Harakatuna.com. Baghdad – Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim al-Araji, menegaskan bahwa pemerintah Irak bersama negara-negara Barat tengah bekerja keras untuk menutup Kamp Al-Hawl di timur laut Suriah, yang ia sebut sebagai “bom waktu.”
“Baghdad bekerja keras dengan negara-negara Barat untuk menutup kamp Al-Hawl. Kamp ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja,” ujar Araji dalam pernyataannya, Minggu (15/9).
Kamp yang berlokasi di Provinsi Hasakah itu menampung hampir 27.500 orang, termasuk sekitar 5.800 warga Irak. Sebagian besar dari mereka diyakini merupakan istri dan anak-anak anggota ISIS. Saat ini, kamp tersebut dikelola oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan otoritas sipilnya, Administrasi Otonom Timur Laut Suriah (AANES).
Araji menjelaskan, Irak tengah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mendorong negara-negara agar memulangkan warganya masing-masing. “Kami terus mendorong repatriasi. Tidak ada negara yang bisa menutup mata terhadap tanggung jawab ini,” tambahnya.
Diperkirakan sekitar 800 warga negara Eropa masih ditahan di Kamp Al-Hawl dan fasilitas penahanan lain di Suriah timur laut. Sejak awal konflik Suriah, banyak pemuda dari Inggris, Prancis, dan Belgia yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, seringkali dengan bantuan jaringan intelijen Barat.
Pemerintah Irak merencanakan pemulangan sekitar 1.000 warganya dari Kamp Al-Hawl pada 20 September mendatang. Mereka akan ditempatkan sementara di Kamp Al-Jada, selatan Mosul, untuk menjalani rehabilitasi sebelum diintegrasikan kembali ke masyarakat.
Selain itu, Irak akan menjadi tuan rumah konferensi khusus di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada 26 September guna menekan percepatan repatriasi. Namun, otoritas AANES selaku pihak yang mengelola kamp tidak diundang ke forum tersebut.
Baghdad menargetkan seluruh warganya di Al-Hawl dapat dipulangkan pada 2027. Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan komunitas Yezidi. Mereka khawatir pemulangan massal tersebut justru membuka peluang kebangkitan ISIS.
Kekhawatiran ini berangkat dari pengalaman kelam pada 2014, ketika ISIS bersama pemimpin Kurdi Irak, Masoud Barzani, melakukan genosida terhadap komunitas Yezidi di Sinjar, Irak barat laut. Ribuan laki-laki Yezidi dibantai, sementara ribuan perempuan dan anak-anak diperbudak, serta ratusan ribu orang terusir dari tanah leluhur mereka.
Sejak kekalahan ISIS di Baghouz, Suriah timur, pada 2019, banyak keluarga militan dipindahkan ke Kamp Al-Hawl, termasuk perempuan Yezidi yang masih diperbudak.
Seorang sumber Yezidi dari Sinjar mengatakan kepada The Cradle bahwa SDF—yang dianggap sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK)—menghalangi upaya pembebasan perempuan dan anak-anak Yezidi dari kamp tersebut.
Menurut sumber itu, nasib warga Yezidi di Al-Hawl terbagi dalam tiga kemungkinan. “Sebagian dibawa ke kamp pelatihan PKK di pegunungan Qandil, Irak utara, dan direkrut secara paksa. Ada juga yang dibebaskan setelah keluarga mereka membayar sejumlah uang dalam kesepakatan rahasia dengan SDF. Sementara sisanya masih terjebak di kamp, hidup sebagai tawanan di antara keluarga ISIS,” ungkapnya.
Leave a Comment