Harakatuna.com. Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membantu rakyat Palestina, dan mendorong agar langkah tersebut terus berlanjut. Dalam acara Syawalan Bersama Sahabat Media di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (22/4/2025), Gus Yahya menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak boleh berhenti, melainkan harus menjadi proses berkelanjutan. “Memohon betul jangan berhenti. Mohon diproses terus,” ujar Gus Yahya di hadapan awak media.
Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia, termasuk dalam isu Palestina, berpijak pada semangat dasar yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ia mengutip langsung bagian pertama pembukaan tersebut sebagai landasan moral dan konstitusional. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ucap Gus Yahya mengutip konstitusi.
Ia menegaskan, prinsip itu tidak hanya berlaku dalam konteks nasional, melainkan juga sebagai visi tatanan dunia yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. “Ini bukan semata urusan Indonesia, tapi menyangkut tatanan internasional yang kita dambakan bersama sebagai bangsa,” tegasnya.
Langkah Prabowo Dinilai Tepat sebagai Proses Awal
Menanggapi rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, Gus Yahya menilai langkah tersebut sebagai titik awal yang penting dalam mendorong penyelesaian jangka panjang konflik Palestina. “Harus mulai dari titik manapun supaya proses bergulir. Jangan dianggap ini sebagai titik akhir,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah itu.
Ia juga menilai bahwa pandangan Prabowo bisa menjadi materi awal dalam perundingan dan diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara yang baru saja dikunjungi Presiden dalam lawatan ke Timur Tengah.
Lebih lanjut, Gus Yahya menyoroti tantangan yang dihadapi dalam perjuangan kemerdekaan Palestina, yakni kecenderungan aktor-aktor global untuk mengabaikan konsensus internasional yang telah disepakati. “Piagam PBB, resolusi internasional, bahkan kesepakatan dalam berbagai forum kerap diabaikan. Ada aktor negara dan non-negara, termasuk korporasi besar, yang kekuatannya bahkan melebihi negara. Ini jelas berbahaya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa situasi ini berisiko mengembalikan dunia ke masa sebelum Perang Dunia II, saat tatanan global belum berdasarkan kesepakatan bersama. “Kalau ini diteruskan, dunia bisa kembali ke masa di mana kekuasaan dijalankan demi kepentingan eksklusif, bukan untuk kebaikan bersama,” tutupnya.
Leave a Comment