Harakatuna.com. New York — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menjadwalkan kembali Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional untuk penyelesaian damai konflik Israel-Palestina. Pertemuan ini akan digelar pada 22 September mendatang di markas besar PBB, New York, di tengah meningkatnya kekerasan di Timur Tengah.
Langkah ini diambil setelah konferensi sebelumnya yang sempat dijadwalkan pada 30 Juli 2025 ditunda karena ketegangan politik yang memuncak. Kini, pertemuan tersebut akan dilanjutkan dalam sidang ke-80 Majelis Umum PBB, dengan melibatkan para kepala negara dan pemerintahan dari berbagai belahan dunia.
Keputusan untuk melanjutkan KTT ini muncul dari usulan bersama Arab Saudi dan Prancis, yang akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum meskipun mendapat penolakan tegas dari Israel dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis PBB pada Jumat (5/9), disebutkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk “menghidupkan kembali proses perdamaian yang sempat tertangguhkan selama musim panas di tengah meningkatnya kekerasan di kawasan.”
Peringatan Saudi: Situasi Palestina Kian Memburuk
Sebelum pemungutan suara atas usulan tersebut, Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, menyampaikan pidato atas nama Riyadh dan Paris. Ia menekankan bahwa inisiatif ini tidak ditujukan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan demi menegakkan hukum internasional dan resolusi PBB.
“Inisiatif ini bukan untuk menyerang pihak tertentu. Ini adalah cerminan komitmen kolektif kita terhadap hukum internasional dan resolusi yang telah disepakati bersama,” tegas Alwasil di hadapan sidang Majelis Umum.
Ia juga memperingatkan bahwa kondisi di Palestina telah mencapai titik kritis. “Situasi di Palestina belum pernah separah ini. Kekerasan yang terus meningkat, penderitaan kemanusiaan yang mendalam, dan semakin memudarnya harapan akan perdamaian, semuanya menunjukkan betapa mendesaknya tanggung jawab kolektif kita,” lanjutnya.
Konferensi ini dipandang sebagai salah satu upaya paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong kembali solusi dua negara—yakni pembentukan negara Palestina yang merdeka berdampingan secara damai dengan Israel.
PBB menegaskan bahwa keterlibatan para pemimpin dunia dalam pertemuan ini menandakan perlunya dorongan diplomatik baru demi mencapai perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Meskipun belum jelas apakah Israel dan AS akan hadir dalam pertemuan tersebut, mayoritas negara anggota menyambut positif langkah ini sebagai bagian dari tanggung jawab internasional terhadap stabilitas kawasan.
Leave a Comment