Harakatuna.com – Tiga pekan terakhir, eskalasi perang Iran melawan Zionis AS-Israel meningkat tajam, menjadi perang asimetris pertama di era kontemporer. Laporan Airwars, organisasi pemantau konflik menyebut, dalam empat hari pertama operasi militer, sekitar 4.000 target di Iran telah diserang. Intensitas serangan bahkan disebut yang terbesar dalam sejarah agresi AS di Timur Tengah. Perang di Iran telah berubah menjadi konfrontasi terbuka dengan skala yang sangat mengkhawatirkan.
Korban sipil terus bertambah seiring agresi Zionis AS-Israel. Laporan Iranian Red Crescent Society menyebutkan, lebih dari seribu orang tewas di Iran, termasuk ratusan murid dan staf sekolah di Kota Minab. Dampak perang juga meluas ke kawasan lain di Timur Tengah. Serangan balasan Iran ke beberapa negara Teluk memperpanas keadaan. Konflik pun menjelma jadi perang regional yang menghubungkan banyak negara Arab dan kepentingan geopolitik Barat.
Ironisnya, perang tampaknya tidak berlangsung di udara dan di siber belaka. Sebuah video viral di medsos tentang segerombolan pastor Kristen Evangelis berdoa di sekitar Presiden Donald Trump di Gedung Putih, memohon bimbingan Ilahi bagi kepemimpinan AS dalam perang yang tengah berlangsung. Adegan tersebut dipandang sebagai simbol dan retorika religius untuk memberi kesan bahwa konflik kali ini, bagi Barat, adalah perjuangan moral yang sarat dimensi spiritual.
Pada saat yang sama, Iran juga bukanlah bangsa yang asing dengan narasi sakral ihwal politik. Sejak Revolusi Iran 1979, bangsa Persia itu membangun identitas ideologis yang kuat tentang konsep pengorbanan dan martir dalam tradisi Syiah. Narasi kemartiran berakar pada tragedi Perang Karbala, ketika Sayidina Husain bin Ali, cucu Nabi Saw., dibunuh secara tragis oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Dalam politik Iran, kisah Karbala merupakan sumber legitimasi perlawanan.
Ketika dua narasi sakral Iran dan AS bertemu dalam satu arena, perang Iran melawan AS-Israel berubah menjadi kontestasi tentang siapa yang memegang legitimasi moral, siapa yang dianggap membela kebenaran, dan siapa yang dilabeli sebagai musuh Tuhan. Istilah seperti ‘terorisme’ kemudian kerap jadi instrumen politik yang begitu fleksibel, digunakan untuk membingkai musuh sekaligus membenarkan penggunaan kekuatan militer. AS meniru Iran, pada konflik hari ini.
Maka, pertanyaannya, apakah perang global melawan terorisme benar-benar merupakan upaya menjaga keamanan dunia, ataukah tidak lebih dari kontestasi narasi perang suci? Martir Karbala vs Mesianisme Evangelis dalam perang Iran melawan AS-Israel mirip konsep “crusade” yang dipakai pasukan Kristen di era Renaisans. Baik Iran maupun Barat lantas terjebak satu instrumen terorisme. Mereka menjadi produsen terorisme, sekaligus sama-sama korban dari teror itu sendiri.
Instrumen Terorisme dalam Narasi Perang Suci Barat
Sejak peristiwa 9/11 pada tahun 2001, istilah ‘terorisme’ mengalami transformasi besar dalam geopolitik. Terorisme menjadi kategori politik yang memiliki konsekuensi militer, diplomatik, dan ideologis. Melalui doktrin War on Terror (WoT), AS mengonstruksi kerangka naratif global yang membagi dunia ke dalam dua kutub moral: Barat sebagai otoritas keamanan dan peradaban, dan Islam yang dicap sebagai teroris. Label ‘teroris’ di situ jadi legitimasi invasi AS di Timur Tengah.
Narasi WoT bahkan jadi landasan bagi intervensi militer AS di sejumlah negara Islam. Invasi ke Afghanistan (2001) dan perang di Irak (2003) dipresentasikan sebagai misi global untuk menghancurkan jaringan terorisme. Namun, WoT malah jadi bumerang. Negara yang sebelumnya relatif stabil berubah jadi arena konflik berkepanjangan, di mana berbagai milisi bersenjata menemukan ruang untuk tumbuh. Al-Qaeda mengawali puluhan kelompok teror lainnya.
Ketika itu, bahasa politik yang digunakan selalu menempatkan konflik pada kerangka teologis, yakni antara kebaikan dan keburukan, atau antara peradaban dan barbarisme. Di situlah narasi tentang perang suci (holy war) muncul, baik di kalangan Muslim ekstremis maupun Barat-AS, kendati tak disebut secara eksplisit sebagai ‘crusade’. Banyak retorika moral dibangun untuk mengesankan bahwa perang memiliki dimensi spiritual yang melampaui kepentingan geopolitik semata.
Sayangnya, persoalan muncul ketika label ‘terorisme’ digunakan secara selektif: hanya untuk Islam saja, sementara Barat bebas bertindak teror. Kelompok bersenjata yang melawan Barat dilabeli teroris, sementara kelompok ekstremis non-Islam yang pro-Barat disebut sekutu atau pejuang kebebasan. Akhirnya, istilah terorisme telah menjadi instrumen politik yang akan dipakai untuk mem-framing musuh dan membenarkan penggunaan agres militer Barat secara ugal-ugalan.
Setelah bertahun-tahun bak sirna, kerangka tersebut kembali muncul, yakni pada perang Iran melawan Barat. Pemerintah AS dan sekutunya di Israel menempatkan program nuklir Iran serta jaringan aliansinya di kawasan sebagai ancaman terhadap stabilitas global, dan perang di-framing sebagai upaya mencegah bahaya di masa depan. Perang dipresentasikan bukan sebagai pilihan politik, melainkan tindakan defensif yang niscaya untuk dilakukan.
Saat ini, banyak analis berpendapat, penggunaan istilah terorisme dalam geopolitik telah mensimplifikasi kompleksitas konflik dan menutup ruang bagi pemahaman yang mendalam mengenai akar masalah sebenarnya. Ketika suatu konflik direduksi jadi sekadar pertarungan melawan teror, faktor rivalitas geopolitik, perebutan pengaruh regional, serta dinamika ideologi langsung tersisih dari perdebatan publik.
Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, jika perang melawan terorisme telah berlangsung selama lebih dari dua dekade namun kelompok-kelompok teror terus bermunculan di berbagai wilayah, apakah terorisme benar-benar musuh yang harus dihancurkan, ataukah ia merupakan produk dari dinamika geopolitik, alias AS dan Barat sendiri sebagai produsennya? Boleh jadi. Yang jelas, narasi perang suci Barat tidak mewariskan apa pun kecuali kekacauan dan kehancuran.
Barat; Produsen Kelompok Teror?
Paradoks terbesar geopolitik ialah kenyataan bahwa rata-rata kelompok teror muncul di wilayah yang pernah diintervensi militer Barat. Dua dekade terakhir, peta terorisme bertumpang tindih dengan peta konflik geopolitik. Negara-negara yang mengalami perang atau agresi militer AS berubah jadi negara gagal (failed state), tempat berbagai kelompok teror tumbuh dan memproduksi bentuk-bentuk radikalisme secara global. Al-Qaeda, ISIS, JI, dan JAD adalah bukti konkretnya.
Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada 1979, AS dan sekutu memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok mujahidin untuk melawan kekuatan Soviet, mencakup pelatihan militer serta penyediaan persenjataan. Para mujahidin dipandang sebagai sekutu strategis menghadapi ekspansi Soviet. Namun kemudian mereka berkembang melampaui konflik lokal, dan menjelma sebagai bagian dari jaringan jihad global yang ekspansif, termasuk ke Indonesia.
Pola serupa juga terlihat pada konflik di Irak pasca-invasi militer AS tahun 2003. Runtuhnya rezim Saddam Husein memantik kemunculan berbagai milisi dan kelompok bersenjata, yang di antaranya mengadopsi ideologi radikal-ekstrem. Dari kekacauan itulah kemudian muncul ISIS, yang dalam waktu singkat berhasil menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah, serta menarik ribuan mujahidin asing dari berbagai belahan dunia melalui doktrin ‘hijrah ke Bumi Syam’.
Dalam konteks perang Iran hari ini, pengalaman historis tersebut jadi peringatan penting. Perang skala besar di Timur Tengah menciptakan dinamika serupa: keruntuhan stabilitas regional, munculnya milisi, serta radikalisasi transnasional. Jika sejarah konflik di Afghanistan dan Irak jadi pelajaran, maka pertanyaan yang perlu diajukan ialah: apa konsekuensi jangka panjang yang akan terjadi nanti? Perang melawan terorisme berisiko membuka ruang lahirnya terorisme berikutnya.
Dengan demikian, perang Iran melawan AS-Israel tidak bisa dipahami sebagai sengketa nuklir semata. Terdapat kontestasi narasi yang relatif dalam, yaitu pertarungan legitimasi moral yang meminjam simbol-simbol sakral ‘perang suci’ untuk membenarkan kekerasan politik. Konflik Iran dengan AS-Iran, terlepas karena kegilaan Trump, adalah tentang siapa yang dianggap membela kebenaran dan siapa yang dilabeli sebagai ancaman terhadap tatanan dunia.
Iran membangun identitas politik melalui memori kesyahidan pada tragedi Karbala, dan AS kemarin juga melakukan pola serupa melalui pastor Kristen Evangelis. AS mencoba menanam pengaruh Mesianisme Evangelis yang melihat Timur Tengah melalui lensa teologis, yakni ruang sejarah yang diyakini memiliki peran dalam skenario eskatologis tentang akhir zaman. Iran meyakini kemunculan Imam Mahdi dan AS meyakini kemunculan Yesus. Sama-sama bernuansa eskatologis.
Ketika dua imajinasi religius tersebut bertemu di satu arena geopolitik, perang berubah jadi kontestasi simbolik yang memobilisasi emosi umat dan keyakinan religius. Istilah ‘terorisme’ difungsikan sebagai perangkat politik yang memberi legitimasi moral bagi tindakan militer. Label tersebut tidak sekadar mendefinisikan musuh, namun juga mem-framing perang sebagai tugas moral yang mesti dijalankan demi menjaga keamanan dan peradaban.
Masalahnya, sekali lagi, intervensi militer yang dibenarkan atas nama keamanan global selalu meninggalkan ruang kekacauan politik yang justru melahirkan wujud baru radikal-terorisme. Perang yang dimulai untuk memerangi terorisme akan berakhir dengan memproduksi siklus terorsme yang baru. Begitulah, ketika perang dibungkus label ‘suci’, batas antara keamanan dan ideologi jadi kabur. Yang tersisa hanyalah konflik berkepanjangan yang saling mengklaim kebenaran atas nama Tuhan. Jadi, kapan residu kontestasi perang suci akan membuat masyarakat belajar?
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment