Harakatuna.com. Teheran — Pemerintah Iran telah menyetujui putaran baru perundingan nuklir dengan tiga negara penandatangan kesepakatan nuklir Eropa—Prancis, Inggris, dan Jerman—atau yang dikenal sebagai Troika Eropa. Pengumuman tersebut disampaikan oleh televisi pemerintah Iran pada Senin (21/7) malam.
Negosiasi dijadwalkan berlangsung pada Jumat (25/7) di Istanbul, Turki, dan akan digelar di tingkat asisten menteri luar negeri. Delegasi Iran akan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Politik, Majid Takht-e Ravanchi, serta Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi.
“Pertemuan ini merupakan tanggapan terhadap permintaan resmi dari Troika Eropa,” lapor koresponden Al Mayadeen dari Teheran, mengonfirmasi persetujuan Iran atas permintaan tersebut.
Perundingan akan difokuskan pada program nuklir Iran dan akan berlangsung secara terpisah dari jalur negosiasi tidak langsung yang masih berjalan antara Teheran dan Washington.
Sebelumnya, pada Ahad (20/7), Troika Eropa merilis pernyataan bersama yang menyerukan Iran untuk kembali ke meja perundingan guna mencapai kesepakatan komprehensif. Pernyataan tersebut menyoroti “semua kekhawatiran terkait program nuklir Iran” dan menyatakan kesiapan Eropa untuk membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan.
Meski jalur diplomasi Iran mengalami kebuntuan dalam beberapa bulan terakhir, inisiatif terbaru ini dipandang sebagai sinyal positif dari kedua pihak untuk melanjutkan upaya penyelesaian melalui dialog.
Namun demikian, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Jumat lalu menyampaikan kritik tajam terhadap narasi Barat yang menyalahkan Iran atas kegagalan perundingan sebelumnya.
Dalam pernyataan yang dibagikannya melalui platform X (dulu Twitter), Araghchi menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada jalur diplomatik. Ia menuding Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan kesepakatan nuklir 2015 dan stagnasi negosiasi saat ini.
“Amerika Serikat-lah yang menarik diri dari kesepakatan dua tahun yang dirundingkan di bawah koordinasi Uni Eropa pada 2015, bukan Iran,” kata Araghchi. “Dan Washington juga yang meninggalkan meja perundingan pada Juni lalu dan malah memilih jalur militer.”
Di sisi lain, Raouf Sheibani, utusan khusus Menteri Luar Negeri Iran untuk kawasan Asia Barat, memperingatkan bahwa Teheran tidak akan tunduk pada tekanan atau ancaman dari Barat, termasuk aktivasi mekanisme snapback—mekanisme yang memungkinkan sanksi PBB diberlakukan kembali.
“Diplomasi tetap menjadi pilihan utama Iran,” ujar Sheibani dalam wawancara dengan Al Mayadeen. “Namun kami siap untuk semua skenario jika negosiasi tidak membuahkan hasil.”
Sheibani juga menyinggung kegagalan tekanan militer Barat selama konflik 12 hari terakhir sebagai contoh tidak efektifnya pendekatan koersif.
“Tekanan militer selama perang 12 hari tidak membawa hasil apa pun, dan bentuk tekanan lainnya juga tidak akan membuat Iran menyerah,” tegasnya.
Dengan perundingan baru yang akan segera dimulai di Istanbul, komunitas internasional kini menantikan apakah inisiatif ini dapat membuka kembali jalan menuju kesepakatan nuklir yang lebih stabil dan berkelanjutan antara Iran dan kekuatan global.
Leave a Comment