Ketua MUI Belu Ajak Masyarakat Jadikan Idul Adha sebagai Momentum Perkuat Toleransi dan Kesetaraan

Ahmad Fairozi, M.Hum.

08/06/2025

2
Min Read
Ketua MUI Belu Ajak Masyarakat Jadikan Idul Adha sebagai Momentum Perkuat Toleransi dan Kesetaraan

On This Post

Harakatuna.com. Belu — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belu, Haji Abdullah Belajam, menyerukan kepada seluruh umat Muslim untuk menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai-nilai ketakwaan, kesetaraan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji yang bertepatan dengan Idul Adha bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga refleksi atas prinsip persamaan di hadapan Tuhan. Ia menekankan bahwa keseragaman pakaian ihram yang dikenakan para jemaah haji menjadi simbol kesetaraan universal. “Yang membenarkan kita manusia adalah semata-mata takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di hadapan-Nya, semua setara, tanpa membedakan status,” ujar Haji Abdullah dalam keterangannya, Kamis (6/06/2025).

Ia menambahkan, pesan spiritual dari Idul Adha seharusnya tidak berhenti pada prosesi keagamaan semata, melainkan diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Salah satu bentuk konkretnya adalah penguatan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap keberagaman, terutama di daerah multikultural seperti Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. “Ini sesuatu yang luar biasa. Kita di perbatasan harus menjadi contoh hidup rukun. Kami di FKUB selalu menyampaikan bahwa toleransi adalah fondasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” tuturnya.

Haji Abdullah juga menyoroti makna sosial dari kurban yang dibagikan setiap Idul Adha. Ia menegaskan bahwa semangat berbagi tidak terbatas hanya untuk umat Muslim, tetapi juga merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. “Umat non-Muslim pun memiliki hak yang sama untuk menerima daging kurban, karena mereka juga bagian dari masyarakat kita. Inilah bentuk nyata toleransi yang harus kita jaga,” katanya.

Ia berharap praktik inklusif seperti ini dapat terus dirawat dan diteladani oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Menurutnya, Belu sebagai wilayah perbatasan memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa harmoni antar umat beragama bukan hanya cita-cita, melainkan realitas yang bisa diwujudkan. “Kabupaten Belu harus bisa menjadi titik ukur. Kita ingin menunjukkan bahwa hidup berdampingan dengan damai adalah sesuatu yang mungkin dan harus dilakukan,” tutupnya.

Leave a Comment

Related Post