Harakatuna.com – Agustus yang idealnya jadi momen euforia HUT ke-80 RI, kini tinggal isapan jempol belaka. Bendera serial One Piece berkibar di bodi-bodi truk, rumah-rumah warga, dan di mural; bukan sebagai lelucon melainkan simbol kemarahan kolektif terhadap pemerintahan yang dianggap korup dan tidak becus mengurus negara. Public distrust menyeruak lewat One Piece dan pemerintah juga telah meresponsnya: “tidak ada razia,” kata Presiden Prabowo. Apa yang sedang terjadi sebenarnya?
Krisis kepercayaan publik punya angka konkret. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2024 menempatkan Indonesia pada skor 37/100 dan peringkat 99 dari 180 negara. Memang sedikit naik dari 34 pada 2023, tetapi tetap menandai persepsi publik bahwa korupsi masih merajalela dan pemerintahan ini kotor berlumur ketamakan. Skor CPI merupakan cermin integritas pejabat publik dan penegakan hukum di mata masyarakat. Kemarahan kolektif pun jadi pelampiasan.
KPK sendiri, sebagai lembaga barometer pemberantasan korupsi, mencatat dinamika kontradiktif: ada perbaikan angka IPK, tetapi penguatan institusi serta penuntasan kasus-kasus besar masih menghadapi hambatan struktural dan politis. KPK baru dua kali OTT sepanjang 2025 dengan alasan yang naif: “penjahatnya lebih pintar”. Jadi mereka dibayar untuk kelihatan bodoh dan tololkah? Aneh. Masyarakat pun memandang KPK berkomplot dengan para maling negara.
Data dan pernyataan KPK menunjuk pada satu kenyataan pahit: menurunnya indeks korupsi belum otomatis bisa diterjemahkan jadi berkurangnya praktik bagi-bagi kue di birokrasi dan kontrak-kontrak negara—kondisi yang membuat masyarakat, khususnya generasi muda, gampang berpaling dari simbol negara yang harusnya mempersatukan: Merah Putih. Tanpa tindakan sistematis, angka 37 di atas tidak lebih dari penghiburan numerik bagi elite, bukan obat bagi luka publik.
Di saat yang sama, aktivis khilafah bergerak cepat memanfaatkan hal itu. Sejumlah penelitian menunjukkan kebangkitan eks-HTI lewat kanal-kanal propaganda modern: video, grup tertutup, dan mobilisasi isu-isu populis—menyasar sentimen ketidakpercayaan terhadap negara dan elite politik. HTI dan simpatisannya menggunakan retorika khilafah dan delegitimasi negara-bangsa sebagai alat rekrutmen yang adaptif. Mereka mengeksploitasi kekecewaan publik sebagai propaganda.
Respons aparat terhadap fenomena bendera One Piece pun menambah lapisan konflik. Isu penertiban dan razia dengan dalih ‘ancaman persatuan’ memicu kecaman sejumlah kalangan sebagai kebijakan ‘ngawur’. Amnesti Internasional, misalnya, mengkritik represi itu dan memperingatkan bahwa kriminalisasi simbol budaya akan memperlebar jurang antara negara dan warga. Satu sisi, pemerintah gagal mengartikulasikan ruang protes. Di sisi lain, HTI ambil peluang.
Glorifikasi Kriminal di Tengah HUT ke-80 RI
Fenomena bendera One Piece merupakan ledakan simbolik akibat luka sosial. Simbol tersebut muncul sebagai cara baru warga menumpahkan amarah terhadap apa yang dipandang sebagai ketidakbecusan pemerintah. Gerakan tersebut awalnya dipakai kalangan sopir truk dan buruh transportasi sebagai protes terhadap kebijakan Zero ODOL, yang memantik kemarahan karena menyingkap bargaining power dan praktik industri yang membuat posisi sopir rentan.
Apa yang terjadi saat sebuah simbol kriminal dipilih sebagai metafora perlawanan adalah sesuatu yang menarik dianalisis. Secara historis, Jolly Roger memuat ancaman tentang “surrender or die”. Mengangkatnya di momen HUT ke-80 RI jelas merupakan glorifikasi kriminal dan romantisasi kekerasan. Ketika orma-norma simbolis kolaps dan ruang diskursif untuk perbedaan pendapat tergerus, maka yang tersisa hanyalah gestur-gestur provokatif yang riskan.
Maraknya korupsi memperjelas kenapa simbol semacam itu dapat animo besar dari masyarakat. Dan di celah itulah para ideolog oportunis, dalam hal ini HTI, menyusup. Pola komunikasi yang adaptif membuat propaganda mereka susah dideteksi dan efektif merenggut simpati. Ini bukan klaim spekulatif semata: ada dokumentasi dan analisis yang merekam strategi digital mereka dan rally-rally yang memanfaatkan isu-isu emosional publik.
Respons negara kemudian menjadi penentu apakah fenomena One Piece yang rentan ditunggangi itu akan meredup atau justru membesar. Yang jelas, tindakan reaktif yang tidak menangani akar masalah sekadar memberi narasi ‘penindasan’ bagi mobilisasi selanjutnya. Dengan kata lain, ketika pejabat korup bertahan, integritas institusi goyah; ketika negara merespons dengan kepolisian dan bukan dialog, online shop yang jualan kaos One Piece akan semakin diserbu masyarakat.
Lalu, bagaimana seharusnya melawan glorifikasi kriminal tersebut di tengah momentum HUT RI? Jawabannya: keteladanan pemerintah. Korupsi harus diberantas karena itulah manifestasi kemerdekaan yang semestinya. Bahkan jika ada menteri yang jelas-jelas jadi gembong judi online, maka lengserkan dan rampas seluruh kekayaannya. Misalnya, Budi Arie, yang sampai hari ini masih aman-aman saja jadi menteri. Mestinya, fenomena One Piece ini cukup untuk menampar kesadaran pemerintah dan menjadi bahan evaluasi kelayakan mereka sendiri.
One Piece Menampar Pemerintah
Adalah benar bahwa HTI coba menunggangi One Piece sebagai peluang politik menawarkan khilafah. Namun pemerintah juga harus muhasabah diri: siapa yang tidak resah dan jengkel dengan korupsi ratusan triliun dan gembong judi yang tampak dibiarkan tetap melanggeng di kursi pejabat? One Piece itu mirip aksi Robin Hood yang hendak melakukan kriminalitas atas nama tuntutan keadilan. Memang tidak benar dan tidak bisa dibenarkan. Namun, jangan sampai propagandis khilafah memenangkan hati masyarakat. Pemerintah wajib berbenah.
Sebab, perlu diingat bersama bahwa, korupsi di Indonesia telah menjadi tragedi kolektif yang membusukkan sendi-sendi bangsa. Data terbaru menunjukkan, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kasus demi kasus menyeret pejabat dari tingkat lokal hingga nasional; dari kepala daerah, anggota DPR, hingga menteri, dan tidak ada langkah hukum yang membuat mereka jera. Miris.
Potret tersebut seakan jadi pengakuan terbuka bahwa sebagian elite pemerintahan hidup bak bajak laut modern, hanya saja kapal mereka bukan berlayar di laut lepas, melainkan di atas APBN. Maka tak heran jika publik, khususnya generasi muda yang muak dengan moral ganda penguasa, justru terhibur oleh fantasi bajak laut fiksi; One Piece, yang setidaknya punya kode etik persahabatan, dibanding pejabat yang bahkan tidak punya rasa malu. Budi Arie hanya seekor contoh.
Inilah titik rawan yang dipakai propagandis khilafah: HTI. Mereka lihai memanfaatkan ruang kekecewaan publik, memelintirnya menjadi alasan ideologis bahwa sistem demokrasi gagal dan ‘hanya khilafah’ yang mampu menegakkan keadilan. Narasi tersebut tentu berbahaya karena mengancam fondasi bernegara yang telah dibangun selama 80 tahun kemerdekaan. Jika pemerintah gagal merespons dengan cerdas dan tegas, One Piece bisa berubah jadi pintu masuk radikalisasi.
Fenomena yang viral hari-hari ini juga mengingatkan bahwa ruang publik kini bukan lagi milik pemerintah atau media arus utama. Tagar, meme, dan bendera bisa jadi peluru politik yang menembus batas-batas ideologi. Betapa disayangkan, bahwa One Piece lebih beresonansi di hati massa ketimbang pidato panjang Wapres di hari kemerdekaan. Semua itu adalah peringatan bahwa komunikasi pemerintah sedang kalah telak dari narasi emosional yang propagandis khilafah mainkan.
Maka, jika ada yang perlu merasa tertampar dari fenomena ini, maka para pejabat bejat yang telah membuat rakyat kehilangan respek terhadap simbol resmi negaralah orangnya. Selama bendera Merah Putih hanya berkibar di upacara formal sementara simbol criminal One Piece terasa lebih membumi, maka selama itu pula kemerdekaan RI mengalami erosi makna.
Sebuah bangsa akan menuju keruntuhan ketika warganya berhenti percaya pada negaranya sendiri. Dan dalam bulan HUT ke-80 RI ini, ketika bendera Jolly Roger bisa viral dan bendera Merah Putih tak mampu memantik antusiasme yang sama, seharusnya pemerintah sadar: inilah saatnya mereka berhenti tamak, insaf dari jadi maling negara, dan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat—bukan kerja untuk kebuntalan perutnya sendiri.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment