Harakatuna.com. New York – Pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Jumat (26/9/2025), menuai kritik tajam dari para pemimpin oposisi di dalam negeri. Mereka menilai pidato tersebut tidak menawarkan solusi konkret, terutama terkait perang berkepanjangan di Gaza dan nasib para sandera yang masih ditahan.
Mantan Perdana Menteri sekaligus pemimpin oposisi, Yair Lapid, menyebut pidato Netanyahu sebagai pertunjukan yang lelah dan tidak menyentuh persoalan inti yang dihadapi Israel saat ini. “Dunia hari ini menyaksikan seorang Perdana Menteri Israel yang lelah dan mengeluh, dengan pidato yang dipenuhi gimik usang,” tulis Lapid melalui akun media sosial X.
Lapid juga mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Netanyahu dalam menangani konflik dengan Hamas yang telah berlangsung hampir dua tahun. Ia menyayangkan tidak adanya peta jalan yang jelas untuk mengakhiri perang maupun upaya serius membebaskan sandera Israel di Gaza.
“Hamas belum dikalahkan. Tidak ada strategi nyata. Sementara posisi diplomatik Israel justru semakin memburuk di mata dunia,” tambahnya.
Senada dengan Lapid, Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, turut melontarkan kritik pedas terhadap pidato Netanyahu. Ia menilai pidato tersebut lebih mirip kampanye politik daripada pernyataan kenegaraan.
“Itu bukan pidato seorang Perdana Menteri untuk rakyatnya. Itu lebih cocok sebagai pidato ketua partai yang hanya memikirkan kepentingan politik pribadi,” kata Lieberman.
Lieberman juga menuding Netanyahu mengabaikan isu paling penting saat ini, yaitu penghentian perang dengan imbalan pembebasan semua sandera.
Pidato di Ruang Kosong dan Sorotan Dunia Internasional
Menambah kontroversi, pidato Netanyahu disampaikan di hadapan ruang sidang PBB yang sebagian besar kosong. Banyak delegasi negara dilaporkan melakukan walkout sebagai bentuk protes terhadap aksi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil.
Dalam pidatonya, Netanyahu membantah tuduhan genosida dan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai kampanye delegitimasi terhadap Israel.
Namun, data dari berbagai sumber internasional menunjukkan bahwa sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, lebih dari 65.000 warga Palestina di Gaza telah tewas, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan yang terus berlanjut telah menghancurkan infrastruktur Gaza, menjadikannya wilayah yang tidak layak huni, dengan kelaparan dan wabah penyakit yang meluas.
Israel saat ini juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di wilayah Gaza.
Leave a Comment