Harakatuna.com – Eskalasi terbaru di Timur Tengah menarik untuk diperhatikan. Ketika AS dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran akhir pekan kemarin, dunia menyaksikan titik balik yang selama ini dikhawatirkan banyak analis: konfrontasi terbuka antara poros Barat dan Teheran. Target yang disasar meliputi infrastruktur pertahanan strategis Iran, sehingga memicu respons balasan dalam bentuk peluncuran ratusan rudal dan drone ke negara-negara Teluk dan Israel.
Dalam hitungan hari, perang Iran melawan AS-Israel meluas dari operasi presisi menjadi pertukaran serangan berlapis. Jalur pelayaran energi global, Selat Hormuz, kemudian ditutup oleh Iran. Pasar energi global bergejolak, negara-negara Teluk meningkatkan kesiagaan militer, dan Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Situasi di Iran bukan lagi sekadar episode ketegangan bilateral, melainkan krisis regional dengan implikasi global. Indonesia juga terkena getahnya.
Namun bukan kegentingan geopolitik itu yang hendak menjadi concern Harakatuna. Di balik pergerakan armada, sistem pertahanan udara, dan diplomasi darurat Iran dan Barat, ada dimensi lain yang tak kalah penting untuk ditelisik, yaitu ruang narasi. Setiap bom yang dijatuhkan langsung membangun cerita, juga kebencian. Aksi militer besar AS-Israel memunculkan efek riak propaganda terorisme, yang hembusannya samar-samar tercium hingga ke tanah air.
Invasi Irak 2003 menjadi preseden paling jelas. Operasi militer yang awalnya diklaim untuk melucuti senjata pemusnah massal rezim Saddam Husein justru melahirkan jaringan ekstremis yang kemudian berevolusi menjadi ISIS. Begitu pula intervensi AS di Afghanistan yang dalam jangka panjang memperlihatkan bagaimana perang berkepanjangan menciptakan generasi militan yang tumbuh dalam lanskap kekerasan permanen, mulai dari Al-Qaeda hingga Taliban.
Untuk Iran, sebuah negara dengan kapasitas militer yang signifikan sekaligus aktor ideologis Syiah, masalahnya semakin kompleks. Ketika serangan terhadap Iran di-framing sebagai upaya melumpuhkan ancaman nuklir, narasi tandingan dengan cepat menyebutnya sebagai agresi terhadap kedaulatan dan martabat nasional. Bahkan, sebagian milisi menyebutnya serangan terhadap umat Islam. Agresi melahirkan narasi; gejolak melahirkan propaganda.
Itulah titik propaganda terorisme yang dimaksud. Ada dua kemungkinan setelah konflik Iran melawan AS pecah. Pertama, sel tidur terorisme bangkit. Kelompok apa pun yang sudah lama tiarap memiliki peluang untuk aktif kembali, dan memanfaatkan narasi eskatologis sebagai bahan bakar propaganda. Kedua, lahirnya kelompok teror baru. Kendati setiap kelompok teror lahir sebagai splintering, pada momen ini, kelompok militan baru berpotensi lahir sebagai residu geopolitik.
Perlu diketahui bahwa kelompok teror seperti Al-Qaeda atau afiliasi regional lainnya tidak membutuhkan keterlibatan langsung. Para teroris hanya membutuhkan simbol dan narasi. Foto korban perang, sebagai contoh, menjadi bahan mentah untuk membangun propaganda kekerasan. Logikanya boleh jadi sederhana namun efektif. Jika negara thaghut-kafir seperti AS bisa menggunakan kekerasan, maka kekerasan balasan atas nama perlawanan hukumnya sah.
Sejarah menunjukkan pola berulang. Setiap eskalasi konflik yang melibatkan kekuatan global cenderung menghasilkan dua front sekaligus: front militer resmi dan front ideologis bawah tanah. Yang pertama terlihat dalam laporan berita harian, yang kedua bergerak senyap melalui forum medsos, ceramah tertutup, dan debat intens di berbagai platform. Itu semua merupakan genealogi terorisme dan gejolak geopolitik sebagai kendaraan propaganda semata.
Jika eskalasi militer membentuk front fisik konflik, maka propaganda membentuk front psikologisnya. Dalam serangan AS-Israel ke Iran, dampak yang paling cepat menjalar justru di ruang persepsi global. Narasi yang mulai menguat, baik di Timur Tengah maupun di ruang digital Asia dan Eropa, adalah framing Iran sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat. Tentu, itu hanya framing awal, masalah seriusnya terjadi setelah framing-nya mengarah ke ‘justifikasi kekerasan’.
Ini bukan opini serampangan. Dalam sejarah gerakan jihad, itu adalah fondasi ideologis yang sangat berbahaya. Sejak era Al-Qaeda, narasi utama yang dibangun adalah bahwa dunia Islam sedang diserang kekuatan Barat, dan bahwa respons ‘teror dan kekerasan’ merupakan bentuk pembelaan diri. Osama bin Laden menggunakan invasi Irak dan kehadiran militer AS di Arab Saudi sebagai pilar legitimasi jihad global. Framing itu efektif membuat gejolak geopolitik jadi bahan propaganda.
Kini, jika Iran juga di-framing sebagai ‘benteng Islam’ yang diserang kafir AS dan Israel, maka pola propaganda lama menemukan bahan bakar baru. Bagi kaum radikal, gejolak geopolitik hari ini dapat diposisikan sebagai bab lanjutan dari narasi panjang ‘perang melawan Islam’ yang perlu dilawan balik.
Kita sudah melihat preseden konkret di Indonesia. Setelah invasi Irak 2003, Jemaah Islamiyah (JI) memanfaatkan gejolak geopolitik untuk menguatkan rekrutmen. Materi ceramah dan buletin internal mereka secara eksplisit mengaitkan aksi bom dengan pembelaan terhadap umat yang tertindas di Irak dan Afghanistan. Ketika konflik Suriah pecah, simpatisan Indonesia berbondong-bondong hijrah ke Suriah. Framing-nya jelas, yaitu legitimasi kekerasan lintas negara.
Propaganda terorisme bekerja melalui tiga tahap. Pertama, simbolisasi: konflik negara dijadikan simbol penindasan agama. Kedua, simplifikasi: kompleksitas geopolitik dipangkas jadi narasi hitam-putih antara ‘penindas’ dan ‘tertindas’. Ketiga, personalisasi: orang-orang diyakinkan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak. Pada fase ini, propaganda tidak lagi memerlukan struktur organisasi besar. Cukup seseorang yang merasa terhubung secara emosional.
Konflik Iran berpotensi mempercepat siklus tersebut karena beberapa faktor konkret. Iran memiliki posisi unik sebagai negara dengan retorika anti-Barat yang konsisten selama hampir setengah abad. Serangan langsung terhadap Iran akan mudah dibaca oleh kelompok radikal sebagai validasi narasi lama mereka.
Bahkan, kelompok yang secara teologis bertentangan dengan Iran, misal ISIS atau Al-Qaeda yang anti-Syiah, tetap dapat mengeksploitasi sentimen anti-Barat tanpa harus mendukung ideologi Iran itu sendiri. Dalam sejarahnya, kelompok-kelompok radikal kerap memanfaatkan isu Palestina atau Irak meskipun tidak memiliki kesamaan ideologis dengan negara yang terlibat gejolak geopolitik.
Selain itu, di Indonesia, risiko spesifiknya terletak pada ruang digital. Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran dari operasi terkoordinasi menjadi model sel kecil dan simpatisan individual. Propaganda global jauh lebih penting dibanding komando struktural, dan konflik besar AS-Israel dengan Iran menyediakan materi propaganda yang kuat untuk glorifikasi propaganda terorisme.
Karena itu, ada beberapa langkah konkret yang perlu dipertimbangkan secara proporsional. Pertama, pengawasan intensif terhadap kanal propaganda digital yang secara eksplisit mengaitkan konflik Iran dengan seruan aksi teror domestik, untuk membedakan dengan tegas antara ekspresi politik dan propaganda terorisme.
Kedua, narasi tandingan yang presisi. Pemerintah dan tokoh masyarakat perlu menegaskan bahwa konflik antarnegara tidak identik dengan konflik agama. Jika framing ‘perang melawan Islam’ dibiarkan menguat, ia akan mengisi ruang kosong interpretasi publik. Ketiga, menjaga agar kebijakan keamanan domestik tetap berbasis hukum. Pendekatan represif akan menguatkan propaganda bahwa negara jadi perpanjangan kepentingan asing dan kontra-terorisme dianggap diskriminatif.
Iran dalam gejolak geopolitik hari ini bisa saja dipersepsikan sebagai representasi perlawanan terhadap Barat. Tetapi persepsi itulah yang harus diurai secara rasional agar tidak menjadi sumbu radikalisasi. Intinya, stabilitas sosial dan keamanan kita ditentukan oleh bagaimana masyarakat merespons narasi yang lahir darinya. Riak propaganda jika dibiarkan akan berubah jadi gelombang kebangkitan terorisme. Jangan sampai gejolak geopolitik menjadi sumbu dekonstruksi NKRI. []
Leave a Comment