Harakatuna.com. Jakarta – Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja sama strategis dalam bidang politik dan keamanan, dengan fokus utama pada pengelolaan wilayah perbatasan dan penanggulangan ancaman terorisme. Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan bilateral antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa ancaman terorisme lintas negara menjadi salah satu perhatian serius kedua pemerintah. “Dalam pembicaraan tadi, yang utama adalah peningkatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di bidang keamanan wilayah perbatasan. Salah satu fokusnya adalah penanganan terorisme yang berpotensi menyusup melalui celah perbatasan,” ujar Budi Gunawan dalam konferensi pers usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa penyelundupan manusia, narkotika, dan barang ilegal menjadi pintu masuk yang kerap dimanfaatkan jaringan teroris untuk membiayai atau menyamarkan aktivitas mereka. “Karena itu, kerja sama dalam pengawasan perbatasan harus ditingkatkan, baik dari sisi patroli laut maupun koordinasi intelijen. Ancaman tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga bisa melintas batas negara,” tegasnya.
Budi menyebut bahwa penguatan ini juga mencakup penyelesaian batas wilayah laut seperti di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang sebelumnya telah ditandatangani pada 2023, serta proses demarkasi batas darat di Pulau Sebatik dan West Pilar yang kini memasuki tahap teknis pelaksanaan. “Semua ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan teknis bilateral agar implementasinya di lapangan bisa efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, isu perlindungan terhadap nelayan dan pencegahan illegal fishing turut menjadi bagian dari pembahasan strategis. Menurut Budi, wilayah perairan yang tidak terjaga dengan baik berisiko menjadi tempat persembunyian atau jalur pelarian kelompok-kelompok teroris. “Penjagaan wilayah laut bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keamanan nasional,” imbuhnya.
Budi memastikan bahwa tindak lanjut kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian bilateral tingkat pelaksana demi memastikan seluruh kesepakatan dapat berjalan secara konkret. “Semua akan diformalkan dalam mekanisme teknis di tingkat pelaksanaan. Yang penting, kita pastikan kawasan perbatasan aman dari infiltrasi paham radikal dan aktivitas terorisme lintas negara,” tutupnya.
Leave a Comment