Harakatuna.com. Jakarta – Moderasi beragama terus digaungkan sebagai upaya merawat kerukunan dan keberagaman di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023, Kementerian Agama (Kemenag) menjadi penggerak utama implementasi program moderasi beragama dengan menggandeng lintas sektor, termasuk media.
Muhammad Syafaat, Subdit Bina Paham Keagamaan Islam Kemenag, menjelaskan bahwa istilah moderasi beragama kini berkembang menjadi “beragama maslahat” yang fokus pada isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. “Di era Prof. Nasaruddin Umar, kerukunan menjadi bagian dari cinta kemanusiaan dan ekoteologi,” ujarnya dalam Webinar Media Gathering, Jumat (25/4).
Ia menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mencegah penyebaran informasi yang memicu konflik keagamaan. “Hindari kata seperti ‘sesat’ atau ‘menyimpang’ dalam peliputan keberagaman agama. Kami siap bantu klarifikasi melalui jaringan Pranata Humas, KUA, hingga penyuluh agama,” katanya.
Menurut data Kemenag, terdapat 776 Pranata Humas, 5.917 KUA, dan lebih dari 45.000 penyuluh agama Islam yang tersebar di seluruh Indonesia dan bisa dijadikan sumber informasi terpercaya oleh media. Aktivis inklusi sosial, Abi Setio Nugroho, menyoroti peran penting media dan masyarakat sipil dalam menjembatani kelompok rentan dan negara.
“Dalam isu kebebasan beragama, media harus jadi penyeimbang, bukan pemicu konflik,” ungkapnya.
Abi mengkritik ketimpangan antara dokumen kebijakan dan realitas di lapangan. Ia mencontohkan kasus GKI Yasmin dan Ahmadiyah sebagai bukti masih lemahnya perlindungan negara terhadap hak beragama. Ia juga mendorong peningkatan kapasitas jurnalis dalam memahami isu keberagaman serta pentingnya panduan liputan sensitif agama.
“Perlu kolaborasi media dan masyarakat sipil untuk menghadirkan konten lintas agama, suku, gender, dan keyakinan,” pungkasnya.
Leave a Comment