Harakatuna.com. Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan kemandirian bangsa di tengah meningkatnya dinamika dan ketegangan konflik global saat ini.
Menurut Kapolri, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan strategis guna memperkuat kemandirian nasional. Kebijakan tersebut dirangkum dalam misi Astacita, 17 program prioritas, delapan program hasil terbaik cepat, serta delapan sasaran prioritas nasional.
“Berbagai kebijakan tersebut diwujudkan melalui upaya hilirisasi energi dan industri serta swasembada pangan guna memperkuat kemandirian bangsa, sehingga Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Listyo Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa program hilirisasi yang dijalankan pemerintah mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya industri bauksit, baterai kendaraan listrik, otomotif, semikonduktor, serta komoditas unggulan lainnya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 18 program hilirisasi besar yang tengah dijalankan pemerintah. Program tersebut juga mencakup proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang tersebar di 34 wilayah di Indonesia.
Selain sektor industri, penguatan juga difokuskan pada sektor pangan, perikanan, dan industri makanan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Kapolri menambahkan bahwa pemerintah juga berupaya meningkatkan lifting minyak nasional melalui pembukaan sumur-sumur baru serta optimalisasi pengelolaan sumur tua. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya di sektor pangan dan energi. “Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membuka ruang ekonomi dan lapangan kerja yang luas,” kata Listyo.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif agar program hilirisasi dan pengembangan industri dapat berjalan optimal. Menurutnya, stabilitas investasi sangat diperlukan untuk mendorong masuknya penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, pemerintah Indonesia juga terus mengedepankan diplomasi melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan ini dipadukan dengan komitmen terhadap prinsip negara non-blok guna memitigasi dampak eskalasi konflik internasional.
Selain itu, Indonesia juga aktif mendorong upaya perdamaian di berbagai kawasan konflik. Salah satunya melalui keterlibatan dalam forum Boabrd of Peace yang mengusung pendekatan Two State Solution untuk mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel, serta ketegangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Leave a Comment