Harakatuna.com. Jakarta – Periode Jokowi 5 tahun silam disandra kasus radikalisme bertubi-tubi. Hingga pada puncaknya, Menkopolhukam Wiranto dibacok teror oleh Jamaah Ansorut Daulah (JAD). Menurut pengamat, Ridwan Habib, Presiden Joko Widodo di periodenya yang kedua bakal tetap menghadapi ancaman dari kelompok. Prediksi Ridwan gembong teroris periode ini cukup kecil namun militan. Eks eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki potensi radikalisme yang sangat besar.
“Secara ancaman keamanan kita masih akan menghadapi selama lima tahun ke depan kelompok-kelompok yang sebenarnya secara jumlah kecil,” ujar dia dalam diskusi ‘Radikalisme atau Manipulasi Agama’ di Jakarta, Senin (4/10). “Tapi mereka militan, mikir ke depan, selalu berusaha satu langkah di depan aparat,” sambung pengamat muda, Ridwan Habib.
Pihaknya membeberkan bebeapa kelompok potensi radikalisme yang harus terus diawasi. Antara lain kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah, Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Tauhid Wal Jihad, hingga faksi terpidana kasus terorisme Abdul Rahim alias Abu Husna.
Seluruh kelompok itu, kata dia, militan mencari kader baru dan membangun strategi untuk menyerang polisi, negara, hingga menyelundupkan bahan peledak. “Yang kalau ditotal itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memprediksi mereka hanya 1.500 orang. Tapi 1.500 orang ini semua punya militansi,” ujar Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan pengamanan teroris di dalam lapas belum maksimal. Ia berkata teroris masih bisa merekrut anggota dari dalam lapas. Lapas atau penjara bagi teroris, kata Ridwan, adalah madrasah jihad.
Di Lapas Cipinang misalnya, ia menuturkan ada kelompok sel teroris di mana sumber makanan berupa beras dan lauknya berasal dari pendukungnya yang ada di luar lapas. Sel teroris itu juga mampu merekrut napi dari beragam kasus. “Jadi kalau salaman, baiat (janji setia) dengan kelompok ini, [diming-imingi] dosa yang selama ini mereka lakukan, mau memperkosa, membunuh, atau mencuri motor, hilang, kemudian menjadi mujahidin,” ujar Ridwan.
Terkait dengan situasi itu, ia berharap Jenderal Idham Aziz yang baru dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian mampu mengoptimalkan kemampuannya di bidang terorisme. Sebagai seorang pengamat, pihaknya memberi dukungan yangn tinggi serta harapan besar agar BNPT dan Kemenkumham mampu mengoptimalkan program deradikalisasi.
Peta Potensi Radikalisme dan Manipulasi Medsos
Ridwan menyebut Pemerintah Jokowi berhadapan dengan ancaman eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap berhasil memanipulasi media sosial untuk menjaring anggota. HTI, kata dia, juga menyusupkan ideologinya ke dalam buku-buku yang dibaca oleh anak muda. Salah satunya adalah buku ‘Udah Putusin Aja!’ karya Felix Siauw.
“Pelan-pelan ideologi ini (HTI) masuk ke bawah sadar generasi milenial,” ujar Ridwan.
Selain buku, Ridwan juga mengatakan HTI juga memanfaatkan kajian untuk menyebarkan ideologinya. Misalnya, HTI menggunakan anggotanya untuk berceramah di Rumil (Rumah Ilmu).
Jaringan HTI pun, lanjutnya, memiliki karakteristik menyusup ke dalam instansi pemerintah. Ridwan mengaku tidak terkejut ketika banyak ASN yang tidak setuju ketika mendengar rencana Menteri Agama Facrul Razi untuk melarang cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah.
“Jadi secara ancaman sosial-budaya, kelompok HTI ini masih eksis,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri membekuk puluhan terduga teroris di berbagai daerah, terutama pasca-penusukan terhadap eks Menko Polhukam Wiranto di Banten. Mereka diduga terkait jaringan JAD.
Selain itu, Menag juga mewacanakan untuk melarang cadar di instansi pemerintah, serta melarang khilafah.
