Harakatuna.com. Hasakah — Kepala Komando Pusat Amerika Serikat (US CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, melakukan kunjungan mendadak ke kamp pengungsi al-Hol di wilayah timur laut Suriah pada Rabu (3/9), di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keberadaan ribuan keluarga mantan anggota kelompok ISIS yang masih ditahan di kawasan tersebut.
Kunjungan ini dilakukan bersama delegasi senior dan disambut oleh pejabat lokal serta perwakilan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok militer yang didukung AS dan didominasi oleh milisi Kurdi. SDF selama ini menjadi pihak utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kamp-kamp yang menampung eks anggota ISIS.
“Cooper mengunjungi kamp al-Hol di Hasakah bersama delegasi senior untuk membahas keamanan, bantuan kemanusiaan, dan pengelolaan kamp bersama otoritas lokal,” demikian laporan dari North Press Agency yang berbasis di Suriah Timur.
Kamp al-Hol saat ini menampung sekitar 27.000 orang, termasuk 15.000 warga Suriah, 6.300 perempuan dan anak-anak asing dari 42 negara, serta sekitar 5.000 warga Irak. Kamp ini menjadi sorotan dunia karena dianggap sebagai tempat berkembangnya kembali paham ekstremisme, bahkan di tengah kondisi pengawasan ketat.
“Kami telah menggagalkan upaya pelarian oleh 60 anggota ISIS,” ungkap laporan Al Akhbar yang mengutip sumber keamanan lokal. Upaya pelarian itu menyoroti tingginya risiko keamanan di dalam kamp.
Menurut pejabat kamp, Jihan Hanan, dalam wawancaranya dengan AFP pada akhir Agustus lalu, pengelolaan kamp sangat membutuhkan dukungan internasional. “Koordinasi internasional sangat penting untuk menjamin keselamatan penghuni kamp dan mencegah potensi ancaman baru dari dalam,” ujarnya kepada Ronahi TV, seperti dikutip oleh kantor berita Kurdi, ANHA.
Rencana Repatriasi dan Ketegangan Diplomatik
Seiring meningkatnya tekanan internasional, beberapa negara mulai mempertimbangkan untuk memulangkan warganya dari kamp-kamp pengungsi yang menampung keluarga ISIS. Australia dilaporkan tengah menyiapkan langkah pemulangan lebih dari selusin perempuan dan anak-anak dari kamp al-Hol dan Roj.
“Perselisihan politik telah mencuat di Australia menyusul laporan bahwa sekelompok istri dan anak mantan militan ISIS akan segera dipulangkan dari kamp penahanan di timur laut Suriah,” demikian laporan media lokal pada Rabu (3/9). Operasi pemulangan tersebut kabarnya dilakukan secara rahasia dan ditargetkan selesai sebelum Natal, dengan tujuan akhir ke negara bagian New South Wales dan Victoria.
Selama bertahun-tahun, banyak negara Barat menolak untuk menerima kembali warganya yang pernah bergabung dengan ISIS. Mereka lebih memilih membiarkan otoritas Kurdi dan SDF yang mengelola para tahanan, meskipun organisasi ini tidak diakui sebagai pemerintah resmi.
Namun, situasi itu kini berubah. Dengan membaiknya komunikasi antara otoritas Kurdi di Suriah timur (AANES) dan pemerintah Damaskus, negara-negara Barat menghadapi tekanan hukum dan moral yang semakin besar untuk mengambil tanggung jawab atas warganya.
“Ketika warga mereka ditahan oleh SDF pada 2019, banyak negara bergerak untuk mencegah kepulangan mereka, bahkan enggan menuntut para anggota ISIS tersebut,” ungkap laporan investigatif North Press. Namun jika integrasi antara SDF dan Damaskus benar-benar terjadi, alasan bahwa AANES bukan ‘pemerintah sah’ tidak lagi relevan.
Konferensi Internasional Tanpa Kehadiran Rojava
Pemerintah Irak berencana menyelenggarakan konferensi penting di New York pada 26 September mendatang, bertepatan dengan Sidang Umum PBB. Pertemuan tersebut bertujuan mempercepat repatriasi para individu yang terafiliasi dengan ISIS, termasuk dari kamp al-Hol yang terkenal keras.
Namun, keputusan Irak untuk tidak mengundang pemerintahan otonom Kurdi (AANES) ke forum tersebut menuai kritik.
“Kami menyambut baik langkah Irak, namun sangat kecewa karena tidak diundang ke konferensi,” kata Sheikhmous Ahmed, pejabat tinggi AANES yang bertanggung jawab atas kamp pengungsi dan pengungsi internal (IDP), kepada Rudaw English. “Padahal kami adalah pihak yang paling terkait langsung dengan isu ini.”
Pengamat menilai, absennya AANES dari forum resmi memperlihatkan bagaimana komunitas internasional cenderung mengandalkan SDF dan otoritas lokal Kurdi untuk menangani para eks anggota ISIS, namun enggan memberikan pengakuan politik yang layak.
Leave a Comment