Harakaatuna.com. Banyuwangi – Di tengah zaman yang dipenuhi riuh suara keras dan provokatif, suara moderasi beragama kerap terdengar lirih. Meski kerap dianggap remeh atau bahkan dicurigai, suara-suara waras itu masih bertahan—dijaga oleh segelintir orang yang yakin bahwa menjalani agama tak harus penuh kemarahan.
“Kita hidup di zaman ketika suara keras lebih mudah viral dibanding suara waras,” ujar salah satu aktivis toleransi di Banyuwangi yang enggan disebutkan namanya, Rabu (24/4). “Agama hari ini terlalu sering dipelintir demi kepentingan kuasa, dan ekstremisme menjadi komoditas politik yang laku keras di pasar media sosial,” tambahnya.
Dalam situasi seperti itu, moderasi beragama kerap dianggap suara kecil yang tidak relevan. Namun, kenyataannya, para penjaga moderasi tetap hadir di banyak tempat—di kampus, pesantren, komunitas lintas iman, hingga ruang digital. Mereka tak hanya menjadi penengah dalam konflik, tetapi juga berperan membangun ekosistem sosial yang damai dan sehat.
“Mereka bukan hanya tidak membicarakan surga dan neraka. Mereka lebih fokus memastikan bahwa tetangga yang berbeda keyakinan tetap aman, anak-anak tidak dicekoki doktrin kebencian, dan rumah ibadah tidak jadi ruang kecurigaan,” jelas aktivis tersebut.
Ironisnya, di negara yang secara konstitusi menjamin kebebasan beragama, moderasi justru sering dicurigai. Sebagian pihak menuduh pendekatan moderat sebagai bentuk liberalisme atau pencampuradukan akidah. Bahkan, tak jarang dianggap sebagai ancaman terhadap “kemurnian” agama.
“Padahal, merekalah yang justru sedang menyelamatkan agama dari distorsi dan eksploitasi. Mereka menjaga nilai-nilai luhur agama agar tidak diseret dalam arus politik identitas,” ujarnya.
Persoalan lain muncul ketika negara dianggap belum cukup berpihak. Alih-alih memperkuat pendidikan damai dan literasi toleransi, kebijakan publik justru kerap terjebak dalam kalkulasi politik jangka pendek. Ruang publik pun dibiarkan dipenuhi ujaran kebencian, sementara institusi keagamaan rentan dipolitisasi tanpa pengawasan yang jelas.
“Moderasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh dukungan negara—melalui kebijakan yang berpihak, pendidikan yang membebaskan, dan masyarakat yang berpikir kritis,” tegasnya. “Kalau tidak, ekstremisme akan terus mengakar. Bukan hanya di benak individu, tetapi dalam sistem kita.”
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Jika suara-suara akal sehat terus dipinggirkan, maka yang datang bukan sekadar kebisingan—tapi kegilaan kolektif. Dan sejarah telah berulang kali membuktikan: dari situlah tragedi bermula.”
Leave a Comment