Menag Nasaruddin Umar Dorong Kurikulum Cinta untuk Atasi Intoleransi

Harakatuna.com. Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengedepankan pendekatan “Kurikulum Cinta” sebagai strategi utama dalam menangani kasus intoleransi yang belakangan ini marak terjadi. Pendekatan ini menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, kebersamaan, dan keharmonisan.

Hal tersebut disampaikan Menag saat acara Coffee Morning bersama para pejabat Kemenag di Jakarta, Selasa (29/7/2025). “Kasus intoleransi tidak cukup diselesaikan di sektor hilirnya saja, tapi harus disentuh juga dari sektor hulunya. Karena itu, saya mengedepankan pendekatan Kurikulum Cinta ini,” ujar Nasaruddin dalam pertemuan tersebut.

Menurutnya, pendekatan ini perlu diterapkan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, terutama karena generasi di bawah usia 30 tahun dinilai lebih terbuka, humanis, dan kurang terpapar paham radikal. “Kelompok usia ini masih dalam fase pembelajaran. Maka dari itu, pendekatan yang menanamkan cinta kasih sangat tepat untuk membentuk cara berpikir mereka yang lebih damai dan inklusif,” jelas Menag.

Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan intoleransi secara bertahap dan menyeluruh, dengan melibatkan semua unsur masyarakat lintas agama. “Penyelesaian intoleransi ini harus dilakukan secara psikologis dan damai. Jangan sampai niat baik kita justru dibaca sebagai bentuk provokasi oleh pihak lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menag juga mengingatkan seluruh pejabat Kemenag untuk tidak mengambil kebijakan secara reaktif atau emosional. Ia mendorong agar setiap langkah diambil secara sistematis dan profesional. “Mari kita berpikir secara tenang dan menyelesaikan persoalan dengan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh,” pungkasnya.

Acara Coffee Morning tersebut turut dihadiri pejabat Eselon I dan II Kemenag, staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli menteri, para Kepala Kantor Wilayah Kemenag dari seluruh Indonesia, serta para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).