Harakatuna.com. Doha – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menjadi pembicara utama dalam Global Security Forum (GSF) 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025. Forum internasional tahunan yang telah digelar sejak 2018 ini mengangkat tema besar terkait dinamika keamanan global, dengan fokus khusus pada peran aktor non-negara (non-state actors) dalam konteks ancaman transnasional.
Dalam pidato kuncinya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang dan kolaboratif terhadap non-state actors, yang menurutnya memainkan peran ganda dalam lanskap keamanan kontemporer.
“Indonesia memandang non-state actors sebagai pihak yang berpengaruh signifikan dalam sistem keamanan global saat ini,” ujarnya. “Mereka terbagi menjadi dua kelompok: kelompok bermusuhan yang menjadi ancaman terhadap stabilitas, dan kelompok yang bersahabat yang bisa menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian.”
Tito menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani, Menteri Dalam Negeri Qatar Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, serta pendiri The Soufan Center, Ali Soufan, atas terselenggaranya forum yang dinilainya sebagai platform penting untuk pertukaran gagasan dan penguatan jejaring internasional.
Lebih lanjut, ia memaparkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi kelompok ekstremis bersenjata yang memiliki koneksi global, seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, serta Jamaah Ansharut Daulah yang terhubung dengan ISIS. Selain itu, ia menyinggung konflik bersenjata domestik yang pernah terjadi, seperti dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut Tito, tantangan keamanan semakin kompleks karena keterlibatan aktor domestik dan asing dalam kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam.
“Keberadaan jaringan-jaringan ini tidak hanya mengancam stabilitas nasional, tapi juga menghambat pembangunan ekonomi,” jelasnya.
Namun demikian, Tito juga menyoroti peran positif dari non-state actors yang bersifat kooperatif. Ia mengangkat proses perdamaian di Aceh sebagai contoh keberhasilan kerja sama antara negara dan organisasi non-negara. Proses damai itu dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin oleh Presiden Finlandia kala itu, Martti Ahtisaari, serta tokoh mediator Juha Christensen.
Dalam konteks pemberantasan terorisme, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga kajian internasional seperti International Crisis Group yang dipimpin oleh Sidney Jones dan Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dari Nanyang Technological University, Singapura.
“Lembaga-lembaga ini telah memberikan analisis berbasis riset mendalam mengenai jaringan terorisme di Asia Tenggara, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya,” tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Mendagri Tito menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama, pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara, tidak hanya pada level strategis, namun juga pada tingkat operasional antar aparat penegak hukum. Kedua, perlunya melibatkan friendly non-state actors seperti lembaga swadaya masyarakat, institusi riset, dan komunitas sipil dalam strategi pencegahan dan penanganan ancaman dari aktor non-negara yang bermusuhan.
“Forum ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara negara, lembaga riset, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat respons global terhadap berbagai tantangan keamanan lintas negara,” pungkas Mendagri Tito.
Leave a Comment