsaan yang inklusif. Dari sini terlihat jelas bahwa radikal tidak identik dengan intoleran. Radikal adalah soal kedalaman berpikir, bukan soal kerasnya sikap.
Masalah muncul ketika istilah radikal hari ini diklaim oleh kelompok-kelompok yang sesungguhnya tidak berpikir mendalam. Mereka menyebut diri radikal, tetapi gagasannya justru dangkal, ahistoris, dan penuh slogan. Alih-alih membongkar akar persoalan sosial, ekonomi, dan politik, mereka terjebak pada tafsir sempit dan klaim moral yang menutup pintu kritik. Dalam konteks inilah, fanatisme agama sering disamarkan sebagai radikalisme.
Fanatisme agama bekerja dengan logika yang berbeda dari radikalisme. Fanatisme mengandaikan adanya kemurnian ajaran yang harus dipulihkan, seolah-olah agama pernah hadir dalam ruang hampa sejarah. Padahal, setiap tradisi keagamaan selalu berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan politik zamannya. Mengklaim kemurnian absolut bukan hanya ahistoris, tetapi juga menafikan kenyataan bahwa tafsir agama selalu plural.
Berbagai riset tentang intoleransi di Indonesia menunjukkan bahwa sikap eksklusif dan penolakan terhadap kelompok lain sering berkorelasi dengan pemahaman agama yang tekstual dan minim nalar kritis. Laporan-laporan lembaga riset independen dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa meningkatnya sikap intoleran tidak lepas dari cara beragama yang menutup diri terhadap dialog dan perbedaan. Fanatisme semacam ini bukan lahir dari kedalaman ilmu, melainkan dari kemiskinan perspektif.
Fanatisme agama juga kerap memproduksi ilusi moral. Merasa paling benar, paling suci, dan paling saleh, tanpa diiringi kepekaan sosial. Hal ini tampak jelas ketika sebagian kelompok agama menolak agenda-agenda keadilan sosial yang konkret, seperti perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual. Penolakan itu sering dibungkus dengan dalih moral dan agama, padahal substansinya justru bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi inti ajaran agama.
Jargon-jargon seperti Back to Quran, khilafah, atau negara bersyariah sering ditawarkan sebagai solusi tunggal atas kompleksitas persoalan umat. Namun, jarang ada penjelasan yang memadai tentang bagaimana konsep-konsep itu menjawab masalah konkret hari ini, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan korupsi politik. Slogan-slogan tersebut lebih sering menjadi pelarian dari kenyataan, bukan jawaban atasnya.
Persoalan utama bukan terletak pada teks suci, melainkan pada cara membacanya. Ketika teks diperlakukan secara literal tanpa konteks sejarah dan sosial, ia kehilangan daya transformatifnya. Keimanan yang tidak berdialog dengan realitas berisiko berubah menjadi dogma kaku yang justru menjauh dari tujuan etis agama itu sendiri. Dalam situasi ini, klaim kemurnian teks bisa menjadi delusi, karena tidak mampu menjawab tantangan zaman.
Sejarah Islam sendiri memberikan peringatan keras tentang bahaya fanatisme agama. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul kelompok Khawarij yang mengklaim diri sebagai penegak hukum Allah. Mereka tidak segan mengkafirkan pihak lain, bahkan Ali sendiri, hanya karena perbedaan pandangan. Tragedi Perang Siffin yang melibatkan konflik ini menelan ribuan korban dan meninggalkan luka mendalam dalam sejarah umat Islam.
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa fanatisme agama bukan sekadar kesalahan teologis, tetapi juga tragedi kemanusiaan. Klaim kebenaran tunggal yang menutup ruang dialog selalu berujung pada kekerasan. Sejarah ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi umat beragama hari ini agar tidak mengulang kesalahan yang sama dalam konteks yang berbeda.
Fenomena fanatisme agama kontemporer tidak lahir dari ruang hampa. Ia sering muncul sebagai respons atas ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan kegagalan negara dalam menghadirkan kesejahteraan. Dalam kondisi semacam ini, agama kerap dijadikan pelarian dan identitas perlawanan. Namun, tanpa nalar kritis, perlawanan itu justru diarahkan ke sasaran yang keliru dan menjauh dari solusi substantif.
Di sinilah pentingnya membedakan secara tegas antara radikal dan fanatik. Radikal dibutuhkan untuk membongkar ketidakadilan struktural dan mendorong perubahan yang bermakna. Fanatisme justru harus diwaspadai karena menutup akal sehat, menolak dialog, dan mereduksi agama menjadi alat pembenaran diri. Masyarakat yang sehat membutuhkan warga yang berani berpikir radikal, tetapi tetap rendah hati dan terbuka.
Oleh karena itu, sekadar pikiran liar saya bahwa sebenarnya kita tidak kekurangan orang beragama, tetapi kekurangan keberanian untuk berpikir jernih. Radikal dalam arti berpikir sampai ke akar persoalan adalah keharusan di tengah kompleksitas zaman. Namun, radikalisme itu harus disertai etika, empati, dan kesadaran historis. Tanpa itu, ia mudah tergelincir menjadi fanatisme yang merusak.
Tradisi keilmuan perlu kembali dirawat, baik dalam agama maupun dalam kehidupan publik. Belajar agama dengan rujukan yang jelas, membaca realitas sosial dengan pendekatan ilmiah, dan membuka diri terhadap dialog lintas pandangan adalah langkah penting untuk menjaga kewarasan bersama. Sebagaimana pesan klasik yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, manusia terbaik adalah mereka yang memahami zamannya.
Jika ruang publik terus dipenuhi oleh teriakan slogan tanpa argumentasi, oleh klaim iman tanpa empati, kita bukan hanya kehilangan makna radikal, tetapi juga kehilangan masa depan rasional kita sebagai bangsa. Radikal bukanlah musuh. Yang perlu ditolak dengan tegas adalah fanatisme yang membunuh akal sehat dan mengkhianati kemanusiaan.
Leave a Comment