Harakatuna.com. Jakarta — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian pesat dinilai membawa ancaman serius, tidak hanya dalam bentuk penyebaran hoaks, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi intoleransi dan radikalisme. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa AI, khususnya generative AI (Gen-AI), kini digunakan sebagai “senjata” baru dalam perang informasi.
“AI mampu menghasilkan konten yang sangat meyakinkan, baik berupa narasi fiktif, gambar manipulatif, maupun video deepfake. Penyalahgunaan teknologi ini berpotensi memperlebar jurang post-truth dan membuka celah bagi propaganda radikal yang memanfaatkan sentimen kebencian,” ujar Septiaji di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ia menjelaskan, kelompok intoleran dan jaringan radikal sangat mungkin memanfaatkan teknologi ini untuk memproduksi narasi yang mengadu domba masyarakat, mengaburkan fakta, serta menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. “Di titik ini, radikalisasi tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi meluas di dunia digital yang sulit dikendalikan,” tegasnya.
Contoh nyata adalah video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah-olah mengatakan “Guru itu beban negara.” Video tersebut viral dan memicu kemarahan publik. “Kejadian ini menunjukkan betapa mudahnya konten palsu memprovokasi emosi dan menciptakan polarisasi. Bayangkan jika teknik serupa digunakan untuk menyebarkan ideologi radikal,” kata Septiaji.
Menurutnya, akar masalah terletak pada rendahnya literasi digital masyarakat. Publik yang tidak memiliki keterampilan membedakan informasi autentik dengan konten manipulatif akan lebih mudah dimanfaatkan, baik untuk menyebarkan disinformasi maupun untuk digiring ke arah paham radikal.
“Karena itu, peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas nasional. Kita tidak boleh memberi ruang bagi pihak yang mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat untuk menyebarkan intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme,” jelasnya.
MAFINDO sendiri telah menggunakan berbagai perangkat lunak untuk memeriksa konten, mulai dari Hivemoderation, Sightengine, hingga detektor deepfake milik Elevenlabs dan Google. Selain itu, masyarakat juga diajak memanfaatkan platform kredibel seperti TurnBackHoax.ID dan cekfakta.com.
Namun, Septiaji menekankan bahwa perlawanan terhadap disinformasi dan radikalisme digital tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Masyarakat harus membangun daya tahan melalui sikap kritis, skeptis, serta menerapkan prinsip tabayyun atau verifikasi. “Ini adalah cara agar kita tidak mudah dijadikan korban adu domba dan propaganda radikal,” pesannya.
Sebagai strategi jangka panjang, MAFINDO mendorong pendekatan komunal yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, akademisi, dan komunitas warga. Tujuannya, membangun ekosistem anti-hoaks yang kolaboratif sekaligus menjadi benteng ideologis.
“Dengan membekali masyarakat, khususnya generasi muda, kemampuan berpikir kritis sejak dini, kita bisa menutup ruang bagi infiltrasi ideologi radikal. Harapannya, gerakan bersama ini bukan hanya memerangi hoaks, tapi juga memperkokoh persatuan bangsa dari ancaman disintegrasi,” pungkasnya.
Leave a Comment