Harakatuna.com. Ramallah – Pemerintah Israel dikabarkan akan memblokir rencana kunjungan para menteri luar negeri dari sejumlah negara Arab ke wilayah Tepi Barat, khususnya ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Hal ini dilaporkan oleh Channel 2 Israel pada Sabtu (31/5), dan dikonfirmasi oleh sejumlah media Timur Tengah, termasuk Quds News Network (QNN).
Delegasi tingkat tinggi tersebut rencananya akan terdiri dari Menteri Luar Negeri Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kunjungan dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 1 Juni 2025, dan disebut sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Palestina di tengah agresi brutal Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza.
Menurut laporan QNN, ini akan menjadi kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Arab Saudi ke Tepi Barat sejak pendudukan Israel atas wilayah tersebut pada 1967. Pangeran Faisal bin Farhan, diplomat utama kerajaan Saudi, dijadwalkan memimpin delegasi dalam misi diplomatik yang dianggap penting dalam upaya memperkuat posisi politik Palestina secara regional.
“Kunjungan ini adalah sinyal kuat solidaritas dan dukungan politik dari dunia Arab terhadap rakyat Palestina, terutama di tengah serangan genosida yang terus terjadi di Gaza,” tulis QNN dalam laporannya.
Otoritas Palestina telah mengonfirmasi adanya rencana pertemuan dengan para menteri luar negeri negara-negara Arab, namun belum merinci siapa saja pejabat yang akan hadir. Sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya menyebut bahwa Israel telah mengetahui rencana kunjungan tersebut sejak awal.
Namun, dalam perkembangan terbaru, Israel menolak memberikan izin masuk ke wilayah Tepi Barat kepada para pejabat tinggi Arab tersebut. Penolakan ini memicu ketegangan diplomatik dan dikhawatirkan semakin memperburuk hubungan antara Israel dan negara-negara Arab yang sebelumnya menjalin hubungan normalisasi.
Langkah Israel ini dinilai sebagai penghalang serius terhadap diplomasi regional dan upaya mendukung pengakuan internasional atas negara Palestina, yang hingga kini terus terhambat oleh agresi militer dan kebijakan pendudukan.
Leave a Comment