Harakatuna.com – Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini dipilih untuk mengenang peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, ketika terjadi kudeta militer yang mengakibatkan pembunuhan beberapa jenderal TNI dan krisis politik di Indonesia. Kisah-kisah kejahatan PKI, terutama dalam peristiwa G30S/PKI terekam jelas dalam memori sejarah yang kita terima sejak duduk di sekolah dasar. Kejahatan, perbuatan keji, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh PKI, membuat kita memiliki gambaran buruk terhadap PKI itu sendiri. Tidak ada catatan sejarah versi PKI yang bisa kita baca untuk menambah perspektif dan melihat dari sudut pandang lain terhadap kejadian kelam tersebut.
Tidak heran, jika sampai hari ini stigma negatif masih terus melekat kepada keturunan/keluarga anggota PKI akibat dari sejarah yang disampaikan versi pemerintah pada saat itu. Leila S. Chudori, dalam bukunya yang berjudul “Namaku Alam” menggambarkan dengan penuh siksaan, orang yang hidup sebagai keluarga PKI. Kehidupannya semacam menanggung beban dosa asal, yang pada hakikatnya dia sendiri tidak tahu. Sampai hari ini pun, peristiwa G30S/PKI masih menyisakan misteri. Keluarga/keturunan PKI, masih hidup dalam bayang-bayang stigma masyarakat, yang kerapkali merugikan kehidupan mereka atas suatu dosa yang sama sekali tidak mereka lakukan sepanjang hidup.
Peristiwa G30S/PKI setidaknya menjadi alarm penting bagi bangsa Indonesia, untuk senantiasa belajar peristiwa masa lalu, dari berbagai sudut pandang, agar bisa menjadi bangsa yang bijak dalam menyikapi sejarah di masa lampau. Tentu, ini erat kaitannya dengan bagaimana demokrasi dijalankan untuk masa yang akan datang.
Transisi Pemerintah dan Memperkuat Sistem Demokrasi di Indonesia
Kisah-kisah kelam di atas, adalah sejarah kelam masa lalu yang perlu terus diutararakan agar kita terus mengingat bahwa, perjalanan menjadi bangsa Indonesia adalah sebuah kisah yang banyak sekali memakan korban dan tragedi kelam. Dosa-dosa pemerintah melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat disertai dengan aksi militerisme yang cukup kejam untuk membungkam sekelompok masyarakat yang kritis dan berupaya untuk menjaga NKRI, menjadi catatan kelam yang dimiliki oleh pemangku kebijakan. Meski begitu, kita masih memiliki harapan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, majemuk dan memiliki keistimewaan cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain.
Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, optimisme besar harus kita miliki sebagai bangsa Indonesia, untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan melindungi Indonesia dari ancaman dan tantangan yang menghancurkan NKRI. Kondisi ini, jika dikaitkan dengan transisi pemerintah, perubahan kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto, kita diingatkan untuk terus mengawal kebijakan. Masyarakat sipil harus memiliki kepekaan terhadap kondisi politik dan sistem pemerintahan yang akan dijalankan dengan pemimpin baru dalam rangka menyongsong masa depan NKRI lebih baik.
Sikap ini hadir bukan karena rasa tidak percaya terhadap pemerintah, justru sebaliknya. Karena kita percaya, maka kita perlu untuk terus mengawal kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah disertai dengan pengetahuan kondisi politik masa kini, yang semakin hari tidak bisa diprediksi oleh masyarakat. Ancaman demi ancaman akan selalu mengintai, terutama ancaman yang meruntuhkan NKRI. Ada banyak kelompok yang menginginkan Indonesia bubar dengan dalih bahwa sistem pemerintahan melalui kebijakannnya tidak berpihak kepada rakyat. Narasi kebencian yang dilontarkan kepada pemerintah untuk mendapatkan simpati masyarakat, agar berbalik dari sistem pemerintahan resmi, adalah narasi sesat yang tidak boleh memiliki ruang sedikit pun di Indonesia.
Sejauh ini, kita mengkritik pemerintah dengan berbagai kondisi politik, sama sekali tidak berniat untuk membubarkan Indonesia, justru sebaliknya. Upaya-upaya kritis yang dilakukan oleh kita menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia agar bisa berjalan dengan baik, melalui partisipasi aktif masyarakat. Komponen masyarakat melalui kebebasan berpendapat, bersikap dan memberikan argumen terhadap segala kebijakan pemerintah, adalah bagian penting dari demokrasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia lebih baik, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah, sebagai upaya melindungi NKRI. Wallahu A’lam.
Leave a Comment