Harakatuna.com – Aksi teror pada dasarnya merupakan akumulasi dari perilaku manusia yang didasari kondisi emosional dan psikologis tertentu. Meski didorong oleh sentimen atas pemahaman keagamaan yang salah, namun terorisme pada dasarnya adalah kejahatan yang memiliki pola, alur, dan peta pergerakan yang bisa dibaca.
Meski demikian, setiap kelompok teroris tentu memiliki platform gerakan dan strategi yang berbeda-beda. Antara Al-Qaeda, ISIS, atau organisasi teroris lokal seperti JAD dan JI tentu memiliki strategi dan model teror yang berbeda.
Memahami perilaku teror, termasuk strategi, perencaan modus, dan teknik operasi di lapangan itu merupakan modal penting untuk memberangus terorisme. Seperti dikatakan oleh Tsun Tzu, untuk mengalahkan musuh, kita perlu mengenalinya dari dalam.
Selama ini, cara yang dipakai untuk mengenali dan memahami gerakan terorisme memang malah terkesan konvensional. Aparat keamanan dalam hal ini mengandalkan informasi dari intelijen yang bekerja di lapangan dan memiliki jaringan luas. Dalam kondisi perang atau konfrontasi, termasuk dengan terorisme, fungsi intelijen ini sangat vital.
Jika kita menengok kembali sejarah pemberantasan terorisme di Indonesia, mulai dari ditangkapnya trio Bom Bali, lalu Doktor Azhari, dan Noordin M. Top, semua itu merupakan hasil kerja dari intelijen yang mencari, menganalisis, lalu merangkai puzzle fakta dan data di lapangan menandai informasi yang utuh dan bisa ditindaklanjuti oleh aparat keamanan.
Optimalisasi AI dan Big Data
Namun, bagaimana pun juga kerja-kerja intelijen tentu memiliki keterbatasan. Dalam kasus terorisme, kerja intelijen kerap harus berhadapan dengan sel-sel teroris kecil yang tidak terkoneksi melalui sarana informasi modern.
Mereka berkomunikasi melalui kurir yang tentu sulit diidentifikasi dan dilacak. Maka, tidak jarang aparat kemanan atau intelijen kita kecolongan terhadap aksi atau manuver kelompok teroris. Konsekuensinya, aksi teroris pun kerap terlambat dicegah.
Dalam konteks inilah, optimalisasi big data dan kecerdasan buatan (artificial intellegence/AI) menjadi urgen dan relevan dilakukan. Secara teoretis, big data dan AI sangat memungkinkan untuk membantu memahami perilaku teroris.
Sekaligus juga bisa dioptimalkan untuk mengidentifikasi, melacak, dan menghindari ancaman terorisme. Pelibatan AI dan big data dalam melawan dan mencegah terorisme ini sudah dilakukan oleh banyak negara maju.
Di Amerika Serikat misalnya, pemerintah mengumpulkan data jaringan teroris di seluruh dunia, baik yang sudah ditangkap maupun yang belum. Data itu penting untuk memantau pergerakan mereka, apa yang mereka lakukan, dimana mereka kuliah atau bekerja, siapa pasangan dan anggota keluarganya, termasuk memantau aktivitas di media sosial.
Teknik mata-mata dengan memakai big data dan AI ini terbukti efektif menangkal serangan teror, tidak hanya di AS sendiri, namun juga di negara lain. Misalnya, informasi yang diberikan oleh badan intelijen Amerika pada tahun 2017 berhasil menggagalkan rencana teroris ISIS menyerang sebuah stasiun bawah tanah di Paris, Perancis. Melalui teknologi big data dan AI pula, badan intelijen AS bisa mencegah warga negara asing yang terindikasi terlibat terorisme ketika ingin masuk negara tersebut.
Sinergisitas Lintas Sektor
Pelibatan big data dan AI dalam kontra-terorisme adalah investasi jangka panjang yang penting. Kita barangkali memang tidak pernah bisa tahu isi kepala teroris. Namun, setidaknya kita bisa memetakan jaringan mereka, mengidentifikasi sel-selnya, dan memantau pergerakan mereka sedetail mungkin.
Perkembangan kecerdasan buatan yang mewujud pada berbagai teknologi, seperti computer vision, face/voice recognition, biometric mining, dan sebagainya sangat potensial untuk membantu melawan dan mencegah terorisme.
Aplikasi pemindai wajah misalnya sangat efektif untuk mengenali pelaku terorisme yang tertangkap kamera pengawas (CCTV). Melalui aplikasi Facebook recognition pula, aparat bisa melacak siapa relasi pelaku terorisme, mulai dari keluarga, teman di dunia nyata, maupun relasi di dunia maya.
Dalam konteks ini penting kiranya pemerintah sebagai otoritas yang berwenang dalam hal intelijen dan keamanan untuk adaptif pada perkembangan teknologi mutakhir. Termasuk big data dan AI.
Perlu ada komitmen dari pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan big data dan AI dalam penanggulangan masalah terorisme dan gerakan turunannya. Komitmen ini tentu membutuhkan political will alias dukungan politik semua kalangan.
Mulai dari lembaga legislatif (DPR) yang berwenang menyusun aturan dan memberikan anggaran, lembaga eksekutif (kementerian dan lembaga), serta masyakat sipil seperti ormas dan tokoh keagamaan.
Political will lintas sektor dan golongan ini penting agar pelibatan big data dan AI untuk mencegah terorisme ini tidak berakhir sekadar wacana. Pemberantasan terorisme memang tidak bisa dilakukan secara sentralistik alias hanya berpusat di satu lembaga atau instansi saja.
Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara desentralistik. Ke depan, idealnya tiap instansi pemerintahan baik itu kementerian/lembaga memiliki semacam gugus atau divisi pencegahan rasikalisme dan ekstremisme di lingkup internal mereka.
Demikian pula dengan kelompok-kelompok sipil terutama organisasi keaagamaan. Mereka harus membangun sistem pencegahan dini radikalisme di lingkup internal. Selain instansi pemerintah dan sipil, kita juga perlu melibatkan pelaku ekonomi dalam memberantas terorisme. Kita perlu membangun kesadaran dan komitmen perusahaan-perusahaan swasta untuk mengenali gejala radikalisme dan ekstremisme di dalam lingkup internal mereka.
Leave a Comment