Harakatuna.com – Prabowo Subianto akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-8, pada Minggu (20/10). Pelantikan Prabowo dilakukan dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen Senayan. Setelah diambil sumpah jabatan, ia memberikan pidato kenegaraan pertama sebagai presiden. Selama hampir satu jam tanpa teks, Prabowo menyampaikan lima hal penting yang akan dijalankan pemerintahannya.
Pertama, mendukung kemerdekaan Palestina. “Kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” tegas Prabowo. Empati muncul, menurutnya, karena Indonesia pernah mengalami penjajahan. Ia bahkan mengaku siap mengirim bantuan lebih banyak untuk membantu evakuasi warga dan anak-anak korban perang.
Kedua, memberantas korupsi. Dengan spirit patriotik, Prabowo mengajak masyarakat memberantas korupsi dan mendorong reformasi sistem pemerintahan. “Kita harus berani mengakui penyimpangan kolusi di antara para pejabat politik pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan takut melihat realita ini,” tegasnya.
Ketiga, menswasembada pangan. Prabowo menargetkan pemerintahannya untuk membawa Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dalam empat hingga lima tahun ke depan. Menurutnya, Indonesia tak boleh bergantung dari pangan luar, sebab saat kondisi krisis negara lain akan mementingkan kepentingannya sendiri. Kelak jika terjadi krisis, Prabowo menegaskan dirinya tak akan mengizinkan barang impor masuk ke dalam negeri.
Keempat, merevitalisasi persatuan dan demokrasi. Dalam pidatonya, Prabowo juga menyerukan persatuan dan kolaborasi antarkalangan; demokrasi nir-kekerasan. Menurutnya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang santun. Beda pendapat boleh, asal tidak bermusuhan. Ia mendorong pentingnya persatuan untuk mengelola dan menjaga kekayaan Indonesia yang sangat besar. “Saya mengajak semua pihak ayo bersatu,” ungkapnya.
Kelima, bertekad hapus kemiskinan. Prabowo berkomitmen memberantas korupsi dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, lalu ia pun meyakini kemiskinan bisa dihilangkan. “Pemimpin yang berani dan baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan untuk kita atasi. Bangsa yang berani adalah bisa membikin yang tidak mungkin menjadi mungkin,” pungkas Prabowo.
Apa garis besar, jika ditelisik, dari kelima poin pidato Presiden Prabowo? Jawabannya adalah nasionalisme dan patriotisme. Misi tersebut membawa pada upaya menjaga bangsa dan merawat NKRI—menghindari perpecahan. Jika dikontekstualisasikan ke salah satu polemik terkait, Fufufafa, misalnya, maka misi Presiden Prabowo tentang nasionalisme dan patriotisme dapat dibaca pada optimalisasi sang wakil negara.
Rawatlah NKRI, Selamatkan Bangsa
Nasionalisme dan patriotisme itu, dalam suatu pemerintah, menduduki posisi paling krusial. Mengapa demikian? Sebab, tanpa keduanya, kedaulatan dan sikap bela negara menjadi rapuh—sehingga negara itu sendiri menuju kehancuran. Dalam rekaman sejarah, ada beberapa contoh pemerintahan inkompeten atau nir-patriotis yang menyebabkan krisis atau bahkan kehancuran negara. Sebagai bukti, beberapa negara menarik disinggung di sini.
Pertama, Zimbabwe, di bawah pemerintahan Robert Mugabe pasca-merdeka dari Inggris pada 1980, Mugabe awalnya dianggap pemimpin yang potensial untuk memajukan Zimbabwe. Namun, kebijakan yang diterapkannya malah menyebabkan hiperinflasi, kemiskinan yang meluas, dan keruntuhan ekonomi. Faktor tersebut tambah diperburuk oleh pemerintahan yang inkompeten dan nir-patriotis dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
Kedua, Argentina, akibat krisis ekonomi pada 2001. Kebijakan pemerintahan baru pada akhir 1990-an mengikat mata uang peso Argentina pada dolar AS, lalu memperburuk masalah ekonomi ketika nilai tukar tetap menjadi tidak realistis. Pemerintah ketika itu tidak kompeten dalam menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi global, yang akhirnya memicu krisis utang nasional, keruntuhan sistem perbankan, dan pengangguran massal.
Ketiga, Venezuela, di bawah pemerintahan Nicolás Maduro pasca-wafatnya Hugo Chávez pada 2013, Maduro mengambil-alih Venezuela. Sayang, pemerintahannya nir-nasionalis dan nir-patriotis. Inflasi pun membengkak, kekurangan pangan dan obat-obatan semakin parah, dan terjadi eksodus besar-besaran warga Venezuela ke negara-negara tetangga. Rezim Maduro mengakibatkan instabilitas nasional dan membawa negaranya ke lembah krisis.
Keempat, Yugoslavia, yakni hancurnya negara akibat kepemimpinan Milošević. Pada awal 1990-an, di bawah kepemimpinan Slobodan Milošević, Yugoslavia mengalami kehancuran. Ketidakmampuan pemerintahan menjaga persatuan dan kurangnya patriotisme untuk menjaga integrasi negara menjadi pemicu utama. Ketidakmampuan Milošević mengelola negara multietnis tersebut membawa kehancuran untuk Yugoslavia.
Kelima, Indonesia, akibat krisis moneter pada 1997. Kendati bukan akibat langsung dari pemerintahan baru, krisis moneter Asia 1997-1998 mempertontonkan kegagalan Presiden Soeharto menangani dampak krisis. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi global, kurangnya transparansi, dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan keruntuhan nilai rupiah dan penurunan ekonomi secara drastis.
Tentu saja banyak negara lain yang memiliki kasus serupa: menuju kehancuran akibat nihilnya nasionalisme dan patriotisme. Dalam banyak kasus, pemerintahan yang tidak kompeten atau tidak cukup patriotis selalu memperburuk krisis ekonomi, sosial, dan politik, bahkan membawa negara ke dalam situasi yang lebih buruk. Masyarakat tidak ingin terjadi reformasi lagi, bukan?
Optimalisasi Sang Wakil Negara
Apa yang menarik di era pemerintahan yang akan datang? Jawabannya akan beragam. Namun, jika ditelaah mendalam, polemik Fufufafa menjadi sorotan nasional yang mengancam nasionalisme-patriotisme itu sendiri. Padahal, di tengah dinamika politik terkini, peran wapres sebagai “wakil negara” sangat strategis dan krusial untuk kemajuan bangsa yang sejalan dengan spirit nasionalisme-patriotisme.
Secara konstitusional, wapres memiliki wewenang membantu presiden menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, agar tidak jadi simbol seremonial belaka, diperlukan pembagian tugas yang jelas-strategis sebagai kunci kesuksesan. Presiden Prabowo, dengan latar belakang militer misalnya, bisa fokus pada stabilitas keamanan, pertahanan, serta revitalisasi sektor-sektor strategis seperti industri pertahanan dan infrastruktur.
Di sisi lain, sang wakil bisa menangani bidang-bidang lain seperti pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan diplomasi internasional. Sinergisitas tersebut akan mempercepat pencapaian visi nasional berbagai sektor dan membuat pemerintahan lebih efisien. Dalam strategi pemerintahan, optimalisasi sang wakil negara dapat diwujudkan melalui beberapa langkah. Apa saja itu?
Pertama, koordinasi program nasional. Kedua, diplomasi internasional. Ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia, dan keempat, reformasi birokrasi. Sang wakil tidak sekadar menjadi pelengkap, tetapi juga penggerak perubahan; kunci efektivitas pemerintahan itu sendiri. Utamanya ketika menghadapi isu-isu krusial nasional; nasionalisme-patriotisme sang wakil menemukan urgensinya.
Intinya, optimalisasi sang wakil negara harus diorientasikan pada penguatan nasionalisme dan patriotisme—misi presiden baru yang niscaya. Dengan itu, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, sang wapres dapat berfungsi sebagai pilar kekuatan negara yang membantu membawa NKRI menuju kemajuan. Bukan sebaliknya; malah menjadi sumber kontroversi yang menuntun negara ini menuju polarisasi dan disintegrasi nasional.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment