Harakatuna.com. Riyadh – Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot partisipasi Israel dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung September mendatang.
Seruan itu ia sampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri OKI di Riyadh, Arab Saudi, Senin (25/8/2025). Forum tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penghentian perang, penguatan persatuan umat Islam, serta langkah mobilisasi komunitas internasional.
“Kita harus menyerukan upaya kita dalam mempertahankan dan memperluas momentum pengakuan Negara Palestina sekaligus meluncurkan inisiatif di PBB untuk keanggotaan Palestina dan menangguhkan partisipasi Israel di Majelis Umum,” kata Fidan, dikutip Middle East Eye.
Menurut Fidan, penangguhan Israel akan menjadi preseden penting dalam diplomasi global. Ia menegaskan, Piagam PBB Pasal 5 dan 6 memberi peluang bagi penangguhan atau pengusiran anggota yang terbukti melanggar prinsip dasar PBB.
Namun, ia mengakui langkah tersebut tidak akan mudah, mengingat Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Meski begitu, Fidan menilai celah diplomasi tetap terbuka. Ia mencontohkan kasus apartheid Afrika Selatan pada 1974, ketika Komite Kredensial PBB menolak pengakuan terhadap delegasi negara itu sebelum Majelis Umum mengeluarkan Resolusi 3207 yang mendesak peninjauan ulang keanggotaannya.
“Situasi Israel saat ini serupa dengan apartheid di Afrika Selatan. Israel telah melanggar Piagam PBB, melakukan kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Fidan.
Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel dituding terus melakukan pelanggaran berat, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil Palestina, penghancuran fasilitas umum, serta blokade bantuan kemanusiaan di Gaza. Kondisi tersebut memicu bencana kemanusiaan berkepanjangan yang mendapat sorotan tajam dari komunitas internasional.
Leave a Comment