Harakatuna.com – Keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung Board of Peace (BoP) masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. MUI mengkritik keras, namun kemudian kritiknya mereda. NU dan Muhammadiyah relatif kompromistis, dan sejumlah pakar juga menyampaikan keberatan mereka. Goenawan Mohamad dan Tempo menyebut sebagai kemunduran sikap Indonesia atas Palestina. Pada intinya, ada satu hal yang dipersoalkan banyak pihak, yaitu “taji” BoP itu sendiri.
Tentu, simpang-siur pendapat merupakan keniscayaan demokrasi dan sejauh tidak destruktif, semua itu tidak jadi masalah. Indonesia harus bayar 17 triliun untuk menjadi anggota tetap BoP, sebuah harga yang tidak sebanding jika ternyata organisasi tersebut ternyata tidak memiliki taji apa pun. Sestrategis apa pun BoP secara geopolitik, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional, sehingga harus ada implikasi kebijakan yang konkret di balik keputusan tersebut.
Menarik dicatat bahwa, BoP merupakan cermin dari krisis global dalam cara masyarakat berpikir tentang konflik, perdamaian, dan legitimasi. BoP muncul di persimpangan antara frustrasi terhadap lembaga multilateral tradisional, dalam hal ini PBB, serta keinginan mencari formula yang dirasa akan lebih efisien dalam menyelesaikan konflik. Namun sebelum kita menilai taji BoP, apakah tajam atau tumpul, kita perlu memahami apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan.
Bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan Gaza sejak dua tahun terakhir memang berubah drastis. Ruang hidup rakyat yang berjuang untuk haknya kini mulai dibicarakan sebagai sebuah ‘proyek’ yang perlu dikelola. Keadilan jarang disorot, sebab kapitalis Barat fokus pada aspek tata kelola dan investasi pasca-konflik. Dialektika politik digantikan oleh algoritma administrasi yang depolitisasi, dan BoP didirikan dalam posisi itu oleh sosok gila bernama Donald Trump.
Ada klaim bahwa inisiatif BoP bisa menjadi mekanisme alternatif untuk mengatasi kebuntuan diplomatik internasional terutama dalam konflik yang tampaknya tak berujung di Palestina. Namun kritik tajam juga muncul dari berbagai arah: dari suara Palestina yang langsung terdampak, dari lembaga pemikir di Afrika yang merasa teralienasi, hingga media mainstream yang melihat desain kelembagaan BoP sebagai potensi personalisasi kekuasaan di panggung global—narsisme Trump.
Keprihatinan yang terakhir ini bukan tanpa dasar. Dampak dari struktur BoP adalah pergeseran fokus dari kedaulatan politik ke narasi manajemen administratif yang bersifat teknis. Gaza yang telah digenosida tak lagi dibicarakan sebagai masyarakat dengan aspirasi politik dan hak fundamental, melainkan sebagai zona pembangunan yang tengah distabilisasi, dan pada akhirnya ‘ditata paksa’. Semua ini soal cara kita memahami konflik sebagai fenomena yang dipolitisasi.
Faktanya, tidak satu pun negara Sub-Sahara Afrika diundang menjadi anggota tetap, sementara peran veto tunggal dan hak seleksi anggota terpusat pada satu figur, yakni Trump si gila, yang menyiratkan desain yang selain menggeser kekuasaan, juga menyingkirkan suara negara-negara Global South dari proses yang justru memberi dampak besar bagi keamanan dan stabilitas kawasan mereka sendiri. Karenanya, taji BoP sendiri disangsikan sejumlah kalangan.
Kritik tajam juga ditujukan pada konteks kepentingan negara-negara Arab yang bergabung BoP, yaitu Arab Saudi, UEA, Qatar, Yordania, dan Mesir. Agenda diplomatik BoP selaras dengan struktur kebijakan strategis mereka, yaitu proksi AS di Timur Tengah. Hal itu kemudian ditambah fakta bahwa dukungan militer dan politik AS terhadap Israel telah menciptakan persepsi bahwa setiap inisiatif perdamaian yang mereka pimpin tidak akan pernah bebas dari bias kepentingan Zionisme.
Di situlah Indonesia menemukan dirinya dalam persimpangan yang menarik. Keputusan Presiden Prabowountuk bergabung dengan BoP adalah tentang bagaimana negara ini teguh memegang amanat konstitusi namun juga fleksibel secara politik. Bergabung BoP artinya Indonesia tidak absen dari meja diplomasi global, namun juga perlu waspada agar terhindar dari stabilitas semu yang Barat narasikan. Indonesia harus gagah karena bukan kacung Trump, AS, dan apalagi Zionisme.
Mengenai hal itu, komentar dari diplomat senior Dino Pati Djalal mencerminkan pendekatan yang realistis namun juga kritis. Djalal melihat keputusan bergabung BoP sebagai langkah pragmatis dalam kancah diplomasi yang terbatas. Namun ia juga menegaskan bahwa BoP bukanlah solusi instan dan harus terus dievaluasi terhadap prinsip-prinsip utama Indonesia: mendukung kedaulatan nasional dan penghormatan terhadap prinsip hukum internasional. Indonesia bukan jadi ekor belaka.
Kita perlu mempertanyakan secara kritis: apakah perdamaian yang sedang dicarikan BoP layak disebut perdamaian jika tidak dimulai dari pengakuan hak dan consent mereka yang paling terdampak, yakni Palestina, yang ternyata tak diajak masuk BoP? Apakah peran Indonesia di BoP akan menambah legitimasi pada struktur kebarbaran Zionisme Barat, atau justru jadi kekuatan penyeimbang agar BoP tak jadi omon-omon Trump saja?
Maka, meneroka kesungguhan BoP itu niscaya. Taji BoP adalah soal konsistensi narasi dan misi yang diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan universal, atau hanya pada legitimasi politik baru yang bisa disalahgunakan? Indonesia, dengan tradisi diplomasi bebas-aktifnya, memiliki posisi strategis untuk mendorong narasi yang mempertegas keadilan sebagai inti perdamaian. Jika taji BoP benar-benar ada, maka Indonesia akan beruntung ada di dalamnya. Jika tidak, maka untuk apa bergabung?
Ke depan, sangat penting bagi Indonesia untuk aktif memetakan, mengkritisi, dan memperjuangkan prinsip-prinsip yang selama ini jadi dasar diplomasi, yakni struktur perdamaian yang inklusif—bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sesuai amanat UUD. Sebagai negara yang berbasis pada prinsip-prinsip moral dan konstitusional, Indonesia perlu memastikan bahwa BoP tidak dijadikan alat legitimasi Barat, Trump, dan para Zionis untuk memperkuat kebarbaran dan kebiadaban mereka. []
Leave a Comment