Harakatuna.com – Tidak ada yang lebih berbahaya bagi masa depan sebuah bangsa daripada generasi mudanya yang dikurung dalam kerangkeng ideologi sempit. Indonesia kini sedang menghadapi upaya sistematis untuk menjebak anak muda ke dalam mimpi palsu bernama khilafah.
HTI bersama tokoh-tokoh propagandisnya, alias khilafahers, telah lama memahami kelemahan demokrasi Indonesia: ia rapuh oleh korupsi, ia lemah oleh ketidakadilan hukum, dan ia guncang oleh politik uang.
Kekosongan moral itulah yang mereka isi dengan tawaran utopia; dengan embel syariat, Islam kafah, dan persatuan umat global (one ummah). Lewat senjata, kata-kata, gambar, meme, lewat masjid-masjid besar, bahkan lewat layar smartphone anak-anak muda.
Penelitian terbaru membuktikan bahwa akun Instagram @Felix.Siauw menjadi laboratorium propaganda khilafah yang sangat aktif. Dengan hampir dua juta pengikut, akun tersebut tidak hanya menjadi ruang dakwah, tetapi juga arena perang opini. Ustaz Felix tidak segan menampilkan dukungan terbuka pada penerapan khilafah di Indonesia. Terkini, profilnya memakai logo One Piece, romantisasi simbolis ihwal pembangkangan terhadap negara, atau dikenal dengan bughat.
Teknik yang digunakan pun bukan sembarangan. Para khilafahers mempraktikkan seluruh repertoar propaganda klasik yang sudah dikenali sejak era Perang Dunia II:
- Pertama, glittering generalities, yaitu menggelontorkan istilah muluk-muluk seperti ‘keadilan sejati’, ‘sistem yang bersih’, atau ‘pemerintahan Allah’, tanpa pernah menjelaskan mekanisme konkret bagaimana hal itu dijalankan.
- Kedua, all forms of persuasion, yaitu memakai ayat, hadis, testimoni tokoh, hingga analogi pop culture—semuanya diramu agar seolah-olah khilafah merupakan jawaban tunggal atas segala problem umat.
- Ketiga, card stacking, yaitu menonjolkan sisi baik sistem khilafah yang imajiner, sambil menyembunyikan fakta kegagalan politik Islam transnasional di belahan dunia lain. Paling mentok, khilafahers hanya berdongeng soal Turki Utsmani, sembari membohongi diri mereka sendiri bahwa Utsmaniyah tidak bersistem khilafah, melainkan monarki mutlak.
- Keempat, testimonial, yaitu menghadirkan kesaksian dari publik figur atau pengalaman personalnya sendiri, seolah-olah itu bukti empiris bahwa khilafah layak diperjuangkan seluruh masyarakat Indonesia.
Di tangan Ustaz Felix dan khilafahers lainnya, propaganda ini tampil cool, relatable, dan penuh confidence. Tak lagi dengan jargon berat, tetapi dengan bahasa sehari-hari. Tidak lagi lewat spanduk dan brosur, melainkan lewat reels dan stories.
Lantas, mengapa generasi muda mudah sekali masuk dalam jebakan khilafahers tersebut? Alasannya tidak monolitis. Namun, frustrasi bisa menjadi anasir terbesar. Demokrasi yang dijanjikan memberi keadilan justru menampilkan wajah korupsi dan oligarki. Di mata anak muda, pejabat demokrasi hanya sibuk memperkaya diri, sementara harga pendidikan, rumah, dan pekerjaan tetap menghimpit dan pengangguran merajalela.
Kedua, karena mereka lapar identitas. Dalam dunia serba global dan tanpa arah, ideologi yang menawarkan kepastian total terasa seperti oase di tengah gurun. HTI hadir dengan narasi: Islam adalah sistem yang totalistik. Semua ada jawabannya, semua ada solusinya, asalkan mau kembali ke khilafah.
Ketiga, karena medsos memperkuat ilusi para khilafahers. Anak muda merasa bagian dari sesuatu yang besar, global, dan heroik. Mereka disuguhi perasaan ‘kami melawan kezaliman’, padahal yang mereka hadapi hanyalah konten Instagramable yang manipulatif.
Yang tidak pernah diungkap Ustaz Felix dan khilafahers lainnya ialah: tidak ada satu pun negara di dunia yang berhasil menerapkan sistem khilafah ala HTI. Sejarah panjang dunia Islam dipenuhi fragmentasi, perebutan kekuasaan, dan konflik internal.
Dari Damaskus hingga Baghdad, dari Istanbul hingga Kairo, apa yang disebut HTI sebagai khilafah itu selalu berakhir sebagai kerajaan dinasti yang korup dan penuh intrik. Realitas tersebut jarang sekali muncul di unggahan Instagram mereka, karena tidak sesuai dengan narasi yang dibangun.
Lebih jauh lagi, gagasan khilafah selalu gagal ketika diuji di dunia nyata. Negara-negara yang mencoba, dari ISIS di Suriah hingga Taliban di Afghanistan, berakhir sebagai rezim yang represif, miskin legitimasi internasional, dan penuh pelanggaran. Bagaimana mungkin model yang gagal di abad ke-21 dianggap sebagai solusi bagi bangsa yang sedang berjuang memperkuat demokrasi.
Namun, mari jujur: propaganda khilafah laris bukan hanya karena kepiawaian propagandisnya, tetapi juga karena kegagalan negara sendiri. Demokrasi Indonesia berjalan timpang. Rakyat menyaksikan langsung: kursi DPR diperjualbelikan, hukum dipelintir untuk melindungi pejabat, dana rakyat dikorupsi tanpa malu.
Dalam situasi tersebut, larangan demi larangan tidak banyak membantu. Membubarkan HTI tidak berarti membubarkan gagasannya. Menghapus ormas tidak berarti menghapus keresahan yang membuat narasi khilafah tetap laku.
Itulah titik lemah negara: lebih sibuk mengurusi simbol ketimbang mengobati akar masalah. Selama pejabat publik masih bergelimang korupsi, selama aparat masih bermain uang, selama hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, propaganda khilafah akan terus menemukan telinganya.
Maka, apa yang dimaksud dengan kerangkeng khilafahers di sini bukanlah penjara fisik, melainkan kerangka kokoh berupa narasi tandingan, literasi kritis, dan perbaikan nyata dari demokrasi itu sendiri.
Generasi muda tidak boleh dibiarkan sendirian berhadapan dengan manipulasi propaganda. Negara harus hadir bukan dengan sensor, melainkan dengan keadilan. Bukan dengan larangan, melainkan dengan transparansi. Bukan dengan pembungkaman, melainkan dengan membangun ruang publik yang sehat.
Kerangkeng itu hanya bisa bekerja jika demokrasi Indonesia berbenah, membersihkan dirinya dari wajah busuk oligarki. Jika tidak, maka setiap larangan hanya akan membuat ideologi khilafah tampil lebih heroik di mata anak muda: seolah-olah mereka dikejar karena membawa kebenaran.
Generasi muda adalah masa depan republik ini. Membiarkan mereka jatuh dalam kerangkeng propaganda khilafah sama saja dengan membiarkan republik kehilangan arah. Editorial ini bukan sekadar ajakan waspada, tapi peringatan keras: kita sedang berhadapan dengan perang ideologi yang halus tapi sistematis.
HTI dan propagandisnya sudah lama bermain cerdik. Negara harus berhenti bermain bodoh. Jika demokrasi tak kunjung dibenahi, jika keadilan tak kunjung ditegakkan, maka kerangkeng itu justru akan berbalik: bukan khilafah yang terpenjara, melainkan masa depan Indonesia sendiri.
Leave a Comment