Harakatuna.com – Kontestasi politik lokal seperti Pilkada tak hanya menentukan siapa yang akan memimpin suatu daerah, tetapi juga sering menjadi ajang pertarungan politik identitas yang memecah-belah. Polarisasi politik yang semakin tajam sering kali memperalat perbedaan agama, suku, dan budaya untuk menarik suara. Taktik ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga memupuk radikalisme. Salah satu solusi paling efektif yang bisa diambil adalah memperkuat literasi politik bagi siswa di sekolah.
Di berbagai Pilkada sebelumnya, isu-isu politik identitas sering kali menjadi senjata untuk memenangkan hati pemilih. Masih ingat dengan Pilkada Jakarta 2017 lalu? Narasi agama dan etnis digunakan secara intensif, yang pada akhirnya memecah-belah masyarakat di ibu kota. Sentimen agama menjadi salah satu faktor kuat dalam pertarungan politik tersebut, menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut bahkan setelah Pilkada usai. Menurut laporan dari The Conversation (2024), politik identitas tidak hanya berbahaya karena memecah-belah, tetapi juga dapat melanggengkan siklus intoleransi yang lebih besar di masyarakat.
Selain Jakarta, di berbagai daerah lain seperti Pilkada Sumatera Barat pada 2020, narasi agama dan adat juga muncul sebagai faktor krusial yang memengaruhi pilihan pemilih. Ini menunjukkan bahwa polarisasi berbasis identitas bukanlah fenomena yang hanya terjadi di wilayah ibu kota, melainkan telah menyebar luas di berbagai daerah Indonesia.
Pentingnya Literasi Politik Siswa di Era Digital
Di tengah situasi ini, siswa dan pemilih muda adalah kelompok yang paling rentan terpapar oleh narasi radikal yang beredar luas di media sosial. Menurut data dari Hootsuite (We are Social), pengguna internet di Indonesia mencapai 5,35 milyar—naik 97 juta atau 1,8% dari tahun 2023—dengan mayoritas di antaranya adalah pemuda berusia antara 16 hingga 24 tahun. Tingginya penetrasi internet ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial menjadi alat demokratisasi informasi, di sisi lain menjadi medan yang rawan untuk penyebaran hoaks dan narasi politik identitas yang dapat memecah-belah masyarakat.
Dalam bukunya Literacy in a Digital World: Teaching and Learning in the Age of Information, Kathleen Tyner menjelaskan bahwa literasi politik bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi. Di era digital, siswa perlu dibekali keterampilan literasi politik yang memungkinkan mereka untuk memilah mana informasi yang benar dan mana yang manipulatif. Literasi politik yang kuat membantu siswa menjadi pemilih yang lebih cerdas, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh politik identitas yang sering kali merusak tatanan sosial.
Mengutip jurnal penelitian berjudul Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial (2018), Christiany Juditha dan Josep J. Darmawan menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi platform utama sosialisasi politik anak muda. Namun, sayangnya, platform ini sering kali menjadi ajang penyebaran narasi ekstremis dan radikal, terutama menjelang pemilihan umum dan Pilkada. Di sinilah peran penting pendidikan dalam memperkuat literasi politik siswa untuk menangkal dampak buruk dari polarisasi politik identitas.
Polarisasi politik tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga dapat menyusup ke dalam ruang-ruang pendidikan. Anak muda sering kali terjebak dalam polarisasi ideologi politik karena kurangnya pemahaman tentang politik yang lebih mendalam. Sekolah harus memainkan peran kunci dalam memberikan siswa pengetahuan yang lebih luas tentang politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, siswa dapat terlibat dalam politik secara rasional, bukan berdasarkan sentimen identitas yang sempit.
Pendidikan literasi politik yang diajarkan di sekolah-sekolah tidak hanya mencegah siswa dari keterjebakan dalam narasi politik identitas, tetapi juga membantu mereka memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Buku The Politics of Identity: History, Nationalism, and the Prospect for Peace In Post-Cold War East Asia (2007) oleh Sheila Miyoshi Jager menyatakan bahwa politik identitas hanya akan memperburuk polarisasi jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Di sinilah peran sekolah untuk menanamkan pemahaman politik yang lebih terbuka dan inklusif kepada siswa.
Peran Penting Guru dalam Mendidik Pemilih Muda
Guru memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman politik siswa. Di tengah maraknya narasi ekstrem dan radikal yang sering muncul menjelang Pilkada, guru harus dibekali dengan keterampilan untuk mengajarkan literasi politik kepada siswa. Penelitian Pengaruh Media Sosial terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa pada Pemilu (2022) oleh Maghrifa Kafka Razaqa, Fadlian Rafa Prawira dan Gunawan Santoso menunjukkan bahwa pemuda yang memiliki pemahaman politik yang baik cenderung tidak terpengaruh oleh polarisasi dan lebih mampu membuat keputusan politik yang rasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan literasi politik menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah.
Selain itu, guru juga dapat memainkan peran sebagai fasilitator diskusi yang sehat di kelas. Diskusi politik yang terbuka dan inklusif di kelas dapat membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis, yang pada gilirannya akan melindungi mereka dari pengaruh narasi politik identitas yang sempit.
Menuju Pilkada yang Lebih Sehat dan Inklusif
Pilkada yang terus menjadi ajang pertarungan politik di berbagai daerah, literasi politik siswa menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan demokrasi yang sehat. Literasi politik yang kuat tidak hanya akan membekali siswa untuk menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga akan melindungi mereka dari bahaya politik identitas yang memecah-belah. Selain itu, dengan memperkuat literasi politik di sekolah-sekolah, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih kritis, toleran, dan siap menghadapi tantangan politik di masa depan.
Seiring dengan meningkatnya tantangan demokrasi, pendidikan politik tidak boleh lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi pilar penting dalam sistem pendidikan kita. Jika siswa dibekali dengan literasi politik yang baik, Pilkada di berbagai daerah akan lebih fokus pada isu-isu substantif yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pertempuran identitas.
Menghadapi tantangan politik identitas yang kerap muncul di Pilkada, literasi politik siswa harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan. Dengan memberikan siswa pemahaman politik yang kritis dan inklusif, kita tidak hanya menjaga demokrasi lokal tetap sehat, tetapi juga mencetak generasi pemimpin yang siap membawa perubahan positif di masa depan.
Leave a Comment