Harakatuna.com. Jakarta – Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, terorisme atau ekstremisme kekerasan tidak akan hilang dan masyarakat harus terus waspada. Pihaknya menegaskan, bubarnya salah satu organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) bukan berarti radikalisme berakhir.
Menurut Fahmi, ekstremisme kekerasan tidak akan hilang selama akar masalahnya tidak benar-benar dituntaskan oleh pemerintah. Menurutnya selama kekecewaan atau keputusasaan akibat deprivasi relatif atau adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan radikalisme masih mungkin ada. Dia mengatakan, terorisme dan ektremisme kekerasan adalah bentuk kejahatan berlandaskan kebencian (hate crimes) atau balas dendam yang tumbuh karena kekecewaan atau keputusasaan karena adanya kesenjangan tadi.
“Selama akar masalah ini tidak benar-benar hilang, maka potensi teror atau kekerasan ekstrem juga tidak akan hilang. Apalagi tidak ada jaminan bahwa ideologi ini akan kehilangan penganut dan pernyataan kesetiaan oleh elite akan sepenuhnya dipatuhi,” kata Fahmi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).
Selain itu, dia menyebut bahwa ideologi bisa dilarang atau diberantas, tapi tidak ada jaminan bahwa ideologi bisa benar-benar dihilangkan dan tidak lagi memiliki penganut. Dalam konteks JI, Fahmi juga mengungkapkan bahwa organisasi tersebut sudah lama tidak memiliki kepemimpinan yang benar-benar kuat dan efektif.
“JI ini juga berkembang dalam sel-sel klandestin (rahasia atau diam-diam) yang jumlahnya banyak dan selain memiliki anggota, mereka juga memiliki pendukung dan simpatisan yang tidak terhubung sepenuhnya dan belum tentu benar-benar tunduk pada komando elitnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fahmi meragukan bahwa terorisme atau ekstremisme kekerasan bakal hilang sepenuhnya di Indonesia dengan bubarnya JI. Namun demikian, Fahmi sangat mengapresiasi keputusan para pemimpin JI yang memilih kembali mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lebih lanjut, Fahmi berpandangan bahwa deradikalisasi dan moderasi bukanlah konsep yang benar-benar tepat dalam mengatasi masalah ekstremisme kekerasan. Pasalnya, dia kembali menjelaskan bahwa ekstremisme kekerasan berbeda dengan radikalisme yang memiliki makna lebih kepada pemahaman yang mendalam.
Paham atau ideologi teror bersumber pada kedangkalan dari kesesatan berpikir. “Bukanlah sesuatu yang bersifat radikal tapi kedangkalan yang merupakan produk dari kegagalan atau kesesatan berpikir yang diakibatkan oleh kesenjangan antara harapan dan kenyataan tadi,” kata Fahmi.
“Kekerasan dan teror yang berbasis agama adalah salah satu bentuknya selain yang berbasis separatisme. Hasil yang umum dari pendangkalan dari sesuatu yang sudah dangkal adalah pragmatisme dan oportunisme,” ujarnya melanjutkan.
Oleh karena itu, menurut dia, deradikalisasi bukan cara untuk mengatasi pemahaman yang dangkal. Sebab, akar masalah sebenarnya berada pada kebencian atas kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
“Ini hanya akan tampak sukses dalam jangka pendek, namun berpotensi memelihara bahaya secara jangka panjang. Menurut saya, deradikalisasi tidak bisa diklaim telah berhasil. Program itu menghentikan ancaman eksisting, tapi tidak menghilangkan potensi ancamannya yang patah tumbuh hilang berganti dan mati satu tumbuh seribu,” katanya.
Terbukti, Fahmi mengatakan, figur-figur baru masih akan terus bermunculan. Meskipun, ada banyak tokoh jaringan ekstremisme kekerasan yang sudah menyatakan kesetiaan pada negara. “Benar juga bahwa jaringan-jaringan itu tampak melemah dan minim aksi. Tapi itu lebih merupakan wujud keberhasilan penindakan,” ujarnya.
Lantas langkah apa yang bisa dan tepat dilakukan pemerintah untuk menghentikan ekstremisme kekerasan tersebut terus menyebar? Menurut Fahmi, rantai amarah memang harus segera dipotong oleh pemerintah. Caranya dengan berupaya menghilangkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di masyarakat.
“Kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemiskinan, dan pembodohan juga harus benar-benar bisa diakhiri bukan sekadar skema ‘tongkat dan wortel’. Jika tidak, kekerasan, dan ekstremisme akan terus beranak pinak. Entah atas nama agama, separatisme atau ideologi lainnya,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus merealisasikan komitmen yang dijanjikan kepada para pemimpin JI tersebut. Lalu, secara berkala mengawasi dan mengevaluasi semuanya sehingga tidak kembali kepada ideologi ekstrem. “Dibarengi langkah penindakan untuk meningkatkan efektivitas pernyataan kesetiaan itu dipatuhi oleh para anggota kelompok,” ujar Fahmi.
Kemudian, pemerintah juga disebut harus terus melakukan propaganda positif dalam jangka panjang.
Leave a Comment