Harakatuna.com. Doha — Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengecam keras serangan rudal Israel yang menghantam kawasan pemukiman di Ibu Kota Doha pada Selasa sore (9/9/2025). Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Al Jazeera, ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “terorisme negara” dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Serangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Qatar akan menggunakan segala mekanisme hukum dan diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban Israel,” tegas Al Thani.
Qatar dilaporkan telah membentuk tim hukum khusus untuk mengevaluasi langkah-langkah hukum internasional yang dapat diambil terhadap Israel. Ini menyusul insiden serangan udara yang terjadi di tengah upaya negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang saat itu berlangsung di Doha.
Tak hanya Perdana Menteri, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani juga menyuarakan kecaman serupa. Dalam pernyataan resmi yang dikutip Al Jazeera, ia menilai serangan tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan negara dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. “Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan keamanan Qatar, serta pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional,” ujar Emir Tamim.
Israel mengklaim bahwa serangan rudal tersebut menargetkan para pemimpin Hamas yang sedang berpartisipasi dalam perundingan gencatan senjata. Namun, serangan itu menewaskan enam orang, termasuk sejumlah mediator perdamaian dan warga sipil.
Kelompok Hamas mengonfirmasi bahwa lima orang anggotanya tewas dalam insiden tersebut, termasuk putra dan ajudan dari pemimpin senior Khalil al-Hayya. Sementara itu, pihak Qatar menyebut bahwa salah satu korban tewas adalah petugas keamanan dalam negeri mereka.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Dalam Negeri Qatar mengumumkan bahwa Kopral Bader Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, anggota Pasukan Keamanan Dalam Negeri, gugur akibat serangan tersebut. Beberapa personel keamanan lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka.
Beberapa jam setelah ledakan terjadi, Gedung Putih melalui juru bicara Karoline Leavitt menyatakan bahwa militer AS telah memberi tahu pemerintah Qatar sebelum serangan terjadi. “Pemerintahan Trump telah diberitahu oleh militer AS bahwa Israel akan menyerang Hamas, yang kebetulan berada di wilayah Doha,” ujar Leavitt kepada wartawan, seperti dikutip Al Jazeera.
Namun, klaim tersebut langsung dibantah keras oleh otoritas Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menegaskan bahwa tidak ada informasi yang diberikan sebelumnya oleh pihak Amerika. “Pernyataan bahwa pemerintah Qatar sudah diinformasikan sebelumnya adalah tidak benar. Panggilan telepon dari seorang pejabat Amerika baru diterima saat ledakan akibat serangan Israel telah terjadi,” tulis Al Ansari dalam pernyataan resminya di akun X (dulu Twitter).
Menanggapi peristiwa tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengaku kecewa terhadap tindakan Israel, meskipun ia tetap menilai Hamas sebagai target yang sah. “Saya tidak senang dengan ini. Situasinya memang tidak ideal. Kami ingin para sandera kembali, tetapi saya tidak senang dengan apa yang terjadi hari ini,” kata Trump kepada wartawan saat berada di sebuah restoran di Washington, sebagaimana dilansir Reuters.
Trump menambahkan bahwa meskipun memerangi Hamas adalah tujuan yang sah, serangan terhadap wilayah sekutu utama AS seperti Qatar dapat membahayakan hubungan strategis. Qatar diketahui merupakan sekutu dekat AS di kawasan Teluk dan menjadi tuan rumah bagi Pangkalan Udara Al-Udeid, markas militer AS terbesar di Timur Tengah.
Insiden ini terjadi di tengah proses negosiasi damai yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, yang selama ini berperan sebagai penengah dalam konflik antara Israel dan Hamas di Gaza. Serangan di Doha dinilai sebagai pukulan besar terhadap upaya gencatan senjata yang tengah berlangsung.
Sejumlah pengamat menilai bahwa tindakan militer Israel di wilayah Qatar akan semakin menyulitkan pencapaian kesepakatan damai, serta memperburuk ketegangan diplomatik di kawasan.
Leave a Comment