Mengawal Pemerintahan Baru dari Penumpang Gelap Propagandis Khilafah

Harakatuna.com – Kurang dari tiga pekan lagi negara ini akan dipimpin oleh presiden baru. Prabowo dan Gibran akan memimpin Indonesia selama setengah dekade ke depan. Sejumlah persiapan telah dilakukan, yang di antaranya adalah pengamanan transisi pemerintahan dari segala ancaman dan pengawalan pemerintahan baru dari penumpang gelap yang bisa merusak bangsa. Mengapa pemerintahan baru perlu dikawal?

Sebab, seiring semakin dekatnya masa transisi pemerintahan, isu tentang keberadaan kelompok-kelompok yang mencoba menyusup ke dalam pemerintahan dengan tujuan menyebarkan khilafah—yang diklaim ideologi dan syariat Islam—lalu menggantikan Pancasila semakin menemukan titik kebenaran. Salah satu perhatian ialah pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Meskipun Prabowo dikenal sebagai figur militer yang tegas dan nasionalis, kekhawatiran mengenai adanya “penumpang gelap” dari kalangan islamis yang berusaha menyusupi pemerintahannya tetap ada. Di sini, saya akan membahas pentingnya mengawal pemerintahan Prabowo dari ancaman kaum islamis radikal serta peran vital dalam mengamankan NKRI dari infiltrasi khilafah dan terorisme.

Bukannya PKS sudah di koalisi? Benar, tapi PKS itu bukan ancaman atas ideologi. Ancaman ideologi bangsa datang dari pihak-pihak tidak monolitis: bisa jadi kaum separatis, radikal-teroris, bahkan musuh politik pemerintahan baru itu sendiri. Apalagi jika flashback pada rekam jejak Prabowo, kekhawatiran akan penumpang gelap menemukan alasannya. Ia dan pendukungnya di masa lalu cukup heterogen dan militan.

Prabowo; Track Record Penumpang Gelap

Prabowo Subianto, sosok yang sering diidentikkan dengan figur militer yang tegas dan visioner, telah lama terlibat dalam percaturan politik tanah air. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di balik perjalanan politiknya, ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan popularitas dan momentum politik Prabowo untuk kepentingan ideologis mereka sendiri, yakni para islamis radikal yang ingin menggantikan Pancasila menjadi khilafah.

Rekam jejak tersebut dapat dilihat dari hubungan historis antara Prabowo dengan beberapa tokoh dan kelompok islamis yang aktif mendukungnya, terutama dalam Pilpres 2014 dan 2019. Kala itu, dukungan dari kelompok Islam garis keras menjadi bagian dari strategi koalisi politik yang berusaha merebut suara Muslim. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, kelompok tadi mencoba meraih kekuasaan dengan menunggangi popularitas Prabowo.

Mereka menggunakan platform politik sebagai sarana mempromosikan ideologi anti-Pancasila, serta segala gagasan yang bertentangan dengan pilar-pilar kebangsaan. Uniknya, selama kiprahnya di panggung politik, Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Pancasila dan NKRI. Artinya, yang mesti dipertanyakan bukanlah soal pemerintahan barunya, tetapi penumpang gelap yang memengaruhinya.

Misalnya, dalam berbagai pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya berkomitmen pada kelangsungan demokrasi Indonesia dan tetap setia pada nilai-nilai kebangsaan. Meskipun demikian, keberadaan kelompok radikal tersebut tetap menjadi ancaman serius. Mereka tidak hanya berusaha mendekat kepada kekuasaan, tetapi juga mencoba memengaruhi kebijakan sesuai agenda mereka.

Karena itu, pengawasan ketat dan strategi politik yang cerdas diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintahan Prabowo tidak menjadi alat bagi kelompok-kelompok radikal tersebut. Prabowo dan timnya harus selektif dalam memilih mitra politik dan memastikan bahwa kelompok-kelompok dengan agenda anti-Pancasila tidak diberikan ruang atau peluang untuk menyusup ke dalam struktur pemerintahan baru, di kabinet yang akan datang.

Mengamankan NKRI dari Khilafah-Terorisme

Penumpang gelap propagandis khilafah adalah fakta; mereka eksis namun tidak terdeteksi. Dan ideologinya merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan NKRI dan Pancasila, karena bertentangan dengan prinsip pluralisme dan demokrasi. Para propagandis khilafah terus berusaha menarik perhatian generasi muda dan menciptakan bibit radikalisme yang membahayakan keamanan bangsa di setiap era pemerintahan Prabowo.

Pemerintahan Prabowo dihadapkan pada tantangan besar untuk menanggulangi ancaman tersebut. Sebagai pemimpin negara yang harus memastikan stabilitas dan keamanan nasional, Prabowo harus merumuskan strategi komprehensif menghadapi potensi penumpang gelap di kabinetnya. Langkah-langkah yang dapat diambil banyak, dan ia pasti jelas lebih tahu bagaimana cara mengamankan pemerintahan barunya.

Selain pendekatan keras melalui hukum dan keamanan, penting juga bagi pemerintahan baru untuk mempromosikan narasi kebangsaan yang inklusif dan moderat. Pancasila sebagai landasan negara harus diperkuat di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Di era digital, pemerintahan baru perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk melawan narasi radikal yang menyebarkan berbagai propaganda melalui platform digital.

Sementara itu, upaya deradikalisasi juga harus dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintahan Prabowo harus memastikan program deradikalisasi yang berfokus pada reintegrasi sosial bagi eks-napiter dan simpatisan khilafah dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Peran masyarakat Muslim yang moderat harus diberdayakan untuk menjadi mitra pemerintah dalam mencegah radikalisasi di tingkat akar rumput.

Kesuksesan dalam mengamankan NKRI dari propaganda khilafah dan terorisme adalah tolok ukur penting bagi kepemimpinan Prabowo. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isu keamanan semata, tetapi juga keberlanjutan ideologi Pancasila dan masa depan NKRI. Perlu strategi politik yang komprehensif untuk mengawal pemerintahan baru. Yang jelas, penumpang gelap propagandis khilafah dan terorisme harus dimusnahkan.

Wallahu A’lam bi ash-Shawab…