Harakatuna.com. Teheran – Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araqchi, menegaskan bahwa negaranya siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk opsi militer, jika Amerika Serikat kembali memilih jalur konfrontasi. Pernyataan tersebut disampaikan Araqchi dalam wawancara dengan media pada Selasa (13/1/2026).
Menurut Araqchi, kesiapan Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ia menyinggung pengalaman konflik yang disebutnya sebagai “perang 12 hari” sebagai pembelajaran penting bagi Teheran.
“Kini kesiapan kami jauh lebih besar, baik secara kuantitas maupun kualitas, dibandingkan sebelum perang 12 hari. Kami siap untuk semua opsi, apakah mereka ingin mencoba opsi militer atau opsi diplomatik dengan syarat-syarat yang telah saya sampaikan,” ujar Araqchi.
Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan demi mengamankan kepentingan Israel. Karena itu, Araqchi berharap Washington mampu bersikap rasional dan tidak terjebak dalam agenda pihak lain. “Kita perlu melihat sejauh mana Amerika memilih jalan kebijaksanaan dan menyadari siapa yang ingin membawa mereka ke jalur perang tanpa akhir,” katanya.
Araqchi menegaskan bahwa Iran tidak menutup pintu terhadap jalur diplomasi. Namun, ia menekankan bahwa negosiasi harus dilakukan secara adil, setara, dan berdasarkan kepentingan bersama, bukan melalui ancaman atau tekanan sepihak. “Menurut kami, tidak masalah opsi apa yang dipilih. Kami siap untuk perang, diplomasi, maupun opsi ekonomi. Kami telah hidup di bawah sanksi selama bertahun-tahun, tetapi kami akan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk mencabut sanksi tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Iran hanya bersedia kembali ke meja perundingan nuklir jika proses negosiasi berlangsung tanpa paksaan dan dilandasi rasa saling menghormati. Araqchi juga menyebut rekam jejak Amerika Serikat dalam bernegosiasi dengan Iran sebagai salah satu faktor yang menimbulkan keraguan. “Jika negosiasi dilakukan tanpa ancaman dan tekanan, serta berdasarkan kepentingan bersama dalam isu nuklir, kami siap duduk di meja perundingan. Namun sejauh ini, kami belum yakin bahwa Amerika benar-benar menginginkan hal tersebut,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Araqchi juga menyinggung situasi demonstrasi yang terjadi di Iran. Ia menegaskan bahwa aksi protes bukanlah hal yang asing dalam sistem politik Iran, karena hak untuk menyampaikan pendapat secara damai dijamin oleh konstitusi. “Namun, apa yang kami hadapi kali ini benar-benar berbeda,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama, pada 28 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026, merupakan demonstrasi damai untuk menyampaikan aspirasi. Namun pada fase kedua, antara 8 hingga 10 Januari 2026, terjadi perubahan signifikan dengan masuknya unsur-unsur teroris ke tengah massa. “Kami tiba-tiba menghadapi individu-individu di antara para demonstran yang membawa senjata dan menembaki polisi serta pasukan keamanan,” ungkap Araqchi.
Ia menyebutkan bahwa kelompok bersenjata tersebut bahkan menembaki sesama demonstran untuk meningkatkan jumlah korban jiwa, dengan tujuan memancing intervensi Amerika Serikat. Menurutnya, skenario tersebut dirancang di luar negeri dan dijalankan oleh agen-agen di dalam Iran. “Rencana jahat ini disusun di luar negeri. Mereka ingin memaksa Presiden AS untuk campur tangan dengan meningkatkan jumlah korban,” ujarnya.
Araqchi juga menuding adanya pola teror yang menyerupai aksi kelompok ekstremis seperti ISIS, termasuk pembakaran masjid, fasilitas umum, dan penyerangan terhadap warga sipil. “Perilaku semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan budaya Iran. Mustahil warga Iran membakar masjid atau menembaki orang-orang yang terluka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perintah kepada kelompok teroris tersebut berasal dari luar negeri dan sebagian komunikasinya telah berhasil direkam oleh aparat keamanan. Oleh karena itu, pemerintah Iran mengambil langkah tegas, termasuk pembatasan akses internet, guna memutus koordinasi kelompok teroris.
“Kebijakan kami terhadap demonstrasi adalah toleransi dan kesabaran. Namun terhadap terorisme, sikap kami tegas. Kami tidak akan pernah mengizinkan agen-agen teroris, terutama yang dikendalikan dari luar negeri dan terutama Israel, untuk melanjutkan aksi mereka,” pungkas Araqchi.
Leave a Comment