Harakatuna.com – “Vox populi vox dei”. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jargon ini kini dibenci oleh aktivis khilafah. Mengapa dibenci? Karena mereka menganggap bahwa jargon tersebut berasal dari masyarakat kafir Kristen Eropa.
Apa yang berbau selain agama Islam, bagi aktivis khilafah adalah kafir. Jika kafir maka haram. Bahkan laptop dan handphone-nya mereka kini, mungkin dia sebut haram dipakai. Tapi nyatanya tidak, kan? Tak ada basis argumen kuat kenapa mereka menolak, tapi kebencian adalah alasan kuat untuk mengharamkan yang lain. Kini mereka mendompleng gerakan mahasiswa.
Suara Rakyat, Suara Tuhan
“Vox populi vox dei” adalah jargon demokrasi. Jargon ini bentuk perlawanan rakyat pada kebinatangan penguasa tempo dulu. Hanya rakyatlah yang berdaulat. Bukan pemerintah, satu keluarga, apalagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, kepentingan rakyat hal utama, bukan kepentingan personal, kelompok dan politisi tertentu.
Tapi itu dia, demokrasi begitu dibenci oleh aktivis khilafah. Karena demokrasi dianggap toghut, buatan manusia. Alasan lain, karena demokrasi menghilangkan agama. Apakah benar? Tidak. Anggapan aktivis khilafah itu salah total!
Demokrasi Pancasila tidak pernah menyingkirkan agama. Agama tetap ada bahkan nomor satu dalam bait-bait suci Pancasila. Agama memang ada di altar-altar peribadahan, tetapi nilai-nilainya menyatu dalam sistem kebijakan sosial masyarakat dan bernegara.
Demokrasi patut dikritik dan dibenahi memang iya. Tapi prinsip demokrasi dan Pancasila tetap menempatkan rakyat setara dalam suara ilahi dan di depan hukum plus kehidupan sosial. Di sini, berlaku sistem kebebasan yang terukur, menyesuaikan dengan prinsip-prinsip norma ketimuran yang berlaku.
Demokrasi Akan Baik-baik Saja
Apakah sistem demokrasi sudah tidak baik-baik saja? Tentu tidak. Demokrasi perlu terus dibenahi. Tapi sebagai sebuah sistem, demokrasi memberikan peluang bagi siapa pun untuk berkompetisi secara transparan dan sehat. Anda dari pihak mana dan dari latar belakang apa pun boleh berkompetisi dan tak ada pengendalian apalagi intervensi dari mana pun.
Demokrasi dan Pancasila tak pernah bangkrut. Meski narasi itu terus dibiuskan kepada rakyat oleh aktivis khilafah. Justru yang bangkrut adalah sistem khilafah. Mengapa demikian, karena sistem khilafah tidak benar-benar memberikan keadilan, kenyamanan, dan kedamaian. Khilafah hanyalah memberikan suatu sistem kebijakan yang menyengsarakan, menakutkan dan penuh kekejaman. Lihatlah apa terjadi di Afghanistan dan negara tetangganya.
Demokrasi Pancasila Menjaga Indonesia
Selama bertahun-tahun Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem negara, tampaknya negara ini lebih maju dan damai. Dalam sebuah negara masalah mesti ada, tapi masalah ini bisa diatasi dengan damai dan penuh keadilan. Salah satunya berkat demokrasi Pancasila.
Di dalam demokrasi ada moralitas. Di dalam Pancasila ada nilai-nilai kunci kemanusiaan dan ketuhanan. Salah betul aktivis khilafah yang mengatakan bahwa demokrasi dan Pancasila menghilangkan nilai ketuhanan. Salah total aktivis khilafah yang mengatakan demokrasi dan Pancasila mencerabut ketuhanan.
Demokrasi mewadahi pendapat masyarakat dan agama yang beragam. Demokrasi mengadopsi sistem jalan tengah untuk memutuskan perkara dan kebijakan. Ini sejalan dengan konsep Trias Politika-nya Montesquieu.
Rakyat dalam sistem demokrasi sesakral suara Tuhan. Lihat dalam sejarah, suara rakyat jika tidak didengar, maka ia akan menjadi pengadil utama. Jika suara dan kepentingan rakyat dinihilkan, maka ia menjadi hakim dan palunya. Dan ini terjadi di negara-negara yang menganut demokrasi.
Francis Fukuyama dalam The End of History analisisnya benar, bahwa demokrasi memang tidak baik, tetapi ia yang terbaik dari semua sistem yang ada hari ini. Demokrasi tidak menihilkan perbedaan, persatuan dan kebebasan. Demokrasi justru memberikan dukungan pada tiga kategori itu semua.
Alasan Tetap Berdemokrasi Pancasila
Tidak ada alasan untuk meninggalkan demokrasi dan Pancasila. Karena demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Demokrasi dan Pancasila mengakomodasi ajaran Ibrahimi, yakni ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan.
Demokrasi dan Pancasila tidak memisahkan agama dari negara. Justru ia menyatukan. Manusia tetap wajib tunduk kepada Tuhan. Dan Pancasila meyakinkan itu pada demokrasi dan Pancasila yang pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Tidak ada alasan meninggalkan demokrasi dan Pancasila, karena ia memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Dalam Islam keadilan harus ditegakkan. Dan Pancasila telah menyatakan itu: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Tidak ada alasan untuk meninggalkan demokrasi dan Pancasila, karena ia selaras dengan nilai-nilai agama apa pun. Meski hukum-hukumnya dibuat oleh manusia, tetapi produk hukum tersebut disandarkan pada teks-teks keagamaan. Produk hukum yang baik adalah produk hukum yang didasarkan kepada Sang Pencipta.
Tidak ada alasan untuk meninggalkan demokrasi dan Pancasila, karena ia telah memberikan keadilan. Ia juga mengakomodasi kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan memiliki, kebebasan beragama, dan hak lainnya. Di sini tidak ada intervensi dan pemaksaan. Al-Quran mengatakan, bahwa pemaksaan adalah hal yang dilarang bahkan dalam skala beragama. Dan Nabi Muhammad telah mengajarkan sikap itu.
Dengan demikian, sudah jelas bahwa demokrasi dan Pancasila yang terbaik bagi Indonesia. Demokrasi dan Pancasila sistem yang cocok bagi masyarakat heterogen Indonesia. Sistem ini telah merawat Indonesia bertahun-tahun. Sistem ini telah membuat impian Indonesia menjadi nyata: Indonesia yang damai dan sentosa!
Leave a Comment