Harakatuna.com. Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pentingnya penerapan ekoteologi dalam kebijakan yang konkret dan berdampak luas. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menyatakan bahwa ekoteologi tak boleh berhenti sebagai wacana semata, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata lintas sektor.
“Ekoteologi bukan sekadar jargon. Kebijakan yang kita susun harus terintegrasi lintas sektor dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Sebagai program prioritas, kita memerlukan indikator konkret, seperti pengurangan bencana alam dan kerusakan lingkungan,” ujar Muhammad Ali Ramdhani dalam Forum Group Discussion (FGD) Penulisan Dokumen Kebijakan Ekoteologi yang digelar di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ramdhani, yang akrab disapa Kaban Dhani, menekankan bahwa dokumen kebijakan yang sedang dirancang tidak boleh hanya menjadi pedoman internal Kemenag. Menurutnya, dokumen tersebut harus bersifat strategis dan bisa menjadi bagian dari indikator transformasi birokrasi pemerintah. “Dokumen ini tidak boleh eksklusif untuk internal Kemenag. Ia harus menjadi acuan strategis yang mencerminkan transformasi birokrasi yang lebih hijau dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih jauh, Dhani mengaitkan kepedulian terhadap lingkungan dengan nilai-nilai spiritual. Ia mengibaratkan bumi seperti tubuh manusia yang wajib dirawat agar tetap sehat dan berfungsi optimal. “Tubuh adalah satu-satunya tempat kita menitipkan hidup dan kebahagiaan. Kalau tubuh sakit, ibadah pun tak maksimal. Begitu pula dengan bumi. Jika bumi rusak, maka kehidupan, kebahagiaan, bahkan ibadah kita akan terganggu,” jelasnya.
Menutup arahannya, Kaban Dhani berharap FGD ini tidak menjadi pertemuan terakhir. Ia menekankan pentingnya kesinambungan dalam penyusunan kebijakan ekoteologi dengan melibatkan berbagai pendekatan. “Kita butuh sinkronisasi lanjutan. Pendekatan kebijakan harus memadukan cara top-down dan bottom-up, dengan mempertimbangkan sisi teknokratik, politik, dan partisipatif,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat di bawah koordinasi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama, Jaja Jaelani. “Kerja cepat itu penting, tapi jangan sampai tergesa-gesa. Mari kita rancang kebijakan ini dengan cermat dan hati-hati, demi masa depan bumi dan generasi yang akan datang,” tutupnya.
FGD ini turut dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, antara lain Staf Khusus Menteri Agama Farid F. Saenong, peneliti utama dari BRIN Muhammad Murtadlo, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta aktivis dari berbagai lembaga non-pemerintah.
Leave a Comment