Harakatuna.com – Pada setahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan bukan urusan baja dan tambang semata. Kedaulatan hidup di lini terdekat rakyat. Di sanalah republik ini membangun wujud baru kekuatan nasional: kedaulatan sosial-ekonomi yang bertolak pada upaya menyejahterakan rakyat.
Paradigma itu tercermin nyata dalam kebijakan besar pemerintah, yakni program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan nasional. Keduanya jadi fondasi desain ekonomi politik tanah air, yang menggeser titik berat pembangunan dari infrastruktur fisik ke infrastruktur manusia. MBG dirancang sebagai model jaminan gizi nasional. Dengan anggaran Rp171 triliun, MBG menargetkan 83 juta penerima manfaat di seantero negeri.
Selama sebelas bulan pelaksanaannya, MBG telah menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat dan membuka 290 ribu lapangan kerja baru di berbagai daerah. Rantai pasoknya juga melibatkan hampir satu juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mekanisme tersebut memantik sirkulasi ekonomi domestik: uang negara kembali ke pasar lokal dan ke petani.
MBG secara diam-diam telah menciptakan circular economy berbasis pangan, yaitu inovasi sosial-ekonomi yang jarang disadari publik karena bekerja lewat mekanisme keseharian, bukan lewat gegap gempita proyek nasional. Kendati demikian, keberanian membangun kebijakan sebesar MBG tidak nihil tantangan. Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah distribusi, bahkan kasus keracunan makanan di beberapa wilayah.
Kritik publik pun mengemuka tentang standar kebersihan, rantai pasok yang belum merata, dan pengetatan pengawasan kualitas. MBG bernilai strategis sebagai sistem ekonomi yang kompleks dan harus dikelola dengan kedisiplinan teknokratis. Negara tidak sekadar memberi makan rakyatnya, tetapi menata ulang rantai pangan nasional dengan prinsip pemerataan dan efisiensi.
Bila dapur jadi arena pertama kedaulatan sosial, maka sawah adalah benteng utamanya. Dalam satu tahun pertama pemerintahan, Indonesia mencatat capaian signifikan di bidang ketahanan pangan. Produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, naik 14,49 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Proyeksi Oktober menunjukkan angka produksi 31 juta ton, dengan surplus 3,7 juta ton dan cadangan beras lebih dari 4 juta ton. Pemerintah juga membuka 225 ribu hektare lahan sawah baru serta mengekspor 1.200 ton jagung, menegaskan bahwa politik pangan kini bergerak dari sekadar swasembada menuju kemandirian struktural.
Langkah-langkah tersebut disertai reformasi kebijakan pengadaan pangan domestik. Bulog menargetkan pembelian 3 juta ton beras lokal pada 2025 untuk mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah hendak juga memperkuat sistem informasi pangan digital di bawah koordinasi BPN agar produksi, harga, dan distribusi pangan termonitor secara real-time lintas provinsi.
Hal tersebut merupakan lompatan manajerial yang membawa konsep food security menuju food sovereignty, yakni dari ketahanan menuju kedaulatan. Artinya, bukan saja ketersediaan pangan yang diutamakan, melainkan kendali atas proses produksinya, kepemilikan sumber dayanya, dan pemerataan aksesnya.
Penting dicatat, di tengah perang dagang dan krisis pangan dunia, negara-negara G20 berlomba-lomba mengamankan pasokan domestik mereka. Indonesia—dengan sumber daya agraris dan pasar internal yang besar—berpotensi memosisikan diri sebagai produsen pangan strategis. Dalam lanskap baru geopolitik global, pangan mewujud mata uang geopolitik (geopolitical currency).
Pemerintahan Prabowo-Gibran tampaknya menyadari, dalam dekade mendatang, kekuatan nasional tidak lagi ditentukan semata oleh sektor industri berat atau militer, melainkan oleh kemampuan memberi makan rakyat sendiri dengan harga yang adil dan gizi yang layak. Lebih dalam dari sekadar ekonomi, kebijakan sosial-pangan juga menyentuh aspek ketahanan nasional non-militer. Potensi konflik sosial, radikalisme, dan lainnya mudah ditekan.
Ketahanan nasional tidak selalu berarti kekuatan senjata. Dalam konteks itu, MBG dan ketahanan pangan bukan menjelma sebagai kebijakan kesejahteraan, juga strategi pertahanan jangka panjang. Negara yang mampu memastikan warganya hidup layak adalah negara yang paling tahan terhadap guncangan ekonomi.
Namun, kedaulatan sosial-ekonomi yang sedang dibangun ini tidak akan bertahan tanpa keberlanjutan politik dan moral. Tantangan ke depan ialah soal menjaga integritas dan konsistensi. Tanpa transparansi pengelolaan anggaran, tanpa perbaikan sistem pengawasan di lapangan, MBG akan kehilangan legitimasi sosialnya. Sebaliknya, diversifikasi pangan dan perlindungan lahan produktif, dan surplus beras hari bisa berubah jadi defisit moral.
Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar fase laporan capaian. Ia adalah periode konseptual yang menguji ulang arah ideologi pembangunan Indonesia. Dari hilirisasi industri hingga hilirisasi sosial, negara sedang menulis ulang definisi kedaulatan; kedaulatan berdiri di atas gizi anak-anak bangsa yang kini jadi subjek ekonomi nasional.
Kedaulatan ekonomi suatu negara adalah tentang kemampuan berdiri di atas kaki sendiri. Dalam setahun era Prabowo-Gibran, arah Indonesia sudah ditentukan. Dari sawah hingga kebijakan nasional, pemerintah sedang membangun makna baru kekuatan bangsa, yaitu bahwa kesejahteraan rakyat merupakan fondasi utama masa depan Indonesia. []
Leave a Comment