Harakatuna.com – Politik Indonesia sedang mengalami transformasi menarik. Ia tak lagi hingar-bingar dengan panggung retorika, tetapi mulai menemukan ketenangan dalam kerja konkret. Di jalanan, tidak banyak baliho berwajah pemimpin. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka genap setahun pada bulan ini, dan masyarakat mulai terbiasa menilai politik dari seberapa cepat negara menuntaskan janji.
Eksperimen itu tak datang ujug-ujug. Ia lahir dari kelelahan panjang terhadap politik pencitraan yang bercokol hampir dua dekade, yakni politik yang berisik di medsos tetapi sunyi di lapangan. Di masa lalu, seorang pemimpin dianggap berhasil bila berhasil ‘menyapa rakyat’, seolah kesederhanaan simbolik—masuk gorong-gorong, misalnya—sudah cukup menandakan keadilan sosial, sehingga daya rusaknya banyak tak disadari.
Kini, dengan gaya berbeda dari pendahulunya, Prabowo mencoba menulis ulang rumus legitimasi politik: rakyat tidak cukup disapa, mereka harus dilayani. Di situlah term post-populisme menemukan relevansinya. Saya tidak menggunakannya untuk labelling bahwa Prabowo anti-rakyat, justru sebaliknya. Post-populisme merupakan bentuk politik yang tumbuh setelah letihnya populisme, ketika pencitraan belaka sudah memuakkan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala itu. Popularitasnya tinggi, tetapi bukan karena panggung citra palsu, melainkan karena indikator kerja yang bisa diraba. Survei Poltracking menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 78,1%. Index Politica bahkan mencatat angka 83,5%. Legitimasi yang lahir dari kerja, bukan dari slogan, menjadi modal baru untuk merumuskan arah politik Indonesia yang efektif.
Tentu, setiap masa transisi selalu membawa konsekuensi. Kecepatan eksekusi kebijakan menimbulkan decak kagum sekaligus kegelisahan: apakah birokrasi siap berlari tanpa jatuh? Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, menunjukkan ambisi sosial yang gak kaleng-kaleng, namun juga menyingkap tantangan manajemen. Reshuffle kabinet yang berulang juga menunjukkan bahwa koalisi masih mencari keseimbangannya.
Post-populisme merupakan pemerintahan yang diuji melalui seberapa cepat menanggapi kritik dengan perbaikan. Saat banyak negara jatuh ke jurang politik identitas atau populisme, Indonesia justru mencoba merumuskan demokrasi yang stabil tanpa kehilangan arah pembangunan. Di G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di papan atas, sementara inflasi relatif terkendali di kisaran 2%. IHSG tembus 8.000, defisit fiskal dijaga di bawah 3%.
Kendati begitu, post-populisme memerlukan waktu untuk membuktikan dirinya. Ia masih rapuh, masih muda, dan bisa tergelincir menjadi populisme teknokratis bila disiplin kinerja tidak disertai transparansi yang persisten. Maka, tahun pertama Prabowo-Gibran adalah tahun ujian, antara legitimasi dan akuntabilitas, antara ketegasan dan kebijaksanaan. Namun yang jelas, iklim politik saat ini bukanlah politik citra belaka.
Bukan Politik Citra
Sepuluh tahun sebelum Prabowo, ketika politik disusun dari adegan yang tampak merakyat padahal palsu. Blusukan direkam, sok akrab dengan wong cilik, dan sejenisnya. Era itu punya logika bahwa kedekatan simbolik adalah jembatan tercepat mempertahankan animo elektoral. Di situlah satu tahun Prabowo-Gibran menempatkan diri, bukan menghapus citra namun menurunkannya dari panggung utama ke fungsi pendukung.
Perbedaan paling terasa ada pada hierarki legitimasi. Pada tahun pertama ini, sumber legitimasi tidak dicari di ruang simbol, melainkan pada ritme keputusan dan hasil yang proporsional. Itulah sebabnya narasi yang paling kerap terdengar bukan ‘sudah blusukan ke mana saja’, melainkan ‘sudah mengerjakan apa saja’. Pemerintah menonjolkan indikator yang bisa diverifikasi, yaitu pertumbuhan ekonomi seperti pada statistik di atas.
Di tingkat komunikasi, bedanya tipis tapi signifikan. Citra diikat pada kinerja. Tentu ada konferensi pers, tentu ada pidato. Tetapi dulu kritik berhenti pada pencitraan semata, sementara kini kritik yang didengar adalah buktikan presisi dan akuntabilitasnya. Dengan pergeseran itu, istilah ‘post-populisme’ mendapat isi bahwa popularitas bukan hasil dari adegan blusukan, melainkan kemampuan sistematis untuk menyelesaikan perkara.
Kontras tersebut juga tampak pada hubungan pusat-birokrasi. Di periode sebelumnya, presiden kerap menjadi penghela, dan sering pula menjadi substitusi bagi kelembagaan yang lambat hingga manipulasi konstitusi. Sedangkan dalam tahun pertama Prabowo, yang menonjol justru disiplin struktur: kementerian didorong mengambil keputusan cepat, dan koreksi—termasuk reshuffle—digunakan sebagai sinyal bahwa performa adalah yang utama.
Beberapa orang boleh jadi akan menyanggah saat disebut bahwa era sebelumnya nol substansi. Pembangunan infrastruktur yang masif, misalnya, akan dijadikan hujah andalan. Tetapi bahkan keberhasilan itu kerap terikat kuat pada narasi personal. Bedanya dengan Prabowo, ia berupaya memutus ketergantungan pada personalisasi, memindahkan titik berat ke desain dan metrik. Sebab, kepercayaan lahir semata-mata dari keteraturan.
Perbedaan lain muncul pada cara menghadapi ruang kritik. Dalam logika pencitraan, kritik diposisikan sebagai gangguan narasi. Dalam logika kinerja, kritik adalah alarm operasional. Satu tahun ini menunjukkan pola itu: demonstrasi atau sorotan LSM terhadap pemerintahan diterjemahkan menjadi koreksi kelembagaan. Apakah konsisten? Belum tentu. Tetapi negara yang cepat tetap harus bisa dikoreksi, agar politik tidak terperangkap populisme teknokratis.
Negara tetap perlu hadir di ruang publik, tetapi kehadiran diukur dari keputusan dan akibatnya. Peralihan itulah yang membuat tahun pertama Prabowo-Gibran terasa berbeda: politik mengejar keajegan hasil. Dan justru karena itu, standar berikutnya adalah bahwa setiap klaim harus ditopang data, setiap data harus bisa diaudit, setiap audit harus punya konsekuensi. Dengan tiga hal itu, post-populisme akan jadi kebiasaan baru dalam bernegara.
Prospek Politik Tanah Air
Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menandai fondasi politik baru yang menarik: negara bergerak cepat, publik relatif puas, dan mesin birokrasi bersifat proporsional. Namun, bagaimana mempertahankan momentum positif tanpa kehilangan daya kritik? Post-populisme, betapa pun stabil, tidak akan bertahan tanpa governance maturity, kedewasaan kelembagaan yang mampu menahan laju tanpa merusak arah bangsa.
Politik yang sehat harus membaca peringatan. Di antara kilau data keberhasilan setahun memimpin, Prabowo-Gibran juga mesti sadar dan membaca semua kritik yang ada. Jaringan Pemantau Pendidikan Independen (JPPI), misalnya, menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk mendanai MBG yang dianggap melanggar amanat 20% APBN bagi sektor pendidikan. Di beberapa daerah, juga ada laporan 13.000 lebih kasus keracunan MBG.
Sementara analis politik bahkan membaca bahwa empat kali reshuffle kabinet dalam setahun merupakan bentuk akomodasi politik terhadap partai koalisi yakni bagi-bagi kue kekuasaan. Kritik soal penanganan stunting dan lapangan kerja yang belum menyentuh dimensi struktural juga harus diatensi. Demonstrasi di sejumlah daerah kemarin juga jadi pengingat bahwa legitimasi politik tetap perlu ruang kritik, bukan ‘dijilat’ semata.
Peluang dan kritik itu, bila dibaca bersama, membentuk paradoks yang produktif. Di satu sisi, Indonesia sedang menikmati stabilitas ekonomi dan legitimasi sosial yang kuat. Di sisi lain, bangsa ini dihadapkan pada tantangan memperdalam demokrasi dan memperkuat tata kelola agar akselerasi tidak berubah menjadi reaksi spontan. Prabowo-Gibran memiliki keunggulan yang tidak dimiliki rezim sebelumnya, yaitu social trust yang tinggi.
Post-populisme boleh jadi masih terdengar asing, tapi ia bisa menjadi fase transisi politik Indonesia, bahwa demokrasi merupakan ruang kerja bersama. Pemerintahan Prabowo-Gibran membuka babak baru politik yang tidak berutang pada sorak, melainkan pada stabilitas. Politik yang tidak menegangkan rakyat dengan drama palsu, tetapi menenangkan dengan hasil yang terbukti secara statistik.
Karena itu, optimisme politik ke depan harus bertolak dari kesadaran sederhana: Indonesia sedang me-refresh iklim politik. Keberhasilan satu tahun ini adalah peluang, pemerintahan Prabowo-Gibran punya kesempatan langka untuk mengonstruksi politik baru. Jika peluang digunakan dengan benar, prospek Indonesia ialah naik kelas jadi negara demokrasi yang dewasa, dan tentu saja hal itu merupakan sinyal positif untuk tanah air tercinta.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment