Harakatuna.com. Damaskus – Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, membantah keras tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Dalam wawancara eksklusif dengan harian Lebanon An-Nahar, al-Sharaa menegaskan bahwa ia justru menjadi korban utama dari kekejaman ISIS dan tidak memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok Islamis radikal.
“Saya bukan bagian dari Ikhwanul Muslimin. Justru saya adalah korban utama dari ISIS. Mereka menyerang siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologi mereka, termasuk saya,” ujar al-Sharaa dalam wawancara tersebut.
Dalam wawancara itu, al-Sharaa juga mengomentari situasi ideologis di kawasan. Menurutnya, baik ideologi nasionalis maupun Islamis telah mengalami kemunduran drastis. “Apa yang kita saksikan hari ini adalah runtuhnya ideologi nasionalis dan Islamis di wilayah ini. Rakyat sudah lelah dengan retorika yang hanya membawa kehancuran,” jelasnya.
Terkait isu separatisme yang muncul di beberapa wilayah, termasuk dorongan otonomi dari kelompok Kurdi dan ketegangan di provinsi selatan Suwayda, al-Sharaa menegaskan bahwa segala bentuk pengaturan harus dilakukan dalam kerangka persatuan nasional yang utuh. “Seruan separatis hanya akan tetap menjadi mimpi. Setiap bentuk pengaturan dengan pihak Kurdi atau komunitas di Suwayda harus dinegosiasikan secara transparan dan tetap dalam bingkai keutuhan Suriah,” tegasnya.
Al-Sharaa juga menyampaikan bahwa kebijakan pemerintahannya selama masa transisi tidak didasarkan pada pembalasan, melainkan pada prinsip rekonsiliasi nasional. “Kami membangun kebijakan yang berdasarkan pada toleransi, bukan balas dendam. Rakyat Suriah menginginkan perdamaian, bukan siklus kekerasan yang terus berulang,” ujarnya.
Dalam wawancara yang sama, al-Sharaa turut menanggapi isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Ia menyatakan bahwa pembicaraan semacam itu tidak akan mungkin dilakukan tanpa pemenuhan syarat tertentu. “Tidak akan ada pembicaraan damai tanpa pengembalian Dataran Tinggi Golan dan pelaksanaan penuh perjanjian pelepasan tahun 1974. Itu adalah garis merah kami,” kata al-Sharaa dengan tegas.
Ahmed al-Sharaa, yang lahir pada 1982 di Riyadh, Arab Saudi, sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani, pemimpin kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok ini memainkan peran kunci dalam menggulingkan Presiden Bashar al-Assad melalui operasi militer besar pada 2024.
Setelah kejatuhan Assad, al-Sharaa ditetapkan sebagai Presiden sementara Suriah pada 29 Januari 2025. Pemerintah transisi yang ia pimpin langsung melakukan langkah-langkah reformasi, termasuk membubarkan parlemen lama dan membentuk dewan legislatif baru.
Al-Sharaa menyatakan komitmennya untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara yang hancur akibat konflik dan menjaga stabilitas sosial selama masa transisi ini. “Prioritas kami adalah membangun ulang institusi negara dan memastikan perdamaian sipil tetap terjaga. Masa depan Suriah tidak boleh lagi disandera oleh kekacauan masa lalu,” ungkapnya.
Dalam arena internasional, al-Sharaa aktif melakukan diplomasi dengan sejumlah pemimpin regional. Ia telah bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, guna menjajaki kerja sama regional dan memperoleh dukungan untuk rekonstruksi Suriah pascakonflik.
Al-Sharaa juga menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara Barat agar mencabut sanksi ekonomi yang dinilainya sudah tidak relevan. “Sanksi yang dijatuhkan kepada rezim sebelumnya kini hanya menyengsarakan rakyat Suriah. Kami meminta dunia untuk melihat bahwa situasi sudah berubah dan rakyat tidak boleh terus dihukum,” ujarnya.
Dengan nada optimis, Presiden sementara Suriah ini menutup wawancaranya dengan harapan agar Suriah dapat bangkit kembali sebagai negara yang stabil dan damai.
Leave a Comment